PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan alokasi bantuan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp20 miliar hanya digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, agar dalam penggunaan anggarannya tidak menyalahi aturan.
Edi mengatakan, penggunaan anggaran tersebut harus disesuaikan dengan peruntukannya. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla, terutama dalam kondisi darurat ketika kebakaran membutuhkan penanganan cepat di lapangan.
“Yang jelas ini untuk kondisi darurat. Apabila ditetapkan darurat karhutla, anggaran ini digunakan untuk penanganan karhutla,” ujar Edi Rabu (16/9).
Baca Juga: Hotspot Karhutla Kalbar Turun Jadi 21 Titik, Kabut Asap Masih Terlihat
Menurutnya, sejumlah kebutuhan yang dapat dibiayai dari anggaran tersebut antara lain pengadaan peralatan berupa mesin pompa, selang, hingga tandon air. Peralatan tersebut nantinya dapat ditempatkan atau digunakan untuk mendukung pemadaman, khususnya di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar.
Selain pengadaan peralatan, anggaran juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung biaya operasional selama penanganan karhutla. Salah satunya berupa pemberian insentif lembur bagi petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
“Seperti pembelian peralatan mesin pompa, selang, tandon air di kawasan lahan gambut yang terbakar. Kemudian untuk biaya operasional, termasuk insentif lembur,” jelasnya.
Edi menegaskan, bantuan Rp20 miliar tersebut tidak diperuntukkan bagi penanganan dampak El Nino secara umum. Anggaran itu memiliki peruntukan khusus untuk penanganan karhutla sehingga pemerintah daerah harus berhati-hati dalam penggunaannya.
Baca Juga: Pengamat: Banjir Bandang Landa Sejumlah Wilayah, BRIN Kemana Elnino Godzilla?
“Untuk El Nino itu tidak. Anggaran ini hanya untuk karhutla,” tegasnya.
Untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran, Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Koordinasi tersebut dilakukan agar setiap penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.(iza)
Editor : Hanif