PONTIANAK POST - Penyusutan debit air Sungai Kapuas kini berdampak terhadap operasional sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di wilayah timur Kalimantan Barat (Kalbar). Sejumlah pabrik terpaksa menghentikan operasional karena kesulitan mengirimkan crude palm oil (CPO) akibat jalur sungai yang sulit dilalui.
Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, Indra Rustandi, mengatakan kondisi tersebut terutama terjadi pada PKS yang berada di daerah yang dilalui Sungai Kapuas, seperti Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau, dan Sekadau.
“Beberapa PKS tutup karena tidak bisa mengolah sawit diakibatkan tangki penuh,” ujar Indra, Selasa (8/9).
Baca Juga: Ekspor CPO Indonesia Tumbuh 5,49 Persen, Mentan Dorong Hilirisasi Sawit
Menurutnya, selama ini Sungai Kapuas menjadi salah satu jalur utama untuk distribusi CPO dari sejumlah PKS. Namun, kondisi air yang surut membuat pengangkut CPO kesulitan melintas.
Akibatnya, kata dia, pengiriman CPO dari pabrik menuju pelabuhan atau dermaga menjadi terhambat. Tangki penampungan di sejumlah PKS akhirnya penuh sehingga pabrik tidak bisa menerima dan mengolah tandan buah segar (TBS) dalam jumlah normal.
“PKS terpaksa menghentikan operasionalnya atau membatasi kuota pengolahan TBS sekitar 200 sampai 300 ton per hari,” jelasnya.
Kondisi tersebut turut dirasakan petani sawit, khususnya petani swadaya. Sejumlah petani harus mencari PKS alternatif yang masih mampu menampung hasil panen mereka.
Baca Juga: Menhut Raja Segel Lahan Bekas Karhutla di Ketapang-Kalbar: Baru Saja Padam, Langsung Ditanam Sawit
Bahkan, lanjut Indra, sebagian petani terpaksa mengirim TBS hingga ke PKS di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, maupun ke wilayah sekitar Kota Pontianak agar hasil panen mereka tetap terserap.
Terbatasnya kapasitas penerimaan PKS membuat antrean kendaraan pengangkut TBS semakin panjang. Petani bahkan harus menunggu hingga dua sampai tiga malam sebelum hasil panennya dapat dibongkar.
Lamanya waktu tunggu membuat kualitas TBS menurun. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan biaya operasional dan berpotensi menekan pendapatan petani.
Baca Juga: Pabrik Sawit di Kalbar Berhenti Beroperasi Imbas Penyusutan Sungai Kapuas, Petani Kesulitan Jual TBS
“Selain itu, petani yang biasanya panen dua kali dalam satu bulan, sekarang hanya sekali. Jadi imbasnya sangat banyak ke petani swadaya. Kita turut prihatin,” terang Indra.
Menghadapi kondisi tersebut, Apkasindo Kalbar terus melakukan koordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) serta Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mencari solusi agar distribusi CPO dan penyerapan TBS petani tetap berjalan.
Salah satu solusi yang telah dibahas adalah mengalihkan sementara pengangkutan CPO dari jalur sungai ke jalur darat. CPO yang berada di tangki PKS dapat diangkut menggunakan kendaraan darat menuju dermaga atau pelabuhan di Tayan yang masih dapat diakses ponton.
Apkasindo Kalbar juga mendorong Pemprov Kalbar memfasilitasi koordinasi agar CPO dari PKS yang terdampak dapat dipindahkan melalui jalur darat dan memanfaatkan sementara pelabuhan milik perusahaan lain di Tayan.
“Dengan begitu, tangki penampungan di pabrik bisa dikosongkan dan penerimaan TBS dari petani dapat kembali berjalan,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), hingga Agustus 2026 karhutla diperkirakan telah menggerus perekonomian Kalbar hingga Rp5,7 triliun. Dalam kajiannya, CELIOS menyebut secara nasional, total kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi akibat karhutla mencapai Rp29,54 triliun. Nilai itu setara 0,23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kalimantan Barat mendapatkan dampak negatif paling besar yaitu Rp5,7 triliun, diikuti Papua Barat Rp 4,3 triliun, dan juga Nusa Tenggara Timur Rp2,8 triliun,” tulis CELIOS dalam kajiannya.
Kerugian tersebut tidak semata berasal dari aset yang terbakar. Karhutla juga menghentikan dan menghambat berbagai aktivitas ekonomi. Sektor perdagangan, pertanian, hingga akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman ikut terdampak.
Dampak karhutla juga menggerus potensi penerimaan daerah. Kalbar diperkirakan kehilangan potensi penerimaan pajak bersih sekitar Rp28 miliar. Kehilangan penerimaan tersebut terjadi seiring menurunnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya kebutuhan anggaran untuk menangani dampak kebakaran. (sti)
Editor : Hanif