PONTIANAK POST — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang melanda sejumlah wilayah.
Hal itu disampaikan Aloysius kepada jurnalis seusai mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPRD Kalbar bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Dayak di Kalimantan Barat, Selasa (15/9).
Aloysius mengapresiasi kepedulian berbagai elemen masyarakat, lembaga, dan organisasi terhadap kondisi karhutla yang dinilai telah berkembang menjadi bencana luar biasa di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Satu Bulan Lebih Kabut Asap di Kalbar, DPRD Gelar RDPU Karhutla: Tantang Eksekutif beri Jawaban
“Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat, lembaga-lembaga dan kelembagaan lainnya,” ujar Aloysius.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat dalam RDPU akan menjadi perhatian DPRD, terutama terkait percepatan penanganan kabut asap, pemulihan lingkungan, hingga penanganan masyarakat yang terdampak.
Ia menegaskan, persoalan karhutla tidak boleh hanya ditangani ketika api sudah membesar. Pemerintah juga harus mempersiapkan langkah mitigasi dan penanganan pascabencana.
“Bagaimana agar karhutla ini bisa selesai, kabut asap bisa hilang, air bisa tersedia dengan baik, dan untuk penanganan pascabencana harus kita siapkan juga, kaitan dengan tenaga medis dan lain-lain,” katanya.
Baca Juga: Polresta Pontianak Uji Cairan X-Fire untuk Padamkan Karhutla di Lahan Gambut
Aloysius menilai persoalan bencana di Kalimantan Barat harus ditangani secara lebih mendasar. Selama ini, masyarakat kerap menghadapi pola bencana yang berulang.
Ketika musim kemarau, masyarakat menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Sebaliknya, ketika musim hujan, sejumlah wilayah kembali menghadapi persoalan banjir.
“Kalau hari ini terkenal, kalau kemarau kebakaran, kalau hujan kebanjiran, ini juga harus dikaji. Harus diletakkan pada masalahnya, sehingga tidak terulang, tidak itu-itu terus setiap tahun kita melakukan hal-hal demikian,” tegasnya.
Karena itu, menurut Aloysius, pemerintah perlu memperkuat mitigasi bencana sekaligus mengevaluasi kebijakan penanganan agar tidak hanya bersifat reaktif.
Menanggapi penilaian masyarakat bahwa penanganan karhutla masih lambat, Aloysius mengatakan DPRD Kalbar telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Menurut dia, DPRD telah menyampaikan agar penanganan bencana dipercepat dan anggaran yang tersedia diarahkan untuk kebutuhan masyarakat. “Ya, kita sudah. Kita malah sudah bertekad bahwa sesegera mungkin,” ujarnya.
Baca Juga: Karhutla Mempawah dan Kabut Asap Belum Usai, Ketua DPRD Soroti Kesehatan Petugas Pemadam
Aloysius mengatakan, kondisi bencana membuat penggunaan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, termasuk mitigasi dan membantu masyarakat yang terdampak.
“Semua anggaran kita fokuskan untuk membantu masyarakat, baik itu mitigasi bencana dan sebagainya, termasuk penyaluran kepada masyarakat terdampak,” katanya.
DPRD Kalbar menilai penanganan karhutla harus dilakukan dalam satu rangkaian kebijakan, mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan masyarakat, hingga pemulihan pascabencana.
Langkah tersebut dinilai penting agar Kalimantan Barat tidak terus terjebak dalam siklus bencana tahunan tanpa penyelesaian permanen.
Baca Juga: Karhutla Kembali Melanda Pulau Maya, Aktivitas BSM di Calon Konsesi Restorasi Jadi Sorotan
Masukan dari masyarakat adat dan berbagai elemen masyarakat dalam RDPU, kata Aloysius, menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah penanganan tersebut.
"Dengan demikian, pemerintah tidak hanya hadir ketika asap sudah menyelimuti permukiman, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau serta pemulihan kesehatan dan kondisi sosial masyarakat setelah bencana," pungkasnya.(den)
Editor : Miftahul Khair