PONTIANAK POST — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didorong mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan baru untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan efisiensi anggaran.
Upaya tersebut menjadi fokus penelitian tentang Model Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Alternatif Peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Barat yang dikaji Bapperida Kalbar bersama tim peneliti IAIN Pontianak.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kalbar, Dr. Vincencia, mengatakan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan aset yang memiliki potensi ekonomi sekaligus memilih skema pemanfaatan yang tepat.
Baca Juga: Wisatawan Meningkat, Okupansi Hotel Bintang Kalbar Tembus 57,23 Persen pada Juli 2026
Menurut dia, aset daerah tidak cukup hanya dicatat dan dipelihara, tetapi perlu dioptimalkan agar memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.
“Aset daerah yang diam adalah potensi yang terbuang. Mari kita ubah aset yang tidur menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang produktif. Hasil penelitian akhir ini harus menjadi kompas bagi kita semua dalam mengambil kebijakan tata kelola aset yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam penelitian tersebut, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan sebelum aset daerah dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan. Salah satunya memastikan aset memiliki landasan hukum dan status yang jelas atau clean and clear sebelum dikerjasamakan dengan pihak lain.
Skema pemanfaatan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi aset. Pilihannya dapat berupa sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), maupun Bangun Serah Guna (BSG). Setiap skema harus memiliki pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara pemerintah daerah dan mitra. Kajian juga perlu menunjukkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan, termasuk proyeksi kontribusinya terhadap PAD dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Selain itu, model kerja sama harus memiliki kelayakan ekonomi sehingga mampu menarik dunia usaha maupun pihak swasta. Dengan demikian, pemanfaatan aset tidak berhenti pada perubahan status atau penggunaan aset, tetapi menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur bagi daerah.
Urgensi optimalisasi aset semakin besar seiring perubahan kebijakan fiskal nasional. Pengurangan TKD dan kebijakan efisiensi mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendapatan yang dapat dikembangkan tanpa mengabaikan tata kelola dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini dilakukan Bapperida Kalbar bersama Tim Peneliti IAIN Pontianak yang terdiri atas Dr. Erwin, M.Ag., Dr. Usman, M.Pd.I., Dr. Muhammad Lutfi Hakim, M.H.I., dan Didi Darmadi, S.Pd.I., M.Pd. Hasil kajian tersebut dibahas dalam Seminar Akhir Penelitian Model Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Alternatif Peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (8/9/2026).
Vincencia menilai kolaborasi pemerintah dan akademisi dalam penelitian tersebut dapat memperkuat perumusan kebijakan pengelolaan aset daerah, sekaligus mendorong lahirnya inovasi dalam menjawab tantangan fiskal daerah. Menurutnya, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari penerapan konsep Hexa-Helix dengan melibatkan berbagai unsur untuk menghasilkan solusi atas persoalan pembangunan daerah. (mse)
Editor : Hanif