PONTIANAK POST - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat secara umum mulai terkendali. Namun, sejumlah wilayah masih dalam penanganan karena menghadapi kendala sumber air serta kondisi jarak pandang yang belum memenuhi standar untuk operasi pemadaman melalui udara.
Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan sejumlah wilayah yang masih dalam penanganan di antaranya Rasa Jaya Umum, Lintang Batang, serta beberapa lokasi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.
Menurut Daniel, kondisi tersebut bukan disebabkan kekurangan personel. Kendala di lapangan lebih berkaitan dengan ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman.
Baca Juga: Polda Kalbar Tangani 63 Kasus Karhutla, 7 Orang Jadi Tersangka dan 720,95 Hektare Lahan Terbakar
“Titik dengan kategori tinggi itu didalami satgas darat dan udara,” kata Daniel saat dihubungi Pontianak Post, Kamis (3/9).
Data terakhir BPBD Kalbar pada 2 September 2026 pukul 23.00 menunjukkan terdapat 4.234 titik hotspot di Kalbar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 272 titik masuk kategori tinggi dan menjadi perhatian satgas darat maupun udara untuk dilakukan pendalaman dan penanganan.
Sementara itu, operasi pemadaman melalui udara belum dapat dilakukan secara optimal di sejumlah lokasi. Daniel menjelaskan, bukan karena water bombing tidak dapat dilakukan, tetapi kondisi jarak pandang di lapangan belum memenuhi standar keselamatan penerbangan.
“Bukan tidak bisa water bombing, karena visibility itu tidak memenuhi standar. Masih kurang dari jarak yang seharusnya sehingga mengganggu helikopter,” ujarnya.
Baca Juga: 119 Hotspot Terdeteksi di Sungai Raya Kubu Raya, Tiga Lokasi Karhutla Dipadamkan
Kondisi tersebut membuat operasi udara harus mempertimbangkan faktor keselamatan sebelum helikopter melakukan pemadaman. Satgas darat tetap dikerahkan untuk menangani lokasi yang dapat dijangkau melalui jalur darat.
Penanganan karhutla di Kalimantan Barat saat ini juga berada dalam status tanggap darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kalimantan Barat Nomor 905/BPBD/2026, terhitung sejak 24 Agustus hingga 6 September 2026. Masa tanggap darurat tersebut dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.
Baca Juga: Dugaan Karhutla, 8 Perusahaan Dilaporkan ke Polda Kalbar
Selain status di tingkat provinsi, sejumlah kabupaten juga telah atau masih menetapkan status kedaruratan terkait bencana kabut asap akibat karhutla.
Untuk status siaga darurat, daerah yang tercatat meliputi Kubu Raya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, dan Melawi. Sementara untuk status tanggap darurat, daerah yang tercatat meliputi Kubu Raya, Melawi, Sintang, Kayong Utara, Sambas, dan Sanggau.
Sejumlah status tanggap darurat kabupaten telah berakhir, sementara beberapa lainnya masih berlaku. Di antaranya Melawi hingga 1 Oktober 2026, Sintang hingga 11 September 2026, serta Sanggau hingga 6 September 2026.
Di sisi lain, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih terus dilakukan untuk membantu penanganan karhutla. Namun, pelaksanaannya menghadapi kondisi pertumbuhan awan konvektif yang belum optimal.
Meski demikian, berdasarkan kondisi cuaca pada 3-8 September, masih terdapat potensi hujan ringan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Karena itu, OMC tetap dilakukan untuk mengoptimalkan peluang terjadinya hujan.
“Untuk tanggal 3-9 September berpotensi terbakar hampir seluruh Kalbar karena vegetasinya kering. Tetapi di tanggal 3-8 juga berpotensi hujan ringan, sehingga OMC tetap dilakukan,” kata Daniel.
Kondisi vegetasi yang masih kering membuat kewaspadaan tetap diperlukan. Pemantauan dan penanganan terus dilakukan, terutama terhadap lokasi yang memiliki potensi kebakaran dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, BPBD Kalbar juga masih menelusuri informasi mengenai bantuan Jepang untuk penanganan karhutla.
Informasi mengenai kedatangan bantuan dari Jepang, baik berupa personel maupun dukungan infrastruktur, sebelumnya beredar di media sosial.
Namun, Daniel mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi terkait bantuan tersebut.
“Saya belum mendapatkan informasi. Saat ini masih menelusuri informasi karena banyak yang bertanya juga. Apalagi informasi kedatangan bantuan dari Jepang itu sudah viral di media sosial,” pungkasnya. (mse)
Editor : Rafael B. Junior