PONTIANAK POST - Anggota Komisi I DPRD Kota Pontianak, Syahrul, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) strategis di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tetap memaksimalkan kinerja di tengah kondisi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Syahrul, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi OPD untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Di tengah kondisi anggaran yang terbatas, kita meminta OPD strategis tetap bekerja maksimal. Jangan sampai efisiensi anggaran justru berdampak pada pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat,” ujar Syahrul.
Baca Juga: Kasus ISPA dan Diare Melonjak Akibat El Nino, DPRD Minta Dinkes Pontianak Maksimalkan Penanganan
Ia mengatakan, setiap OPD harus mampu melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan dengan mengedepankan skala prioritas. Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Syahrul juga mendorong agar OPD tidak hanya mengandalkan penambahan anggaran dalam menjalankan program. Inovasi, efisiensi dan koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk menjaga agar target pembangunan tetap berjalan.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana OPD bisa bekerja secara efektif dan efisien. Program yang kurang prioritas bisa dievaluasi, sementara program yang menyangkut pelayanan masyarakat harus tetap dijaga,” katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Syahrul menegaskan Komisi I akan melihat sejauh mana OPD menjalankan tugas dan programnya dalam kondisi fiskal yang mengalami tekanan.
Baca Juga: Tindaklanjuti Masukan DPRD Soal Karhutla, Pemkot Pontianak Siapkan Langkah Antisipasi Dampak Asap
Ia berharap seluruh OPD dapat menyusun strategi kerja yang realistis dengan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak sampai menghambat pelayanan publik maupun pelaksanaan program strategis Pemerintah Kota Pontianak.
“Kita akan terus melakukan pengawasan. Masyarakat tetap membutuhkan pelayanan pemerintah, sehingga dalam kondisi apa pun kinerja OPD harus tetap berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya. (iza)
Editor : Miftahul Khair