PONTIANAK POST – Memasuki periode akhir tahun anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat makin gencar memacu efektivitas kinerja organisasi. Hal ini ditegaskan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, saat memimpin apel pagi jajaran pegawai dan mahasiswa magang secara virtual, Senin (7/9).
Dalam kesempatan tersebut, Farida memberikan apresiasi atas sinergi seluruh elemen pegawai yang konsisten menjaga ritme kerja. Namun, ia mengingatkan agar jajaran tidak cepat berpuas diri mengingat sejumlah agenda krusial sudah menanti di Triwulan III.
Di antaranya, pengerahan fokus untuk mengawal predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta percepatan penyerapan anggaran yang harus dibarengi dengan hasil kerja nyata. Terkait tertib administrasi, pegawai diminta bergerak cepat menyelesaikan serta mengunggah Surat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan I dan II. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) memberi batas waktu pengunggahan paling lambat Selasa, 8 September 2026.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperda Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa
Isu akuntabilitas Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang/jasa juga menjadi perhatian khusus. Farida meminta proses inventarisasi, penyusunan rencana kebutuhan sesuai tenggat, tindak lanjut arahan KPKNL, serta pemantauan belanja modal dijalankan secara cermat dan transparan.
Kabar baik datang dari sektor layanan bantuan hukum masyarakat. Hingga awal September ini, capaian pertanggungjawaban program bantuan hukum di Kalimantan Barat telah menembus angka 99,59 persen. Sisanya diharapkan rampung dalam waktu dekat setelah seluruh dokumen kelengkapan dipenuhi.
Sementara pada ranah pelayanan hukum, Kanwil Kemenkum Kalbar tengah mengakselerasi pendaftaran Perseroan Perorangan, audit protokol notaris, hingga perlindungan merek kolektif dan Kekayaan Intelektual (KI).
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Kampung Amplang Ketapang Jadi Kawasan Kekayaan Intelektual
Farida turut mengajak seluruh staf mengawal proyek percontohan pengembangan potensi daerah berbasis KI yang tengah berjalan. Usai dimulai dari Kabupaten Ketapang, program ini siap melebarkan sayap ke Kayong Utara dan Sekadau.
“Yang perlu kita kawal bersama bukan hanya penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap kegiatan menghasilkan output dan capaian kinerja sesuai target,” tegas Farida.
Lewat konsolidasi rutin ini, Kanwil Kemenkum Kalbar optimistis mampu menuntaskan seluruh target program kerja Triwulan III 2026 secara akuntabel, tepat waktu, dan berdampak langsung bagi masyarakat.