Rp5,7 Triliun Baru Awal Tagihan, Beban Terbagi dari Negara hingga Rumah Tangga
Api boleh padam. Asap bisa menghilang. Hujan akhirnya turun. Tetapi tagihannya tidak serta-merta selesai.
Ada petani yang kehilangan pendapatan. Ada pekerja yang kehilangan jam produktif. Ada pengusaha yang kehilangan omzet. Ada keluarga yang harus membeli air dan obat. Ada penerbangan yang dibatalkan. Ada pemerintah yang harus mengeluarkan anggaran untuk pemadaman, kesehatan, distribusi air dan penanganan darurat.
Lalu pertanyaannya menjadi sederhana: Siapa yang sebenarnya membayar tagihan kemarau dan karhutla di Kalimantan Barat?
Jawabannya: semuanya.
Hanya saja, masing-masing membayar dengan cara berbeda.
Negara Membayar dengan Anggaran
Pemerintah menjadi pihak pertama yang mengeluarkan biaya ketika kebakaran meluas. Pemadaman membutuhkan personel, kendaraan, peralatan, helikopter, pesawat water bombing, patroli dan operasi darat.
Ketika masyarakat terdampak, pemerintah kembali mengeluarkan biaya untuk pelayanan kesehatan, distribusi air bersih hingga penanganan pendidikan dan transportasi.
Artinya, ketika karhutla terjadi, pemerintah menghadapi dua tekanan sekaligus. Penerimaan ekonomi berpotensi turun, sementara kebutuhan belanja penanganan meningkat.
Kajian CELIOS memperkirakan karhutla Januari–Agustus 2026 telah menyebabkan dampak ekonomi Kalbar sekitar Rp5,7 triliun.
Dari sisi penerimaan, CELIOS memperkirakan Kalbar berpotensi kehilangan penerimaan pajak bersih sekitar Rp28,9 miliar. Angka itu memang jauh lebih kecil dibandingkan Rp5,7 triliun.
Tetapi keduanya menunjukkan persoalan yang sama: bencana mengurangi aktivitas ekonomi sekaligus menambah kebutuhan penanganan.
Perusahaan Membayar dengan Biaya Produksi
Perusahaan juga tidak bebas dari tagihan. Ketika kabut asap mengganggu transportasi, distribusi menjadi lebih sulit. Ketika kualitas udara buruk, perusahaan harus menyediakan perlindungan tambahan bagi pekerja.
Ketika pekerja sakit, produktivitas turun. Ketika sungai surut, biaya angkutan dapat meningkat. Sektor sawit memberikan contoh yang paling jelas.
TBS membutuhkan akses ke pabrik. CPO membutuhkan jalur distribusi. Ketika Sungai Kapuas menyusut dan kapal harus mengurangi muatan, rantai ekonomi ikut terganggu.
Jika kondisi berlangsung lama, perusahaan menghadapi pilihan sulit: menanggung kenaikan biaya atau mengurangi aktivitas. Pada akhirnya, biaya tersebut bisa masuk ke harga barang, mengurangi keuntungan atau memukul pendapatan petani.
Petani Membayar dengan Pendapatan
Bagi petani, tagihannya lebih langsung. Sawit yang tidak terserap pabrik berarti pendapatan tertunda. Tanaman pangan yang terganggu kekeringan berarti risiko hasil panen turun.
Ketika biaya produksi tetap berjalan sementara hasil penjualan menurun, margin petani semakin tipis. Petani tidak punya banyak pilihan. Mereka tetap harus membayar pupuk. Tetap membayar tenaga panen. Tetap mengeluarkan biaya angkut.
Tetapi pasar bisa terganggu karena kondisi yang berada di luar kendali mereka. Petani akhirnya menjadi salah satu pihak yang membayar bencana yang tidak mereka ciptakan. Rumah Tangga Membayar dengan Uang dan Waktu. Di tingkat keluarga, tagihannya jauh lebih tersebar.
Membeli masker. Membeli obat. Berobat ketika sakit. Membeli air. Membayar ongkos tambahan. Menjaga anak ketika sekolah dilakukan dari rumah. Semua terlihat seperti pengeluaran kecil.
Tetapi jika berlangsung berminggu-minggu, akumulasinya menjadi besar. Belum lagi pendapatan yang hilang ketika anggota keluarga tidak dapat bekerja. Inilah biaya yang jarang masuk statistik resmi.
Tidak ada pos APBD bernama “uang yang hilang karena seorang pedagang kehilangan pelanggan akibat kabut asap.”
Tidak ada laporan pemerintah yang menghitung secara lengkap berapa jam kerja warga Kalbar hilang karena udara tidak sehat. Namun biaya itu nyata.
Masyarakat Membayar Dua Kali
Ironisnya, masyarakat bisa membayar dalam dua bentuk. Pertama, melalui pajak yang digunakan pemerintah untuk menangani karhutla. Kedua, melalui pengeluaran pribadi akibat dampak karhutla.
Ketika warga sakit, mereka membayar obat atau transportasi ke fasilitas kesehatan. Ketika air terganggu, mereka membeli air. Ketika penerbangan batal, mereka menanggung biaya perjalanan dan waktu yang hilang. Ketika harga barang naik karena distribusi terganggu, konsumen kembali membayar.
Dengan kata lain: karhutla bukan hanya menghabiskan anggaran negara. Ia menggerus uang yang ada di kantong masyarakat. Dan Ada Tagihan yang Dibayar Anak Cucu.
Ada satu biaya yang jauh lebih sulit dihitung. Kerusakan lingkungan. Lahan gambut yang terbakar membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Hilangnya tutupan vegetasi memengaruhi tata air. Asap menghasilkan dampak kesehatan dan lingkungan.
Karbon yang dilepaskan menambah beban perubahan iklim. Semua itu merupakan biaya yang mungkin tidak langsung terlihat dalam laporan keuangan tahun ini. Tetapi dampaknya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, nilai Rp5,7 triliun dari kajian CELIOS seharusnya tidak dipandang sebagai angka final. Ia adalah alarm.
Sebab penghitungan tersebut mencakup periode Januari hingga Agustus 2026, sementara musim karhutla belum sepenuhnya berakhir. Jika kebakaran terus berlangsung, tagihannya juga berpotensi terus bertambah.
Pertanyaan Besarnya Bukan Lagi “Berapa Rugi?”
Lima bagian serial Tagihan Kemarau Kalbar akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan.
Kita sudah melihat angka kerugian ekonomi. Kita melihat Sungai Kapuas yang surut memukul rantai sawit. Kita melihat air bersih berubah menjadi pengeluaran tambahan. Kita melihat asap menggerus kesehatan dan jam kerja.
Sekarang kita tahu siapa yang membayar. Negara membayar dengan anggaran. Perusahaan membayar dengan biaya produksi. Petani membayar dengan pendapatan. Pekerja membayar dengan produktivitas. Keluarga membayar dengan uang dan waktu.
Dan lingkungan membayar dengan kerusakan yang mungkin baru terasa bertahun-tahun kemudian.
Maka persoalan karhutla sesungguhnya bukan hanya persoalan pemadam kebakaran. Ia adalah persoalan ekonomi daerah.
Mencegah Lebih Murah daripada Membakar
Jika satu musim karhutla dapat menghasilkan kerugian ekonomi triliunan rupiah, maka investasi untuk pencegahan seharusnya dilihat bukan sebagai biaya tambahan. Ia adalah investasi untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar.
Pencegahan dini, pengelolaan gambut, patroli, pembasahan lahan, penegakan hukum, kesiapan pemadam dan keterlibatan masyarakat memiliki satu tujuan ekonomi yang sama: mencegah tagihan menjadi lebih mahal.
Sebab ketika api sudah membesar, biaya untuk memadamkannya bukan lagi satu-satunya persoalan. Kita harus membayar kerugian yang muncul di belakangnya.
Tagihan Belum Lunas
Musim kemarau akan berlalu. Suatu hari hujan akan turun membasahi lahan yang kering. Asap akan menghilang. Aktivitas ekonomi akan kembali normal. Tetapi pengalaman tahun 2026 menyisakan satu pelajaran penting bagi Kalimantan Barat: kebakaran lahan bukan hanya membakar tanah.
Ia membakar pendapatan. Membakar produktivitas. Membakar anggaran. Membakar kesempatan usaha. Dan pada akhirnya, membakar uang masyarakat. Rp5,7 triliun adalah angka yang sudah dihitung.
Tetapi jika pencegahan tidak diperbaiki, pertanyaannya bukan apakah tagihan akan datang lagi. Pertanyaannya hanya: berapa besar tagihan berikutnya?**
Editor : Salman Busrah