PONTIANAK POST — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat mendesak pemerintah segera memprioritaskan keselamatan masyarakat di tengah memburuknya dampak karhutla Kalbar. Kabut asap yang bertahan selama sekitar dua bulan dinilai telah meningkatkan ancaman kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
WALHI meminta pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan, menyediakan air bersih secara gratis, dan mempercepat operasi modifikasi cuaca. Pemerintah juga didesak menjamin pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak serta meminta pertanggungjawaban perusahaan yang terbukti terlibat dalam karhutla.
Dua Bulan Menghirup Asap
Direktur Eksekutif WALHI Kalbar Sri Hartini mengatakan masyarakat telah terlalu lama menghadapi udara tidak sehat. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya perlindungan negara terhadap hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan yang sehat.
“Pemerintah harus berhenti bersikap seremonial dalam penanganan karhutla karena kondisi udara sudah memburuk dan penderita ISPA meningkat. Jangan hanya memadamkan api, tetapi selamatkan manusianya,” kata Sri Hartini dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).
Menurut WALHI, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada penghitungan titik panas dan luas lahan terbakar. Dampak terhadap kesehatan, ketersediaan air bersih, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat harus menjadi prioritas.
Kualitas Udara Capai Level Berbahaya
WALHI mengutip informasi IQAir yang menunjukkan indeks kualitas udara di Pontianak sempat berada pada kisaran 1.000–2.000 AQI US. Angka tersebut jauh melampaui kategori berbahaya bagi kesehatan.
Paparan udara tercemar dalam waktu lama meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi bayi, balita, lansia, ibu hamil, dan warga dengan penyakit penyerta.
Lebih dari 165 Ribu Kasus ISPA
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kalbar yang dikutip WALHI, sebanyak 165.727 kasus ISPA tercatat melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026.
Pada pembaruan per 3 September 2026, WALHI menyebut terdapat 643 kasus ISPA berdasarkan jenis kelamin. Jumlah tersebut terdiri atas 343 pasien laki-laki dan 300 perempuan yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Kubu Raya disebut mencatat angka tertinggi. Namun, keterangan WALHI belum memerinci jumlah kasus di setiap daerah maupun menjelaskan periode pencatatan 643 kasus tersebut.
Bayi dan Balita Ikut Terpapar
WALHI juga menyebut 178 kasus ISPA pada bayi dan balita tercatat per 3 September 2026. Kasus tertinggi ditemukan di Kubu Raya sebanyak 30 kasus, disusul Landak 28 kasus dan Sambas 19 kasus.
Data yang dikutip WALHI menunjukkan jumlah kasus pada kelompok bayi dan balita berfluktuasi. Angkanya tercatat 299 kasus pada 27 Agustus, kemudian meningkat menjadi 316 kasus pada 31 Agustus.
Perbedaan angka tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut karena dapat merujuk pada periode atau metode penghitungan yang berbeda. Keseragaman data diperlukan agar perkembangan kasus tidak disalahartikan oleh masyarakat.
Kasus Terlapor Dinilai Belum Utuh
WALHI menilai data resmi belum tentu menggambarkan seluruh masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Sistem SKDR hanya menghimpun kasus yang dilaporkan melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
Warga yang tidak memeriksakan diri berpotensi tidak tercatat. Hambatan jarak, biaya, keterbatasan transportasi, serta jadwal operasional puskesmas disebut dapat memengaruhi jumlah laporan.
Kondisi itu membuat beban kesehatan di tingkat tapak berpotensi lebih besar daripada angka yang tersedia. Pemeriksaan aktif diperlukan, terutama di desa-desa yang berada dekat lokasi kebakaran.
Tiga Langkah Darurat
WALHI mendesak pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota mengambil tiga langkah darurat. Pertama, memperkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak asap.
Kedua, menyediakan air bersih secara gratis. Kebutuhan ini dinilai mendesak karena kemarau tidak hanya memicu kebakaran, tetapi juga mengurangi ketersediaan air untuk minum, memasak, dan menjaga kebersihan.
Ketiga, mempercepat operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan untuk mendukung pemadaman. Operasi tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari penanganan terpadu bersama pemadaman darat dan pengawasan bara gambut.
Desak Korporasi Bertanggung Jawab
Selain penanganan kesehatan, WALHI meminta pemerintah menindak perusahaan yang terbukti bersalah. Penegakan hukum harus disertai pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.
“Kami menegaskan bahwa penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan manusia dan lingkungan. Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah titik api atau luas lahan terbakar, sementara penderitaan masyarakat akibat asap tidak menjadi prioritas,” tegas Sri Hartini.
WALHI meminta seluruh fasilitas kesehatan memberikan pelayanan gratis kepada warga yang terdampak kabut asap. Pemerintah juga diminta mengumumkan secara terbuka daerah rawan, kondisi kualitas udara, serta langkah perlindungan bagi kelompok rentan.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro