PONTIANAK POST — Kalimantan Barat memborong lima apresiasi nasional pada bidang pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Lima apresiasi tersebut terdiri atas dua penghargaan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dua untuk Kota Pontianak, dan satu untuk Kabupaten Landak.
Pada bidang pengendalian inflasi, Kalimantan Barat meraih predikat TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan. Sementara pada bidang digitalisasi daerah, Kalbar meraih TP2DD Provinsi Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan.
Baca Juga: Kian Mengkhawatirkan! DPRD Kalbar Dorong Strategi Jangka Panjang Tangani Karhutla Ketapang
Kota Pontianak turut meraih dua penghargaan, yakni TP2DD Tingkat Kota Terbaik 2026 Wilayah Kalimantan dan TPID Kota Berkinerja Terbaik III 2026 Wilayah Kalimantan. Adapun Kabupaten Landak meraih TPID Kota/Kabupaten Berprestasi III 2026 Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).
Capaian TPID Kalbar didukung penguatan koordinasi melalui rapat dan High Level Meeting (HLM), capacity building, serta penerbitan 27 surat keputusan sepanjang 2025. Langkah tersebut turut mendukung terjaganya inflasi Kalimantan Barat dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Realisasi inflasi Kalbar pada 2025 tercatat 1,85 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Di tingkat daerah, inflasi Kota Pontianak pada 2025 tercatat 1,50 persen (yoy), masih dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. TPID Pontianak dan Landak juga memperkuat koordinasi melalui rapat/HLM, capacity building, serta penerbitan produk kebijakan dan surat keputusan. Sepanjang 2025, tercatat 182 produk kebijakan dan surat keputusan di Pontianak serta 84 di Landak.
Baca Juga: Perwosi Kalbar Ukir Prestasi Nasional, Tim Senam Kreasi Raih Juara Tiga di Jakarta
Sejumlah inovasi menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, TPID Kalbar mengembangkan SaPaHH DOKAR (Sinergi Pengawasan Sebaran Day Old Chick Kendalikan Inflasi Kalbar) yang berfokus pada pengawasan produksi dan peredaran bibit ayam pedaging (Day Old Chick/DOC) pada unit penetasan atau pembibitan.
Program tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas bibit sekaligus stabilitas pasokan daging ayam ras sebagai salah satu komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi. Penguatan program juga didukung pemeliharaan infrastruktur akses distribusi menuju simpul transportasi sungai.
Di Kota Pontianak, inovasi JEPIN KIPAS berfungsi sebagai Early Warning System untuk mendeteksi kenaikan harga pangan secara real time. Sistem tersebut mengirimkan notifikasi status bahaya melalui WhatsApp kepada anggota TPID untuk kemudian ditindaklanjuti melalui Call for Meeting dan penentuan langkah intervensi pasar.
Sementara itu, Kabupaten Landak mengembangkan SIJANTAN (Strategi Monitoring Jaringan Irigasi Pertanian) untuk memperkuat pengelolaan jaringan irigasi berbasis data dan spasial.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas padi. Produksi padi Landak meningkat dari sekitar 100.241 ton pada 2024 menjadi 125.122 ton pada 2025. Pada Oktober 2025, luas tambah tanam padi Landak juga mencapai lebih dari 14.900 hektare.
Pada bidang P2DD, Kalimantan Barat dan sejumlah daerah juga mengembangkan inovasi digital untuk mempermudah transaksi sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
Di tingkat provinsi, SAMSAT GOKATAN telah meluncurkan QRIS dinamis sebagai salah satu metode pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga Agustus 2026.
Kota Pontianak melalui EPonti juga mendorong perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui aplikasi tersebut, data penerimaan dapat diakses secara real time oleh kepala daerah. Fitur EPonti juga dilengkapi QRIS dinamis sebagai alternatif pembayaran digital.
Pengembangan ekosistem pembayaran digital turut dilakukan Kota Singkawang melalui SIGAP dan Kabupaten Landak melalui SAPALA, yang menyediakan QRIS dinamis melalui kerja sama dengan Bank Kalbar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya mengatakan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi, memberikan asesmen dan rekomendasi kebijakan, mendorong inovasi, serta meningkatkan kapasitas TPID dan TP2DD.
Di bidang pengendalian inflasi, penguatan dilakukan melalui program yang mendukung ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, produktivitas pangan, serta respons kebijakan yang lebih cepat.
Sementara pada P2DD, Bank Indonesia mendorong peningkatan kualitas ETPD melalui asesmen, rekomendasi, koordinasi, dan fasilitasi pengembangan inovasi digitalisasi daerah.
“Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Daerah, industri, dan seluruh stakeholders berkomitmen untuk memastikan bahwa berbagai inovasi yang telah dikembangkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, serta akan terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik,” kata Doni dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (25/9) siang. (mse)