PONTIANAK POST — Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menilai dukungan pemerintah pusat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar sudah menunjukkan komitmen nyata. Ia menyebut bantuan tersebut mencakup sarana-prasarana, personel hingga dukungan anggaran.
Heri mengatakan perhatian terhadap karhutla Kalbar tidak hanya datang dari pemerintah Indonesia, tetapi juga mendapat dukungan internasional. Salah satunya melalui bantuan pemerintah Jepang untuk mendukung penanganan kebakaran. “Yang selama ini orang meragukan terhadap kepedulian Presiden yang katanya datang ke daerah hanya omong-omong saja, hari ini sudah terjawab. Presiden sudah sangat peduli,” ujar Heri.
Menurut dia, dukungan pemerintah pusat antara lain diberikan kepada sejumlah kabupaten dan kota yang dinilai terdampak karhutla cukup besar. Heri menyebut bantuan dana tunai diberikan kepada delapan kabupaten dan dua kota, dengan kisaran Rp15 miliar hingga Rp20 miliar untuk masing-masing daerah.
Baca Juga: Tingkatkan Transparansi Produk Hukum, Kemenkum Kalbar Perkuat Pengelolaan JDIH DPRD Sanggau
Sementara untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menurut Heri, terdapat dukungan anggaran sekitar Rp40 miliar. Dana tersebut, kata dia, akan dimasukkan dalam struktur APBD Perubahan agar dapat digunakan untuk kebutuhan penanganan karhutla. “Terhadap provinsi pun sudah juga dikucurkan. Selain sarana, personel dan lain sebagainya, termasuk dana cash. Bantuannya kurang lebih Rp40 miliar,” katanya.
Di sisi lain, Heri justru menyoroti rencana pengurangan anggaran penanganan bencana di tingkat provinsi di rapat dengan tim anggaran sekda kalbar. Ia mengatakan dalam APBD Kalbar 2026 sebelumnya telah tersedia anggaran sekitar Rp25 miliar untuk penanganan karhutla. Namun, dalam pembahasan perubahan APBD 2026, anggaran tersebut sempat direncanakan hanya tersisa Rp5 miliar.
Heri menilai pengurangan anggaran tersebut tidak sejalan dengan kondisi karhutla yang sedang dihadapi masyarakat Kalbar. “Betapa naifnya menurut saya, betapa tidak pedulinya pemerintah provinsi. Jangankan mau menambah anggaran yang sudah tersedia Rp25 miliar, justru mau dikurangi,” ujarnya.
Menurut dia, Fraksi Golkar bersama Badan Anggaran DPRD Kalbar mendorong agar anggaran tersebut dikembalikan dan diperkuat. Ia menyebut hasil pembahasan akhirnya mengembalikan sekitar Rp20 miliar, sehingga anggaran yang semula direncanakan hanya Rp5 miliar kembali menjadi sekitar Rp25 miliar.
Baca Juga: DPRD Kalbar Siapkan Penguatan Anggaran Karhutla di APBD Perubahan 2026
“Alhamdulillah, kawan-kawan Badan Anggaran sudah setuju. Kalau itu tidak dikembalikan, kita tidak akan mengesahkan APBD itu,” kata Heri.
Heri menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak lanjutan setelah musim kemarau berakhir. Ia mengingatkan musim hujan berpotensi membawa persoalan baru berupa banjir, terutama setelah kondisi lingkungan terdampak kebakaran dan kekeringan.
“Dampak dari ini nanti pasti setelah kemarau kita akan menghadapi musim penghujan. Musim penghujan ini biasanya kita pasti akan ada kebanjiran. Walaupun kita tidak berharap itu, tapi ini perlu langkah antisipasi,” tuturnya.
Karena itu, Heri meminta pemerintah daerah tidak mengurangi anggaran kebencanaan di tengah situasi yang membutuhkan kesiapsiagaan. Sebagai bagian dari Badan Anggaran DPRD Kalbar, Heri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan untuk penanganan karhutla.
“Sebagai rakyat, perwakilan rakyat Kalimantan Barat dan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Apa yang diragukan sebagian orang berkaitan dengan kontribusi nyata pemerintah pusat, hari ini sudah terjawab,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bantuan pusat harus diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan memastikan seluruh dukungan tersebut benar-benar berdampak bagi masyarakat terdampak karhutla. (den)
Editor : Miftahul Khair