PONTIANAK POST – Persoalan air baku Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa (PDAM) kota Pontianak yang menjadi asin saat musim kemarau turut mendapat perhatian mantan Wali Kota Pontianak dua periode, sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji.
Sutarmidji menilai persoalan air asin masih dapat diantisipasi dengan menyiapkan cadangan air baku yang cukup. Salah satu solusi yang pernah disampaikannya adalah memperluas Waduk Penepat hingga 10 kali lipat dari luas saat ini.
Menurut Midji-sapaan karibnya, kapasitas Waduk Penepat yang ada saat ini hanya mampu menyediakan air baku tawar untuk kebutuhan sekitar tiga hari. Jika diperluas 10 kali lipat, cadangan tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan air baku hingga satu bulan.
Baca Juga: Air PDAM Pontianak Terasa Asin Saat Kemarau, Dewan Desak Inovasi agar Tetap Tawar
Hal itu disampaikan Midji melalui akun media sosial (medsos) pribadinya. Dimana ia sekaligus menyinggung kondisi kabut asap yang juga terjadi saat ini. “Kalau asap, memang ‘pendatang’ di Pontianak, entah dari mana datangnya kita tak tahu. Kalau Wali Kota suruh Satpol PP merazianya, tak mungkin, karena asapnya tak ade KTP jadi tak bisa ditilang,” tulisnya.
Berbeda dengan asap, menurut dia, persoalan air asin masih dapat diatasi dengan langkah yang terencana. “Kalau air asin masih bisa diatasi, caranya sudah pernah saya sarankan, yaitu perluasan Waduk Penepat 10 kali dari luas sekarang,” katanya.
Ia juga menyarankan penambahan pipa penyuplai air menuju kawasan Imam Bonjol. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, dan PDAM memiliki kemampuan untuk melakukan langkah tersebut.
“Kalau yang sekarang bisa untuk air baku tawar tiga hari, maka kalau diperluas 10 kali, bisa untuk satu bulan. Kemudian tambah pipa penyuplai ke Imam Bonjol. Pemkot, dan PDAM saya yakin mampu,” tulisnya.
Baca Juga: Perbaikan Pipa Selesai, Produksi Air Tawar PDAM di Penepat Kembali Berfungsi Optimal
Kepada Pontianak Post melalui pesan singkat, Senin (14/9), Midji juga menjelaskan bahwa persoalan air asin di Pontianak tidak semata-mata berkaitan dengan fenomena El Nino. Ia mengingatkan, intrusi air laut ke Sungai Kapuas dapat terjadi ketika kemarau berlangsung cukup lama di wilayah hulu.
Bahkan, menurutnya, tanpa adanya El Nino sekalipun, kondisi tersebut sudah biasa terjadi. “Kita jangan terpaku pada El Nino. Ada tak ada El Nino sudah biasa. Kalau kemarau di hulu dua minggu, air Kapuas sudah terintrusi air laut, apalagi ditambah sungai semakin dangkal maka intrusi air laut lebih cepat,” ujarnya.
Karena itu, Midji menilai penyediaan cadangan air baku menjadi hal yang harus dipersiapkan. Untuk Kota Pontianak, ia menyarankan agar Waduk Penepat tidak dipindahkan, melainkan diperluas sehingga mampu menyediakan cadangan air setidaknya untuk kebutuhan satu bulan. “Waduk Penepat memang bisa terintrusi air laut, tapi kalau diperluas, dan dibuat pintu air kan bisa (lebih terkontrol airnya),” katanya.
Midji mengungkapkan, persoalan air asin sebenarnya juga pernah terjadi ketika dirinya menjabat sebagai Wali Kota Pontianak. Saat itu, Pemkot Pontianak dibantu perusahaan air minum asal Belanda untuk mengkaji pembangunan cadangan air baku dengan membendung Sungai Jawi.
Namun, berdasarkan perhitungan saat itu, cadangan air yang dihasilkan hanya mampu memenuhi kebutuhan selama 14 hari. Sehingga skema tersebut dinilai tidak efisien karena kebutuhan ideal cadangan air baku setidaknya untuk satu bulan.
“Ketika saya menjabat wali kota terjadi juga asin, kemudian kita dibantu perusahaan air minum Belanda untuk mengkaji membuat cadangan air baku dengan membendung Sei Jawi. Hitungannya hanya bisa untuk 14 hari, dan tidak efisien, karena minimal air baku untuk satu bulan,” jelasnya.
Baca Juga: Temuan BPKP Kalbar: Kadar Garam Air Baku PDAM Pontianak Lampaui Batas Kesehatan, Tembus 5.000 mg/L
Selain cadangan air baku, Sutarmidji mengatakan, pada masa kepemimpinannya sebagai wali kota juga pernah dikaji penggunaan peralatan PDAM yang dapat mengolah air asin menjadi air tawar. Menurut dia, teknologi tersebut bukan sesuatu yang sulit diterapkan. Persoalannya lebih pada biaya operasional yang cukup tinggi. “Lalu dikaji lagi agar peralatan PDAM digunakan yang bisa menyalin air asin jadi tawar, dan ini bukan sesuatu yang sulit,” katanya.
Dari perhitungan saat itu, investasi awal dinilai masih mampu ditanggung. Namun, biaya operasionalnya cukup tinggi sehingga harga air PDAM diperkirakan dapat mencapai sedikitnya Rp15 ribu per meter kubik.
Sementara tarif pelanggan rumah tangga ketika itu sekitar Rp3.800 per meter kubik. Bahkan, menurut Midji, tarif tersebut sudah banyak dikeluhkan masyarakat. “Sedangkan harga RT waktu itu Rp3.800 per m3, kalau tak salah, dan harga Rp3.800 ini pun sudah banyak yang beleter (mengeluh mahal),” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan pernah ada wacana dari Gubernur Kalbar saat itu, Usman Ja’far, untuk membuat PDAM terintegrasi dengan sumber air baku dari Danau Laet. Namun, menurutnya, rencana tersebut juga memiliki persoalan terkait model pengelolaan apabila pemerintah provinsi memiliki PDAM.
Baca Juga: Warga Pontianak Terbantu Air Tawar Gratis yang Disediakan PDAM
Terkait anggapan bahwa penyediaan air baku merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, Midji membenarkan hal tersebut. Namun, ia menilai pemerintah daerah tetap perlu bergerak, dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat. “Air baku memang kewajiban pusat, tapi nunggu pusat kan tetap nyambung atau di tengah, mane ade pusat di atas atau di bawah,” katanya.
Ia menilai Pemkot Pontianak dapat menggunakan anggaran sendiri untuk memperluas Waduk Penepat. Selain itu, pembiayaan juga dapat dilakukan melalui skema berbagi anggaran dengan pemerintah pusat maupun meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
Midji mencontohkan, ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Kalbar, Pemprov pernah memberikan bantuan kepada PDAM Mempawah sebesar Rp45 miliar. “Bisa, dan kalau sharing (anggaran) mungkin pusat mau. Atau minta bantu pemerintah provinsi,” ujarnya.
Dalam unggahannya, Midji juga mengingatkan kembali masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Pontianak. Ia menyebut saat itu PDAM dibenahi dari kondisi merugi hingga menjadi perusahaan yang menghasilkan keuntungan. “Selama wali kota, saya benahi PDAM dari rugi jadi untung, dan jadi salah satu PDAM terbaik, produksi sudah di atas 2.000 liter per detik, dan distribusi sudah merata,” tulisnya.
Ia pun meminta Wali Kota Pontianak saat ini menunjukkan kemampuan dalam menangani persoalan air baku, dan meninggalkan karya yang dapat dikenang masyarakat. “Ayo Pak Wali, tunjukkan bahwa Pak Wali bisa, tinggalkan kenangan berupa karya yang bisa dikenang rakyat ketika kita menjabat,” pungkasnya. (bar)
Editor : Miftahul Khair