PONTIANAK POST — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan pengendalian inflasi terus diperkuat di tengah tekanan harga sejumlah komoditas pangan. Hingga saat ini, inflasi Kalbar secara year-to-date (YTD) tercatat 2,83 persen, masih berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat yang diikuti Pemerintah Provinsi Kalbar secara daring dari Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalbar, Senin (7/9).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir dan diikuti Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Hendra, Kepala Biro Perekonomian Setda Kalbar Harry Ronaldy Mahaputrawan, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar.
Baca Juga: Raker Gubernur Kalbar Bahas 7 Program Prioritas Presiden 2026, Karhutla Juga Disorot
Harry mengatakan kondisi inflasi Kalbar masih terkendali. Namun, pemerintah daerah tetap mencermati sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi, di antaranya cabai rawit dan daging ayam ras.
Untuk cabai rawit, harga relatif tinggi terjadi di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi kemarau panjang dan fenomena El Niño yang berdampak terhadap produksi.
“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelas Harry.
Menurutnya, dengan inflasi YTD sebesar 2,83 persen, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk menjaga inflasi agar tetap berada dalam sasaran hingga akhir tahun.
Baca Juga: Ekspor CPO Indonesia Tumbuh 5,49 Persen, Mentan Dorong Hilirisasi Sawit
“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mencermati perkembangan harga sejumlah komoditas pangan, khususnya beras, cabai, dan minyak goreng.
Untuk beras, ia meminta intervensi dilakukan sejak dini agar kenaikan harga tidak berlangsung terlalu tajam dan tidak memberikan dampak berlebihan kepada produsen maupun konsumen.
Baca Juga: Inflasi Kalbar Tembus Batas, Daya Beli Tertekan
“Berkaitan dengan beras, memang harus dicarikan formula supaya naik turunnya tidak terlalu tajam, baik agar tidak merugikan produsen maupun konsumen,” ujarnya.
Sementara untuk cabai, pemerintah pusat mendorong berbagai intervensi melalui Kementerian Pertanian, termasuk dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi, guna menjaga stabilitas harga dalam beberapa bulan ke depan.
Adapun untuk minyak goreng, pemerintah terus mencari langkah untuk menjaga harga tetap stabil di tengah tekanan kenaikan harga crude palm oil (CPO).
“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” ungkap Tomsi.
Selain inflasi, rakor juga membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Tomsi meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan BPS untuk mencermati data pertumbuhan ekonomi dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perlambatan.
Kemendagri juga akan menugaskan personel sebagai mentor bagi daerah untuk menjadi mitra diskusi. Dalam pelaksanaannya, mentor akan melibatkan Bank Indonesia di masing-masing daerah sehingga pembahasan dapat dilakukan secara rutin setiap pekan.
Tomsi mengatakan pendampingan tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan yang menghambat investasi, khususnya perizinan yang masih tertahan di tingkat pusat.
“Dari PTSP bisa didata, investasi apa, bidang apa, berapa nilainya, oleh perusahaan apa, dan perizinannya macet di tingkat pusat. Data tersebut nantinya dapat menjadi masukan kepada Bappenas untuk segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara investasi yang masih terkendala di tingkat daerah diminta segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada akhir tahun. (mse)
Editor : Hanif