PONTIANAK POST - Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Penguatan pencegahan, pemetaan wilayah rawan, kesiapsiagaan hingga sinergi antar instansi menjadi bagian penting yang terus didorong Pemerintah Provinsi Kalbar.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan, berbagai aspek tersebut perlu berjalan beriringan untuk menghadapi karhutla, termasuk memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan saat Norsan menerima Satgas Edukasi PKDN Serdik Sespimti Dikreg ke-36 T.A. 2026 bersama sejumlah perangkat daerah di Kantor Gubernur Kalbar.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mendalami kebijakan Pemprov Kalbar dalam pencegahan, dan penanganan karhutla. Termasuk mengetahui kondisi wilayah rawan, kesiapsiagaan serta dukungan sumber daya yang dibutuhkan.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan, pendalaman dilakukan untuk melihat berbagai upaya yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat.
“Pendalaman ini dilakukan untuk melengkapi data, dan temuan selama rangkaian kegiatan PKDN, sekaligus menggali kebijakan serta langkah strategis Pemprov Kalbar dalam memperkuat pencegahan, dan penanganan karhutla,” ujar Bambang.
Menurutnya, berbagai informasi dan temuan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan analisis untuk menyusun rekomendasi strategis dalam pengendalian karhutla di Kalbar. Pengendalian karhutla juga membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Bambang menambahkan, pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan instansi terkait perlu terus memperkuat koordinasi agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu, dan berkelanjutan.
“Melalui koordinasi, dan sinergi bersama pemerintah daerah serta instansi terkait, diharapkan upaya pengendalian karhutla dapat terus diperkuat secara terpadu, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(bar/r)
Editor : Rafael B. Junior