PONTIANAK POST — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung di tengah kemarau panjang di Kalimantan Barat dinilai tidak hanya menghadirkan persoalan asap dan kebakaran. Ancaman krisis air bersih justru menjadi persoalan serius yang perlu diantisipasi pemerintah.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mengatakan kondisi tersebut semestinya sudah menjadi perhatian sejak awal karena kemarau panjang telah diperkirakan terjadi.
Menurut Heri, dampak kemarau dan karhutla setidaknya akan merembet pada empat persoalan, yakni kebakaran hutan, krisis air bersih, gangguan kesehatan, serta potensi banjir setelah musim penghujan tiba.
Baca Juga: Kemarau Panjang, Damkar Jaguar Salurkan 4.000 Liter Air Bersih untuk Warga Nusapati
“Yang paling sulit untuk kita atasi sesungguhnya adalah krisis air bersih. Air ini menjadi kebutuhan yang luar biasa bagi masyarakat,” kata Heri.
Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk menyiapkan langkah jangka panjang.
Pontianak Dinilai Paling Rentan
Heri menyoroti kondisi Kota Pontianak yang menurutnya sangat bergantung pada Sungai Kapuas sebagai sumber air baku. Ia mengatakan kemarau panjang dapat memperbesar persoalan pelayanan air bersih karena sumber air yang tersedia ikut terdampak perubahan kondisi hidrologis.
“Kalau bicara air bersih di Kota Pontianak, yang paling urgent memang Kota Pontianak karena dia tidak ada lagi air lain kecuali Air Kapuas,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Mempawah dan Pelindo Salurkan 8.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Karhutla
Menurut dia, persoalan serupa juga berpotensi terjadi di kabupaten lain apabila kemarau berlangsung lebih lama.
Karena itu, Heri mendorong pemerintah provinsi tidak hanya menangani karhutla ketika kebakaran terjadi, tetapi mulai membangun sistem penyediaan air baku untuk menghadapi kemarau pada masa mendatang.
Heri berharap apabila anggaran Transfer ke Daerah (TKD) kembali memberikan ruang fiskal bagi pemerintah provinsi, penyediaan air baku menjadi salah satu program yang diprioritaskan.
Ia menilai pembangunan sumber air tidak harus selalu dilakukan melalui pembangunan waduk baru. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah memanfaatkan sumber air yang telah tersedia melalui jaringan pipanisasi.
“Alam sudah menyediakan. Tinggal bagaimana pipanisasi agar tidak terjangkau oleh air asin,” kata anggota DPRD Kalbar dari dapil Kota Pontianak ini.
Menurut Heri, persoalan air baku di Kalbar memang tidak sederhana. Pembangunan waduk, misalnya, membutuhkan kajian dan biaya besar, sementara kondisi geografis serta karakteristik air di wilayah pesisir juga menjadi tantangan. Karena itu, ia mendorong pemerintah mencari solusi yang lebih realistis dan terintegrasi.
Baca Juga: Pemkot Pontianak Kembali Datangkan 5 Juta Liter Air Tawar, Antisipasi Gangguan Layanan di Pontim
Dorong Kerja Sama Pontianak-Kubu Raya-Pemprov
Heri juga mengusulkan adanya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memperkuat kapasitas penyediaan air minum.
Menurutnya, penyediaan air baku merupakan bagian dari kewajiban pemerintah provinsi, sementara pengelolaan pelayanan air minum juga berkaitan dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kalau kita perluas, tiga daerah ini dengan provinsi harus bekerja sama. Karena di situ ada nilai bisnis,” ujarnya.
Heri menilai pembagian kewenangan dan skema kerja sama perlu dirumuskan secara jelas agar pembangunan infrastruktur air tidak menimbulkan persoalan baru antara pemerintah daerah.
Baca Juga: Pemkot Pontianak Datangkan 5 Juta Liter Air Tawar untuk Atasi Intrusi Air Laut
Heri juga meminta para pemimpin daerah tidak menjadikan persoalan air bersih sebagai bahan perdebatan terbuka.
Ia mengatakan masukan dari mantan kepala daerah, tokoh masyarakat maupun pihak lainnya semestinya dipandang sebagai bagian dari upaya mencari solusi.
“Saran yang diberikan oleh siapa pun, oleh tokoh masyarakat maupun siapa pun, itu harus ditanggapi dengan positif,” katanya.
Menurut Heri, pemerintah daerah harus lebih mengedepankan koordinasi dibandingkan perdebatan mengenai kewenangan.
Ia mengingatkan bahwa persoalan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Karhutla Jadi Momentum Evaluasi
Heri menegaskan, karhutla dan kemarau panjang tahun ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun sistem mitigasi yang lebih baik.
Baca Juga: Kabut Asap dan Krisis Air Bersih, Kasus ISPA serta Diare di Kubu Raya Ikut Meningkat
Bukan hanya persoalan pemadaman api, tetapi juga kesiapan menghadapi krisis air bersih, dampak kesehatan dan potensi banjir ketika musim hujan tiba.
“Ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah mulai memikirkan kebijakan jangka panjang karena kemarau panjang dan persoalan ketersediaan air berpotensi kembali terjadi.
“Pemerintah provinsi jangan tidur. Dengan kejadian ini sebenarnya pemerintah provinsi dibangunkan oleh alam dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi,” pungkas Heri. (den)
Editor : Miftahul Khair