PONTIANAK POST – Pembahasan APBD Perubahan Kalbar 2026 dipercepat agar anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penyediaan air bersih segera digunakan. Belanja daerah dalam rancangan tersebut naik Rp510 miliar, dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun.
DPRD Kalbar menargetkan kesepakatan bersama dapat dicapai pada 11 atau 12 September. Namun, besaran anggaran khusus penanganan karhutla dan dampaknya belum ditetapkan karena masih akan dibahas Badan Anggaran DPRD bersama organisasi perangkat daerah.
Rancangan APBD Perubahan disampaikan Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9).
Belanja Daerah Bertambah
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan naik dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun. Penerimaan pembiayaan juga bertambah dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar.
Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Norsan mengatakan perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu kondisi yang harus segera direspons ialah dampak karhutla terhadap kesehatan, lingkungan, aktivitas warga, dan perekonomian daerah.
“Langkah penanganan membutuhkan dukungan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Norsan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah provinsi sendiri. Pemerintah pusat, kabupaten dan kota, aparat keamanan, dunia usaha, relawan, serta masyarakat harus bergerak bersama.
Air Bersih Menjadi Prioritas
Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur mengatakan, legislatif dan pemerintah provinsi sepakat menjadikan karhutla sebagai salah satu fokus APBD Perubahan. DPRD akan mencermati seluruh ruang fiskal, termasuk SiLPA Rp497,48 miliar.
Anggaran daerah akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum ditangani melalui bantuan pemerintah pusat. Salah satu kebutuhan paling mendesak ialah air bersih.
Kemarau panjang menyebabkan sumber air masyarakat di sejumlah wilayah menyusut. Warga harus mencari sumber air alternatif atau bergantung pada bantuan yang jumlahnya terbatas.
“Bagaimana menyikapi kekurangan air bersih, terutama di daerah-daerah tertentu, akan menjadi perhatian,” kata Prabasa.
Menurut dia, penggunaan anggaran harus dipetakan agar tidak tumpang tindih dengan bantuan pusat. Organisasi perangkat daerah diminta memaparkan kebutuhan riil di lapangan.
Pemetaan mencakup penanganan kebakaran, pemulihan dampak lingkungan, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta perlindungan masyarakat terdampak.
Kesepakatan Ditargetkan Pekan Ini
Penetapan APBD Perubahan semula dijadwalkan pada 28 September. Jadwal tersebut kemudian dimajukan menjadi 21 September.
DPRD kembali mempercepat target kesepakatan bersama menjadi 11 atau 12 September. Percepatan dilakukan agar anggaran dapat segera digunakan untuk kebutuhan mendesak.
“Mudah-mudahan pada 11 atau 12 September kita sudah mencapai kesepakatan bersama,” ujar Prabasa.
Badan Anggaran DPRD selanjutnya membahas program, kegiatan, dan besaran alokasi hingga akhir 2026. DPRD mendukung penguatan anggaran selama manfaatnya dirasakan masyarakat serta penggunaannya terukur dan transparan.
Percepatan pembahasan tidak boleh mengurangi ketelitian dalam mengawasi anggaran. Setiap alokasi perlu memiliki target penerima, lokasi penanganan, indikator hasil, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Postur Rancangan APBD Perubahan Kalbar 2026
| Komponen | APBD Murni | Rancangan Perubahan |
|---|---|---|
| Pendapatan daerah | Rp5,45 triliun | Rp5,76 triliun |
| Belanja daerah | Rp5,70 triliun | Rp6,21 triliun |
| Penerimaan pembiayaan | Rp300 miliar | Rp497,48 miliar |
Pusat Tambah Anggaran Mitigasi
Percepatan anggaran di Kalbar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat mitigasi bencana. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan anggaran secara signifikan setelah rentetan gempa, erupsi gunung api, serta karhutla.
“Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Ini menjadi pelajaran bagi pemerintah yang saya pimpin bahwa alokasi anggaran mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan,” kata Prabowo saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Senin.
Menurut Prabowo, posisi Indonesia di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire membuat risiko bencana selalu tinggi. Pemerintah tidak boleh hanya mengerahkan sumber daya setelah bencana terjadi.
Anggaran, personel, peralatan, dan sistem kesiapsiagaan harus tersedia jauh sebelum kejadian. Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Ketiganya diminta menyusun rencana induk mitigasi bencana dengan prinsip kesiapsiagaan maksimal.
“Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak kendaraan pemadam lebih baik. Jadi, kita siap sebelum kejadian,” ujarnya.
Menunggu Perhitungan BNPB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah anggaran mitigasi. Namun, besarannya belum ditetapkan karena Kementerian Keuangan masih menunggu perhitungan BNPB.
“Akan kita tingkatkan sesuai permintaan karena BNPB yang menghitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungannya. Sekarang saya belum menerima,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Perhitungan BNPB akan menjadi dasar penentuan tambahan anggaran sebelum dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat peralatan, logistik, transportasi, personel, dan sistem penanganan bencana.
Peralatan Disiapkan hingga Desa
Untuk menghadapi karhutla, Prabowo meminta ekskavator kecil ditempatkan di desa-desa rawan kebakaran. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk membuka akses, membuat sekat bakar, dan mendukung penanganan darurat.
Pemerintah juga akan menambah helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, pesawat modifikasi cuaca, serta peralatan pendukung lainnya.
Armada udara dibutuhkan untuk menjangkau kebakaran di kawasan hutan, lahan gambut, dan wilayah terpencil. Prabowo juga meminta pengembangan teknologi pesawat nirawak untuk mendukung pemadaman dari udara.
“Kita persiapkan mitigasinya. Jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus sudah disiapkan,” tegas Prabowo.
Bagi Kalbar, penguatan anggaran pusat dan daerah diharapkan tidak berhenti pada penambahan peralatan. Dana tersebut harus segera menjawab kebutuhan warga yang menghadapi asap, gangguan kesehatan, kekeringan, dan krisis air bersih.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro