PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan logistik kepada empat kabupaten yang belum mendapatkan bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari pemerintah pusat. Empat daerah tersebut yakni Mempawah, Landak, Sanggau dan Sekadau.
Bantuan berupa buffer stock bencana tersebut dilepas Gubernur Kalbar Ria Norsan di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (18/9). Penyaluran dilakukan seiring perpanjangan status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla di Kalbar.
Perpanjangan status tanggap darurat tersebut ditujukan untuk mobilisasi sumber daya dalam penanganan bencana asap akibat karhutla yang terjadi di Kalbar. Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Kalbar yakni menyalurkan buffer stock kepada masyarakat terdampak.
Baca Juga: Edi Kamtono Tegaskan Rp20 Miliar Bantuan Pusat Khusus untuk Penanganan Karhutla
Ria Norsan mengatakan, dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, 10 daerah telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sementara empat kabupaten lainnya belum memperoleh bantuan tersebut.
“Ceritanya, yang empat kabupaten dan kota ini belum mendapatkan bantuan dari pusat, sedangkan yang sepuluh kabupaten/kota sudah mendapat semuanya. Kalau dikategorikan, dari empat daerah ini ada yang sangat parah, yaitu Kabupaten Mempawah, kemudian Kabupaten Sanggau masuk kategori parah, Landak masuk parah, dan Sekadau,” jelas Ria Norsan dalam sambutan sebelum penyerahan bantuan secara simbolis kepada kepala daerah di empat kabupaten, Jumat (18/9).
Menurut Ria Norsan, Pemprov Kalbar telah menyampaikan kondisi empat kabupaten tersebut kepada pemerintah pusat. Pemprov juga telah menyurati pemerintah pusat agar mempertimbangkan pemberian bantuan kepada Mempawah, Landak, Sanggau dan Sekadau.
“Kita sudah berupaya, sudah menyampaikan langsung kepada Kementerian Kehutanan. Kemudian melalui Menteri Dalam Negeri juga kita sudah menyurati untuk dapat memberikan bantuan kepada empat kabupaten/kota ini,” kata Ria Norsan.
Sambil menunggu dukungan dari pemerintah pusat, Pemprov Kalbar menyalurkan bantuan yang tersedia melalui Dinas Sosial Kalbar. Setiap kabupaten mendapatkan 250 paket permakanan dan 250 paket persandangan. Paket permakanan terdiri atas 5 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula pasir, 10 bungkus mi instan dan 4 kaleng ikan sarden.
Baca Juga: Perubahan APBD Pontianak 2026 Capai Rp2,156 Triliun, Fokus Tangani Karhutla dan Kondisi Cuaca
Sementara paket persandangan terdiri atas satu lembar selimut, satu lembar sarung dan satu lembar handuk. Dengan jumlah tersebut, empat kabupaten menerima total 1.000 paket permakanan dan 1.000 paket persandangan. Jika dihitung berdasarkan isi paket, bantuan permakanan yang disalurkan terdiri atas 5.000 kilogram beras premium, 1.000 liter minyak goreng, 1.000 kilogram gula pasir, 10.000 bungkus mi instan dan 4.000 kaleng ikan sarden.
Untuk bantuan persandangan, total yang disalurkan sebanyak 1.000 lembar selimut, 1.000 lembar sarung dan 1.000 lembar handuk. Selain bantuan logistik, Pemprov Kalbar juga mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pemadaman karhutla sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Selain bantuan logistik pangan dan sandang, kita juga sudah mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana penunjang pemadaman seperti mesin pompa air dan pipa selang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing kabupaten,” jelasnya.
Ria Norsan mengatakan penanganan karhutla dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga masyarakat peduli api.
Pemprov Kalbar juga mengoordinasikan dukungan dengan organisasi perangkat daerah, BUMN, BUMD, instansi vertikal, pihak swasta, Karang Taruna dan relawan dalam penanganan bencana. Penyaluran buffer stock tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov Kalbar dalam membantu masyarakat yang terdampak karhutla selama status tanggap darurat masih berlangsung. (mse)
Editor : Rafael B. Junior