PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan operasi pemadaman udara (water bombing) untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut dan lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Selain menyiapkan water bombing, Pemprov Kalbar akan memperkuat patroli dan pemantauan lapangan serta meningkatkan kesiapsiagaan posko penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla yang dipimpin Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Selasa (1/9).
Sebelum meninjau lokasi yang terindikasi terdapat titik panas di Kabupaten Kubu Raya, Norsan memantau kondisi titik panas melalui Command Center Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kalbar. Dari pemantauan tersebut, sejumlah titik panas terpantau tersebar di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Tiga Langkah Penting Tangani Karhutla Menurut Anggota Komisi B DPRD Sintang
Norsan mengatakan penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan upaya pemadaman. Pencegahan harus diperkuat melalui sosialisasi kepada masyarakat, terutama sebelum memasuki puncak musim kemarau.
“Pencegahan bisa juga kita lakukan dengan sosialisasi, kemudian kita buat spanduk atau buat ajakan untuk tidak membakar dan lain sebagainya,” kata Norsan.
Menurutnya, sosialisasi semestinya dilakukan lebih awal dengan mengacu pada informasi musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “Harusnya itu yang dilakukan karena sudah tahu musim kemarau dari BMKG sehingga BPBD mulai bergerak,” ujarnya.
Norsan juga mengingatkan masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar selama kondisi cuaca panas dan kering.
Ia menilai pembakaran lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan akibat paparan asap.
Baca Juga: Karhutla Belum Reda, Menhan Sjafrie Ungkap Kunci Penanganannya: Tergantung Rakyat Indonesia
“Dengan cara membakar itu dengan harapan bahwa kebunnya tidak perlu ditebas lagi dan tidak perlu keluar biaya besar, tapi menimbulkan penderitaan bagi orang lain,” katanya.
Norsan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha hingga masyarakat.
Ia mengajak masyarakat ikut mencegah terjadinya pembakaran lahan agar risiko kebakaran dan penyebaran kabut asap dapat ditekan, terutama selama musim kemarau. (mse)
Editor : Miftahul Khair