PONTIANAK POST — Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat berencana menggelar aksi unjuk rasa terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Kamis (3/9). Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 11.00 WIB itu dipusatkan di Bundaran Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya dengan nassa diperkirakan berjumlah sekitar 30 orang.
Aksi tersebut digelar bertepatan dengan rencana kunjungan Menteri Kehutanan RI ke Kalimantan Barat. Mahasiswa menegaskan kehadiran pemerintah pusat di tengah krisis karhutla tidak boleh berhenti pada agenda seremonial atau sekadar kunjungan lapangan. Koordinator pusat Fomda Kalbar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalbar, Syarif Almuriandi T, mengatakan kedatangan Menteri Kehutanan harus menghasilkan langkah konkret untuk menangani karhutla sekaligus mencegah bencana serupa berulang pada tahun-tahun mendatang.
Menurut dia, pemerintah perlu menyusun strategi mitigasi jangka panjang, bukan hanya mengerahkan sumber daya ketika kebakaran sudah meluas. "Yang kita inginkan bukan cuma tentang mitigasi hari ini, tapi tentang bagaimana mitigasi ke depannya. Kebakaran sering kali terjadi berulang kali. Kami tidak ingin tahun berikutnya terjadi seperti ini lagi," kata Syarif.
Baca Juga: Pemuda Dayak Kalbar Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Karhutla
Syarif mengkritik apabila kunjungan pejabat pemerintah pusat hanya berakhir pada kegiatan dokumentasi tanpa menghasilkan solusi yang dapat dirasakan masyarakat. Ia bahkan menilai bantuan untuk masyarakat dapat langsung dialokasikan ke daerah tanpa harus selalu disertai perjalanan dinas pejabat apabila agenda tersebut tidak menghasilkan kebijakan konkret.
"Ketika Menteri hanya hadir untuk potret-potret dan pulang saja, kami rasa tidak perlu dia hadir. Pemerintah pusat harus hadir sebagai solusi," tegasnya.
Menurut dia, pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam penanganan darurat maupun pembangunan sistem pencegahan karhutla yang lebih kuat. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan berbagai peralatan penanggulangan bencana yang dinilai lebih mendesak untuk segera dipenuhi di lapangan.
Aliansi Mahasiswa Kalbar juga memasukkan tuntutan penetapan status bencana nasional untuk wilayah Kalimantan dan Sumatera sebagai salah satu agenda utama aksi. Mahasiswa menilai skala kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat sudah membutuhkan respons pemerintah yang lebih besar dan terkoordinasi.
Baca Juga: Norsan Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla Kalbar, Minta Semua Unsur Satu Komando
"Kami dari aliansi menuntut kejadian di Kalimantan Barat, kebakaran di Kalimantan Barat ini harus ditingkatkan sebagai bencana nasional. Karena ini sudah sangat parah sekali," ujar Syarif.
Selain status bencana, mahasiswa mendesak pemerintah memberikan solusi mitigasi yang konkret serta mengusut tuntas dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran lahan. Mereka juga meminta sanksi tegas dijatuhkan kepada perusahaan atau pihak lain yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti.
Syarif turut menyinggung informasi mengenai sejumlah wilayah terbakar yang disebut berada di area konsesi perusahaan. Namun, tudingan tersebut menurutnya harus dibuktikan melalui proses hukum dan penyelidikan yang transparan. Pemerintah diminta tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi memastikan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran benar-benar diproses.
"Kita pengen tindakan tegas dari mereka. Kita tidak hanya ingin mereka seremonial-seremonial saja," katanya.
Dalam rencana aksinya, Aliansi Mahasiswa Kalbar menetapkan tiga tuntutan utama, yakni meminta status bencana nasional untuk Kalimantan dan Sumatera, meminta solusi mitigasi dari Menteri Kehutanan RI, serta meminta pengusutan tuntas kasus perusahaan yang membakar lahan dan penetapan sanksi yang tepat.
Aliansi Mahasiswa Kalbar juga mempertanyakan pernyataan pemerintah yang dinilai menggambarkan kondisi Kalimantan sebagai masih terkendali. Menurut Syarif, kondisi di lapangan menunjukkan banyak elemen masyarakat, pemerintah, aparat, relawan dan mahasiswa telah dikerahkan untuk menghadapi dampak karhutla.
Baca Juga: Bahu-Membahu Padamkan Karhutla, Warga Selimbau-Kapuas Hulu Dapat Bantuan dari Kapolres
Ia menilai pemerintah seharusnya melihat kondisi faktual di lapangan sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai situasi karhutla. "Hari ini semua institusi, semua elemen dikerahkan untuk memadamkan api, dan pemerintah pusat berstatement dengan lantangnya bahwa hari ini kondisi kita baik-baik saja," ujarnya.
Syarif juga menyinggung pernyataan kepala daerah, yang sebelumnya disebut menyoroti minimnya kontribusi mahasiswa dalam penanganan karhutla. Ia membantah anggapan tersebut dengan menyebut mahasiswa turut terlibat dalam kegiatan kerelawanan dan posko bantuan di sejumlah lokasi.
Menurutnya, mahasiswa ikut membantu di posko penanganan karhutla di Kubu Raya serta posko bantuan di kawasan Bundaran Digulis Pontianak. "Hari ini di Kubu Raya itu mahasiswa yang menjadi relawan dan yang menjadi relawan kebakaran itu juga mahasiswa. Di Bundaran Digulis yang melakukan posko bantuan kebakaran itu juga mahasiswa," katanya.
Aliansi mahasiswa menyatakan akan tetap berada di lokasi untuk menunggu kehadiran Menteri Kehutanan dan meminta kesempatan berdialog secara langsung. Informasi yang mereka terima menyebutkan agenda Menteri Kehutanan mengalami perubahan. Kunjungan lapangan disebut berpotensi digantikan dengan rapat koordinasi di Pontianak.
Baca Juga: Ratusan Umat Islam Salat Minta Hujan di Masjid Agung Putussibau
Meski demikian, mahasiswa memastikan aksi tetap dilakukan. "Kita bakalan tetap nunggu karena ini adalah komitmen kita terkait harga diri kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat. Kita jangan mau dianggap remeh oleh pemerintah pusat," tegas Syarif.
Selain di Bundaran Supadio, massa direncanakan menuju Posko Karang Taruna di seberang Kantor Dinas Sosial Kubu Raya. Mahasiswa menyatakan akan berupaya menemui Menteri Kehutanan hingga aspirasi mereka dapat disampaikan secara langsung. (den)
Editor : Miftahul Khair