PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum B09 Tahun 2026 secara hibrida, Kamis (24/9). Forum ini dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas, memacu penyerapan anggaran, serta mempercepat pemenuhan target kinerja menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum Kalbar bersama para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kalimantan Barat menyimak arahan secara virtual.
Dalam pengarahannya, Sekjen Nico Afinta menekankan pentingnya pemenuhan data dukung Target Kinerja (Tarja) dan Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan III Tahun 2026 secara tepat waktu. Seluruh satuan kerja (satker) diinstruksikan segera menindaklanjuti rekomendasi Manajemen Risiko (MR) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Baca Juga: Cegah Sengketa Wilayah, Kemenkum Kalbar Harmonisasi Empat Raperbup Batas Desa di Landak
Evaluasi tersebut menyoroti realisasi keuangan Kementerian Hukum yang per 31 Agustus 2026 baru mencapai 42,22 persen. Guna mengejar ketertinggalan, setiap satker didorong mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta menyelaraskan realisasi finansial dengan progres fisik di lapangan.
Selain mengevaluasi capaian tahun berjalan, rapat strategis ini membahas proyeksi pagu anggaran Tahun Anggaran 2027, pemutakhiran Perjanjian Kinerja, penguatan manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi, serta penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan peta proses bisnis organisasi.
Perhatian khusus juga diarahkan pada penataan Barang Milik Negara (BMN), penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III.
Merespons arahan pusat, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperkuat koordinasi interdisipliner demi menuntaskan seluruh target program secara terukur.
Baca Juga: Perluas Kemudahan Izin Usaha, Kanwil Kemenkum Kalbar Rangkul 18 Komunitas UMKM di Pontianak
Guna memastikan seluruh agenda kerja berjalan akuntabel hingga akhir tahun 2026, Kanwil Kemenkum Kalbar memfokuskan langkah pada pengawasan internal, peningkatan disiplin ASN, dan penguatan monitoring berkala agar dampak pelayanan hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat.