PONTIANAK POST — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi Gerindra, Nofal Noviendra, mengajak pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja sama dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Nofal meminta penanganan karhutla tidak diwarnai saling menyalahkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, kondisi kekeringan tahun ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla pada tahun-tahun berikutnya.
“Karhutla ini kan bencana alam. Mari kita saling bantu dan bekerja sama, dan tidak saling menyalahkan,” kata Nofal.
Baca Juga: Karhutla Kalbar Belum Tuntas, OMC Diperpanjang dan Suntik Gambut Diterapkan
Ia menilai karhutla tahun ini memiliki dampak yang lebih berat dibandingkan sejumlah kejadian sebelumnya, termasuk pada 2018. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pemadaman.
Menurut Nofal, personel yang terlibat dalam penanganan karhutla saat ini sudah cukup banyak. Namun, persoalan yang masih terlihat adalah keterbatasan peralatan di lapangan.
“Setiap tahun pasti ada dampak kekeringan, cuma ini mungkin geyang paling parah dibanding 2018. Artinya pemerintah harus belajar dan mempertebal alat-alat serta peralatan ke depan,” ujarnya.
APBD Perubahan Perlu Fokus Karhutla.
Politisi Gerindra Kalbar ini juga mendorong agar tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk memperkuat penanganan karhutla.
Baca Juga: 30 Personel Brimob Diterjunkan ke Kayong Utara, Perkuat Patroli dan Pemadaman Karhutla
Menurut dia, DPRD Kalbar siap mendukung pengalokasian anggaran yang lebih kuat untuk kebutuhan pemadaman, pencegahan, dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.
“APBD Perubahan 2026 harus difokuskan ke sana. DPRD Kalbar akan mendukung penuh untuk pengentasan karhutla,” tegasnya.
Selain memperkuat peralatan pemerintah, Nofal mengusulkan pelibatan masyarakat secara lebih terstruktur hingga tingkat desa. Ia menilai kelompok masyarakat pemadam kebakaran dapat menjadi bagian penting dari sistem pencegahan dan respons cepat, mengingat titik panas berpotensi muncul berulang di sejumlah wilayah.
“Perlu masing-masing desa membentuk kembali kelompok masyarakat pemadam api, mengingat titik panas hampir sepanjang tahun terjadi,” katanya.
Dorong Infrastruktur Air di Titik Rawan
Nofal juga menyoroti pentingnya ketersediaan sumber air sebagai bagian dari mitigasi karhutla. Ia menyebut pembangunan sumur bor di sejumlah lokasi dapat mendukung kesiapsiagaan masyarakat ketika terjadi kebakaran.
Program tersebut, menurutnya, juga sejalan dengan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. “Program Presiden Prabowo seperti sumur bor per spot itu sudah banyak berjalan. Dari pihak swasta juga banyak yang membantu sumur bor,” ujarnya.
Menurut Nofal, penguatan sumber air, kelompok masyarakat, peralatan pemadam, dan dukungan anggaran perlu berjalan bersamaan.
Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Kian Pekat di Kayong Utara, Warga Diimbau Waspadai Gangguan Pernapasan
Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya bersifat reaktif ketika api sudah membesar, tetapi juga memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan sejak awal. (den)
Editor : Miftahul Khair