Asap Belum Usai, Tagihan Ekonomi Terus Berjalan
Api membakar lahan, tetapi yang ikut terbakar ternyata jauh lebih besar dari sekadar vegetasi dan gambut. Aktivitas perdagangan tersendat, pertanian terganggu, usaha makanan dan akomodasi kehilangan aktivitas, sementara masyarakat harus menanggung biaya kesehatan dan berbagai kebutuhan tambahan.
Di Kalimantan Barat, seluruh dampak itu kini memiliki angka: Rp5,7 triliun.
Nilai tersebut merupakan estimasi dampak ekonomi karhutla terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia untuk periode Januari hingga Agustus 2026, berdasarkan kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Kajian CELIOS mencatat, secara nasional kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi mencapai Rp29,54 triliun. Angka tersebut tidak hanya menghitung nilai lahan atau aset yang terbakar, tetapi juga kontraksi aktivitas ekonomi akibat asap dan gangguan produksi.
Kalbar berada di urutan teratas dengan estimasi dampak ekonomi Rp5,7 triliun, disusul Papua Barat Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur Rp2,8 triliun.
Angka tersebut menjadi semakin serius karena musim kebakaran belum tentu selesai.
CELIOS menegaskan perhitungan Januari–Agustus tersebut belum memasukkan skenario apabila karhutla terus meluas hingga akhir 2026. Dengan demikian, Rp5,7 triliun bukan batas atas kerugian Kalbar, melainkan gambaran biaya ekonomi yang telah muncul sampai periode penghitungan.
Bukan Sekadar Lahan Terbakar
Selama ini kerugian karhutla sering dibaca dari jumlah hektare lahan yang terbakar. Padahal, ketika asap menyelimuti wilayah permukiman, aktivitas ekonomi ikut terganggu.
Pedagang kehilangan pembeli. Petani menghadapi gangguan produksi. Restoran dan usaha akomodasi kehilangan aktivitas. Distribusi barang dapat terganggu ketika jarak pandang menurun. Penerbangan juga berisiko terdampak.
Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura, Andy Kurniawan Bong, menyebut karhutla menimbulkan kerugian ekonomi berantai pada sektor riil, fiskal dan produktivitas masyarakat.
Kabut asap, menurut dia, dapat mengganggu transportasi darat, sungai hingga penerbangan. Ketika distribusi barang tersendat, perdagangan pun ikut melemah.
Artinya, api yang berada di satu lokasi dapat menghasilkan tagihan ekonomi di lokasi lain.
Pajak Daerah Ikut Terbakar
Dampak tersebut bahkan merembet ke penerimaan pemerintah.
CELIOS memperkirakan karhutla berpotensi menghilangkan penerimaan pajak bersih daerah secara nasional sekitar Rp269,86 miliar. Untuk Kalbar, potensi penerimaan pajak yang hilang diperkirakan sekitar Rp28,9 miliar.
Logikanya sederhana. Ketika omzet usaha turun, basis pajak ikut menyusut. Ketika produksi terganggu, aktivitas ekonomi yang menjadi sumber penerimaan pemerintah ikut melemah.
Di sisi lain, pemerintah justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menghadapi dampak bencana.
Pemadaman, operasi darat, operasi udara, pelayanan kesehatan, distribusi air bersih hingga penanganan masyarakat terdampak membutuhkan anggaran.
Dengan demikian, karhutla dapat menciptakan situasi berlapis: penerimaan berkurang ketika belanja penanganan meningkat.
Tagihan yang Belum Selesai
Data lain menunjukkan tekanan yang dihadapi Kalbar cukup besar.
Kajian CELIOS mencatat luas areal terbakar di Kalbar hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 38.310,86 hektare, terbesar di antara provinsi yang dikaji.
Sementara penanganan karhutla masih berlangsung.
Polda Kalbar hingga 2 September 2026 menangani 63 kasus karhutla, dengan tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemerintah juga masih mengerahkan operasi darat dan udara untuk menghadapi kebakaran, terutama di kawasan gambut yang sulit ditangani.
Karena itu, pertanyaan ekonominya kini bukan lagi berapa luas lahan yang terbakar.
Pertanyaan yang lebih besar adalah berapa panjang tagihan yang harus dibayar Kalbar setelah api padam?
Sebab ketika api berhenti, kerugian ekonomi belum tentu ikut berhenti.
Produktivitas yang hilang tidak serta-merta kembali. Usaha yang kehilangan omzet membutuhkan waktu untuk pulih. Masyarakat yang jatuh sakit harus membayar biaya pengobatan. Pemerintah harus memulihkan lahan dan memperbaiki dampak lingkungan.
Dan jika karhutla kembali terjadi dalam beberapa pekan ke depan, angka Rp5,7 triliun bisa terus bergerak naik.
Kalbar bukan hanya sedang menghadapi bencana asap. Kalbar sedang membayar tagihan ekonomi dari sebuah bencana yang belum selesai.**
Editor : Salman Busrah