PONTIANAK POST — Wacana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi negeri mendapat perhatian dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Barat.
Sekretaris DPW PAN Kalimantan Barat yang juga anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, pendidikan gratis merupakan salah satu kebutuhan yang selama ini diharapkan masyarakat. Wacana itu mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya dalam acara puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9).
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas biaya pendidikan negeri. Presiden menegaskan pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus dapat digratiskan.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Perkuat Akses Pendidikan melalui Internet Gratis dan Subsidi SPP bagi Ribuan Siswa
Zulfydar mengatakan gagasan tersebut berawal dari persoalan masyarakat yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pidato politiknya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan masih adanya masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan.
Zulfydar menyebutkan, Presiden kemudian merespons aspirasi tersebut dengan menyatakan akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum kebijakan pendidikan gratis direalisasikan. "Jadi dijawab oleh Bapak Presiden bahwa beliau mengatakan akan menggratiskan pendidikan, baik tingkat universitas dari SMA hingga SD. Jadi SD, SMP, SMA dan universitas," kata Zulfydar.
Namun, Zulfydar menekankan bahwa kebijakan tersebut masih membutuhkan pembahasan lintas kementerian dan kajian yang matang. "Presiden akan melakukan ratas dulu. Jadi akan mengkaji dan mendapat informasi dari seluruh pihak bagaimana hasil kajian itu menciptakan yang disebut dengan sekolah gratis," ujarnya.
Pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa pembahasan pendidikan gratis akan diarahkan pada satuan pendidikan negeri. Presiden Prabowo juga menyebut sumber pembiayaan antara lain dapat berasal dari uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara.
Baca Juga: Program PPM Harita Bauxite Dibahas, Pemkab Ketapang Dorong Pendidikan hingga Ekonomi Warga
PAN: Pendidikan Gratis Harus Diikuti Peningkatan Kualitas
Zulfydar menilai pendidikan gratis bukan hanya persoalan menghapus biaya yang dibayarkan masyarakat. Menurutnya, aspek kualitas pendidikan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Ia mengatakan terdapat perbedaan karakteristik antara sekolah negeri dan swasta. Karena itu, apabila pendidikan negeri digratiskan, pemerintah tetap harus memastikan kualitas layanan pendidikan tidak menurun. "Kalau dihitung benar bisa saja terjadi. Apabila memang hasil-hasil yang dihimpun oleh para ahli disampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden begitu sangat cepat, mungkin saja terjadi," katanya.
Zulfydar menyebut masyarakat kini menunggu bagaimana hasil kajian pemerintah mengenai skema pendidikan gratis tersebut. "Dan memang saat ini masyarakat sedang menunggu bagaimana pendidikan gratis ini," ujarnya.
Menurut dia, jika kebijakan tersebut benar-benar terealisasi, masyarakat tentu akan menyambutnya dengan baik. "Saya kira bila ini terjadi tentu kami sangat bersyukur karena itu yang diharapkan oleh masyarakat," kata Zulfydar.
Namun, dia menilai pemerintah perlu memperhitungkan berbagai aspek, termasuk pembagian peran antara sekolah negeri dan swasta serta mekanisme pembiayaan pendidikan. Zulfydar juga mengaitkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan target Indonesia menghadapi bonus demografi 2045.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak anak-anak memperoleh pendidikan dasar. Pendidikan, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting untuk membentuk generasi yang berkualitas.
Baca Juga: Perubahan APBD Kayong Utara 2026 Diarahkan untuk Pendidikan hingga Infrastruktur Daerah
Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mendukung kualitas tumbuh kembang anak. "Kalau anak-anak makan baik, diberikan asupan yang baik, kemudian pikirannya juga baik, itu kan baik," katanya.
Karena itu, menurut Zulfydar, kebijakan pendidikan gratis harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia secara lebih luas. "Dan saat ini pemerintah sangat serius, presiden sangat serius bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak untuk mencapai tingkat keberhasilan itu sendiri yang disebut dengan bonus demografi 2045," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair