PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Menurut Krisantus, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan. Korporasi yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kalbar juga harus terlibat dalam penanganan kebakaran.
Hal tersebut disampaikan Krisantus dalam Rapat Koordinasi Strategis bersama pimpinan perusahaan pemegang HGU seluruh Indonesia yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Baca Juga: Prabowo Buru Korporasi Karhutla: Ancam Cabut Izin hingga HGU, Telusuri Pemilik Perusahaan
“Kebakaran ini tidak akan menjadi besar seperti ini kalau ada kerja sama semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, korporasi maupun masyarakat,” ujarnya.
Krisantus mengapresiasi upaya BNPB, BPBD, pemerintah daerah, relawan, TNI, dan Polri yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla. Namun, ia menilai perusahaan juga harus berperan aktif.
“Selama ini saya lihat BNPB bekerja mati-matian, BPBD, pemerintah daerah, relawan yang ikut membantu, TNI dan Polri juga bekerja. Tetapi korporasi juga harus ikut terlibat secara aktif,” ungkapnya.
Menurut Krisantus, investasi di Kalbar semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus ikut menjaga lingkungan.
Baca Juga: Puan Desak Satu Komando Bencana, Soroti Lahan Terbakar Berubah Jadi Sawit
“Kita tentu berharap investasi yang ada di Kalbar juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat karena mereka mengelola sumber daya alam. Tetapi kalau terjadi kebakaran kemudian dibiarkan, itu tidak memberikan dampak positif. Justru menyengsarakan rakyat,” terangnya.
Ia mengingatkan pengelolaan sumber daya alam harus tetap berpedoman pada amanat konstitusi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
“Oleh sebab itu, dengan dilaksanakannya rapat bersama pimpinan perusahaan pada hari ini, saya berharap mulai saat ini mari kita bekerja sama untuk menanggulangi kebakaran yang ada di Kalbar,” tegasnya.
Baca Juga: Wagub Kalbar Minta Korporasi Pemegang HGU Aktif Tangani Karhutla
Krisantus secara khusus meminta korporasi pemegang HGU membantu pemerintah dan aparat dalam menangani karhutla.
“Saya ingin korporasi sekarang berperan aktif dalam membantu pemerintah menanggulangi kebakaran. Bantu pemerintah, bantu BNPB, bantu BPBD, bantu TNI dan Polri,” ajaknya.
Menko Polkam Jamhari Chaniago mengatakan pemerintah juga menyoroti kebakaran yang terjadi pada lahan yang memiliki penguasaan atau kepemilikan tertentu, termasuk wilayah yang berada dalam HGU.
“Artinya, ada pemiliknya yang tercantum dalam hak guna usaha atau hak yang berusaha di lahan tersebut,” ungkapnya.
Menurut Jamhari, seluruh pihak harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan dan ikut memastikan tidak terjadi kebakaran.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Karena itu, seluruh pihak harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahannya dan ikut memastikan tidak terjadi kebakaran,” tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah tetap akan melihat fakta di lapangan, termasuk sikap pihak yang bertanggung jawab atas wilayah yang terbakar.
“Ada dua kemungkinan. Yang pertama, secara jujur menyampaikan, dan ada yang tidak jujur menyampaikan. Tentunya perlakuannya berbeda. Kami akan melihat itu di lapangan,” jelasnya.
Jamhari menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti data yang disampaikan dalam rakor dan melakukan pengecekan di lapangan. Ia juga menyebut aparat penegak hukum telah menentukan sejumlah perusahaan yang perlu segera diselidiki.(mse)
Editor : Hanif