PONTIANAK POST - Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar terus dilakukan dengan mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini menjadi fokus dalam beberapa hari terakhir menyusul adanya potensi pertumbuhan awan hujan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Ridwan mengatakan, OMC dilakukan dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan, dan arah angin. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan apakah penyemaian awan dapat dilakukan.
“Kalau potensi awannya ada, dan arah anginnya mendukung, itu kita lakukan,” kata Ridwan kepada awak media, Rabu (9/9).
Baca Juga: WHW Bantu BPBD Ketapang Tangani Karhutla, Kerahkan Damkar hingga Ekskavator ke Lokasi Kebakaran
Sebaliknya, apabila bibit awan tersedia tetapi arah angin tidak mendukung, penyemaian tidak dilakukan. Sebab, seluruh keputusan teknis OMC mengacu pada data BMKG sebagai wali data.
“Yang pasti data, wali data kita adalah BMKG. Untuk awan yang bisa disemai, apakah memungkinkan untuk menghasilkan hujan atau tidak, termasuk arah angin, semuanya berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh BMKG,” jelasnya.
Ridwan mengatakan, berdasarkan data BMKG, periode 7 hingga 10 September 2026 masih terdapat bibit awan yang cukup besar dan berpotensi menghasilkan hujan. Karena itu, dalam beberapa hari tersebut operasi lebih difokuskan pada OMC.
Namun, pelaksanaan OMC masih menghadapi kendala berupa minimnya bibit awan yang dapat disemai. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Kalbar, tetapi juga secara umum di wilayah Kalimantan.
Baca Juga: Hotspot Kalbar Turun Jadi 12 Titik, Hujan OMC Bantu Basahi Lahan
“Kalau OMC yang sampai sekarang ini, memang bibit-bibit awan yang akan disemai masih minim sekali untuk wilayah Kalbar. Bahkan dapat dikatakan untuk wilayah Kalimantan secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurut Ridwan, bibit awan paling tinggi terjadi pada 4 hingga 7 September lalu. Kondisi tersebut kembali memberikan peluang untuk pelaksanaan penyemaian hingga 10 September. Hasilnya hujan juga telah terjadi di sejumlah wilayah Kalbar.
Intensitas hujan disebut dia lebih kuat terjadi di Kapuas Hulu, Sintang, dan sejumlah daerah perhuluan. Sementara wilayah yang masih memiliki titik panas, dan titik api cukup kuat berada di Ketapang, dan Kubu Raya. “Di sana masih sangat minim hujan. Itu yang terjadi sekarang,” katanya.
Baca Juga: APBD Perubahan Kalbar 2026 Naik Jadi Rp6,21 Triliun, Karhutla dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Selain dua wilayah tersebut, Melawi juga mulai menjadi perhatian karena tingkat sebaran titik panas yang tinggi, dan risiko kebakaran lahan yang cukup tinggi. “Meski Ketapang masih menjadi wilayah dengan tingkat risiko paling tinggi, Melawi mulai menyusul,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan OMC, saat ini ada tiga pesawat yang dikerahkan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penambahan armada dilakukan setelah sebelumnya OMC hanya menggunakan dua pesawat. “Awalnya hanya dua pesawat. Kemudian atas perintah Kepala BNPB, dilakukan penambahan satu unit pesawat lagi,” ungkap Ridwan.
Dengan demikian, hingga Rabu (9/9), terdapat tiga pesawat OMC yang digunakan untuk operasi di Kalbar. Penyemaian dilakukan setiap hari dengan menyesuaikan peluang, dan potensi awan hujan. “Bahkan, operasi dapat dilakukan hingga sekitar pukul 23.00 WIB apabila kondisi awan memungkinkan,” tambahnya.
Data briefing BPBD Kalbar mencatat salah satu pesawat OMC yang digunakan ialah Cessna Grand Caravan 208B registrasi PK-SNG. Pesawat tersebut telah melaksanakan 11 sorti dengan total waktu terbang 27 jam 18 menit dan menggunakan sekitar 10.200 kilogram bahan semai NaCl. Sisa bahan semai tercatat 3.000 kilogram.
Baca Juga: OMC Kalbar-Kalteng Diperpanjang, BMKG Optimalkan Analisis Cuaca Real-Time
Pesawat Cessna Grand Caravan 208B lainnya dengan registrasi PK-SNP juga digunakan untuk OMC. Pesawat tersebut mencatat empat sorti dengan total waktu terbang 13 jam 12 menit dan penggunaan bahan semai sebanyak 3.800 kilogram NaCl. Sementara pesawat CASA NC-212i (A-2117) tercatat melaksanakan lima sorti dengan total waktu terbang 8 jam 55 menit dan menggunakan 4.000 kilogram bahan semai NaCl.
Ridwan mengatakan, OMC di Kalbar telah dilakukan sejak status tanggap darurat diberlakukan. Operasi tersebut terus berjalan, dan direncanakan hingga 10 September. “Dari tanggal 28 (Agustus), pada saat kita melakukan OMC, sampai tanggal 10 (September) nanti kita akan terus melakukan OMC,” ujarnya.
Di tengah penanganan karhutla, status tanggap darurat di Kalbar juga telah diperpanjang untuk tahap kedua. Perpanjangan tersebut berlaku mulai 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan. Ridwan mengatakan, permintaan penetapan status tanggap darurat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah dilakukan. Saat ini Kalbar telah memasuki masa perpanjangan status tanggap darurat tahap kedua.
Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Ridwan menyebut hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Untuk masalah penetapan bencana nasional itu merupakan kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
Sementara mengenai keterlibatan pihak asing dalam penanganan karhutla, Ridwan menyebut kewenangan berada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pemprov, kata dia, masih sebatas melakukan koordinasi.
Ridwan menjelaskan, OMC bukan satu-satunya metode yang digunakan dalam penanganan karhutla. Efektivitas penanganan disesuaikan dengan lokasi, dan kondisi kebakaran. Jika kebakaran terjadi di kawasan permukiman, penanganan melalui tim darat dinilai lebih efektif. Sedangkan untuk kebakaran yang berada di kawasan jauh dan sulit dijangkau tim darat, operasi water bombing menjadi pilihan.
Dalam briefing BPBD Kalbar, sejumlah operasi water bombing juga masih tercatat dilakukan di beberapa wilayah. Di antaranya Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
“Kalau kejadiannya di daerah kawasan permukiman, berarti yang paling efektif adalah tim darat. Kalau terjadinya di kawasan yang jauh, dan tidak bisa kita jangkau dengan tim darat, yang paling efektif adalah water bombing,” jelasnya.
Ridwan mengatakan, langkah Pemprov dalam menghadapi karhutla sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun. BPBD Kalbar, yang berada di bawah koordinasi gubernur, menjalankan berbagai langkah berdasarkan hasil kaji cepat, dan data BMKG mengenai potensi El Nino.
Pada Januari, Pemprov telah menetapkan status siaga. Kemudian pada April dilakukan apel siaga bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan organisasi perangkat daerah terkait untuk menggelar aksi bersama.
Patroli harian ke titik-titik yang dianggap rawan juga dilakukan. Termasuk pemadaman ketika ditemukan kebakaran. Puncak El Nino kemudian terjadi pada awal Agustus. Memasuki pekan kedua Agustus, Pemprov Kalbar menetapkan status tanggap darurat tahap pertama.
Status tersebut kemudian berlanjut hingga perpanjangan tahap kedua yang ditetapkan mulai 7 September. “Kalau berdasarkan aturan regulasi, kita sudah dari awal mengatasi karhutla ini,” pungkas Ridwan.(bar)
Editor : Hanif