PONTIANAK POST - Penerimaan pajak yang dihimpun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat hingga Agustus 2026 tercatat tumbuh 29,89 persen. Capaian tersebut dinilai memberikan optimisme terhadap pencapaian target penerimaan pajak hingga akhir tahun kendati provinsi ini dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Dudi Efendi Karnawidjaya mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak saat ini berada di atas pertumbuhan yang ditargetkan.
“Targetnya kita (2026) sebesar Rp13,8 triliun dengan pertumbuhan kurang lebih sekitar 26-27 persen dan pertumbuhannya saat ini di atas itu, dengan angka 29,89 persen,” kata Dudi, usai kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Media Gathering Tahun 2026, Kamis (17/9).
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Pacu Penyempurnaan Raperbup Bagi Hasil Pajak untuk Desa di Kubu Raya
Menurut dia, apabila pertumbuhan penerimaan tersebut dapat dipertahankan secara konsisten hingga akhir tahun, target penerimaan pajak yang telah diamanahkan kepada Kanwil DJP Kalbar berpeluang tercapai sepenuhnya.
Meski demikian, Dudi mengakui kondisi ekonomi di Kalbar masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dampak karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia mengatakan, karhutla berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya terlihat dari terganggunya aktivitas transportasi melalui Sungai Kapuas yang selama ini digunakan untuk pengiriman maupun distribusi barang.
“Tentunya sedikit banyak ada aktivitas ekonomi yang terganggu. Seperti contohnya yang biasanya Sungai Kapuas menjadi salah satu moda transportasi, baik itu untuk pengiriman atau delivery barang, itu kan sekarang terhenti. Tentunya ini punya dampak,” jelasnya.
Namun, berdasarkan indikator penerimaan perpajakan hingga saat ini, Dudi menyebut dampak karhutla terhadap perekonomian Kalbar belum terlihat signifikan.
Baca Juga: Karhutla Kalbar Belum Selesai, Penanganan Masif Diperkirakan hingga Awal November
“Tapi sejauh ini dampak terhadap perekonomian yang tergambarkan dalam penerimaan perpajakan itu memang kalaupun ada memang tidak terlalu signifikan,” katanya.
Dudi menambahkan, pertumbuhan penerimaan pajak Kalbar saat ini juga masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan penerimaan pajak Kalbar disebut masih berada di atas Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Adapun sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak di Kalimantan Barat antara lain perdagangan, pertanian, serta industri manufaktur. Menurut Dudi, sektor pertanian di Kalbar memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, sektor manufaktur juga turut ditopang oleh industri yang berkaitan dengan komoditas sawit.
Di sisi lain, analisis Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa karhutla dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi sekaligus penerimaan pajak di daerah.
Dalam kajian bertajuk “Yang Sesak Napas dan Yang Membayar: Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan”, peneliti Celios, Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak bersih secara nasional sebesar Rp269,9 miliar akibat kebakaran hutan dan lahan.
Dalam kajian tersebut, pajak bersih didefinisikan sebagai total pajak setelah dikurangi subsidi. Berkurangnya penerimaan pajak bersih dikaitkan dengan menurunnya aktivitas ekonomi serta adanya pengeluaran untuk penanganan dampak kebakaran, termasuk biaya pemadaman api. Untuk Kalbar, kajian Celios memperkirakan potensi kehilangan penerimaan pajak bersih mencapai Rp28 miliar. (sti)
Editor : Rafael B. Junior