PONTIANAK POST — Massa yang tergabung dalam Barisan Pemuda Melayu (BPM) menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar), Rabu (26/8). Mereka mempertanyakan anggaran untuk pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar senilai Rp19,1 miliar melalui APBD Kalbar 2026.
Sebelum mendatangi kantor Kejati Kalbar, massa aksi yang dipimpin Ketua BPM Gusti Edy itu, melakukan long march dari halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak sekitar pukul 13.00 WIB.
Setibanya di lokasi, massa membawa sejumlah poster dan menyampaikan aspirasi terkait penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan fasilitas parkir Kejati Kalbar. Mereka menilai alokasi Rp19,1 miliar perlu dikaji kembali, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlangsung.
Baca Juga: Rencana Gedung Parkir Kejati Kalbar Rp19,1 Miliar Tuai Sorotan, BPM Ancam Gelar Aksi Besar-besaran
BPM dalam pernyataannya meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Menurut mereka, persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat semestinya menjadi prioritas dalam penggunaan APBD.
Selain menolak anggaran gedung parkir, massa mendesak aparat penegak hukum melakukan audit terhadap penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
Aspirasi massa diterima sejumlah pejabat Kejati Kalbar, termasuk Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar I Wayan Gedin Arianta. Setelah menyampaikan tuntutan di halaman kantor, perwakilan BPM berdialog dengan pihak kejaksaan di dalam ruangan.
Perwakilan massa selanjutnya diperbolehkan masuk untuk menemui Kepala Kejati Kalbar. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan langsung keberatan terhadap penggunaan APBD untuk pembangunan gedung parkir serta meminta transparansi dan evaluasi terhadap prioritas belanja daerah.
Baca Juga: Pengamat Soroti Rencana Gedung Parkir Kejati Kalbar Rp19,1 Miliar di Tengah Efisiensi Anggaran
Aksi tersebut menambah sorotan publik terhadap rencana pembangunan gedung parkir Kejati Kalbar senilai Rp19,1 miliar, khususnya mengenai urgensi proyek dan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah. (den)
Editor : Miftahul Khair