PONTIANAK POST — Perlindungan gambut menyangkut lebih dari upaya mencegah kebakaran dan kabut asap. Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama sejumlah perguruan tinggi menunjukkan bahwa ekosistem pulau gambut berperan dalam memperkuat sirkulasi udara dan pembentukan hujan di wilayah pesisir tropis.
Temuan itu menambah alasan pentingnya menjaga fungsi gambut di tengah pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Di Kalimantan Barat, WALHI mendesak badan tersebut memastikan pemulihan ekosistem, membenahi tata kelola konsesi, dan melindungi masyarakat yang menanggung dampak kebakaran berulang.
Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Albertus Sulaiman menjelaskan, kerusakan gambut berpotensi mengganggu fungsi ekologis yang berkaitan dengan siklus air. Perhatian terhadap gambut selama ini lebih banyak tertuju pada cadangan karbonnya, padahal perannya juga berkaitan dengan hujan yang menopang kehidupan masyarakat.
“Menjaga gambut bukan hanya menjaga karbon, tetapi juga menjaga hujan. Degradasi gambut berpotensi mengganggu siklus hidrologi regional dan dalam jangka panjang dapat memengaruhi stabilitas sistem iklim tropis,” katanya.
Gambut Membantu Pembentukan Hujan
Penelitian tersebut mengambil lokasi di Pulau Bengkalis, Riau, dengan menggabungkan pengamatan radar cuaca dan pemodelan atmosfer. Hasilnya dipublikasikan dalam jurnal Climate Dynamics pada 4 Juli 2026 dengan judul The Role of Tropical Peat Islands in Modulating Land–Sea Breeze Circulation and Rainfall: A Theoretical and X-Band Radar Study.
Albertus, yang memimpin penelitian itu, menyebut hutan rawa gambut bekerja menyerupai “mesin uap” alami. Kelembapan dan vegetasinya memasok uap air yang berperan dalam proses pembentukan awan.
“Penelitian ini menunjukkan bahwa hutan rawa gambut bukan hanya gudang karbon, tetapi juga berfungsi seperti mesin uap alami yang memperkuat sirkulasi angin darat-laut dan membantu menjaga ritme hujan harian di wilayah pesisir tropis,” ujarnya.
Menurut penjelasannya, ketika uap air mengembun menjadi awan, pelepasan panas laten dapat memperkuat gerakan udara naik. Proses tersebut membantu menarik udara lembap dari sekitarnya dan mendukung perkembangan awan hujan.
Abstrak penelitian menunjukkan pola hujan harian dengan puncak pada sore hari dan sekitar tengah malam. Simulasi juga mengindikasikan peran pulau gambut dalam memperkuat respons konveksi serta pertemuan aliran udara lembap di wilayah gambut.
Radar Membaca Ritme Hujan
Penelitian melibatkan BRIN bersama Kyoto University, Kobe University, Hokkaido University, IPB University, dan GMIT Mongolia. Untuk mengamati hujan secara rinci, tim menggunakan radar cuaca polarimetrik X-band buatan Jepang yang dipasang di kompleks STAIN Bengkalis sejak Februari 2020.
Menurut Albertus, radar tersebut mampu memetakan distribusi hujan setiap lima menit dengan resolusi ratusan meter dalam radius sekitar 50 kilometer. Pengamatan pada Mei–Desember 2024 memperlihatkan perbedaan waktu hujan antara pedalaman, pesisir, dan laut.
Hujan di pedalaman Bengkalis umumnya terjadi pada siang hingga sore hari. Sementara itu, kawasan pesisir dan laut mengalami hujan pada tengah malam hingga menjelang subuh.
Tim kemudian mengembangkan model dengan tiga skenario, yakni pantai tanpa pulau, wilayah dengan pulau dan selat, serta pulau gambut yang memperhitungkan pengaruh kelembapannya. Pendekatan tersebut digunakan untuk mempelajari bagaimana bentuk wilayah dan kondisi gambut memengaruhi sirkulasi udara.
“Hasil simulasi menunjukkan bahwa keberadaan Pulau Bengkalis menciptakan konvergensi angin dari laut dan selat secara bersamaan sehingga pembentukan awan hujan menjadi jauh lebih kuat,” kata Albertus.
Temuan di Bengkalis memberi dasar untuk memahami hubungan gambut dan atmosfer. Namun, penelitian tersebut tidak secara langsung mengukur besarnya pengaruh kerusakan gambut terhadap curah hujan di Kalbar.
Tim masih merekomendasikan pengukuran langsung pertukaran uap air dan energi antara permukaan lahan dengan atmosfer menggunakan metode eddy covariance. Mekanisme pengaruh gambut terhadap hujan juga diusulkan masuk ke dalam pengembangan model iklim.
BRIN Siapkan Deteksi Dini Berbasis AI
Di sisi pencegahan kebakaran, Kepala BRIN Arif Satria menyatakan lembaganya siap mendukung BPGMN melalui penguatan teknologi. Salah satu fokusnya ialah pembaruan deteksi dini titik panas menggunakan kecerdasan buatan atau AI.
Arif menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana pada 23 September. Pertemuan tersebut juga melibatkan 22 pakar dari BRIN dan perguruan tinggi.
“Selama ini kami juga sudah melakukan itu bersama dengan Kementerian Kehutanan, dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujarnya.
Para pakar turut menyampaikan pilihan teknologi untuk pencegahan dan pemadaman. Usulan yang dibahas mencakup injeksi air, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman.
Menurut Arif, Presiden mengarahkan agar pencegahan dilakukan secara presisi dengan bertumpu pada desa. Masyarakat Peduli Api (MPA) akan diperkuat karena warga sekitar hutan dan lahan dinilai memiliki kedekatan serta rasa memiliki terhadap sumber daya di lingkungannya.
“Jadi di tingkat desa ada Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Memang selama ini dianggap efektif, oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan,” katanya.
Kalbar Masuk Wilayah Prioritas
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan BPGMN diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, khususnya di wilayah gambut. Badan tersebut, menurutnya, akan didukung anggaran yang memadai.
Enam provinsi yang disebut menjadi perhatian ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun, bahan keterangan tersebut belum memerinci besaran anggaran, pembagian tugas, maupun kewenangan badan dalam menangani pelanggaran di kawasan konsesi.
Raja Juli menilai pembentukan badan itu menunjukkan penerimaan pemerintah terhadap masukan ilmuwan. Dukungan penelitian diharapkan memperkuat pendekatan pencegahan.
WALHI Desak Keberanian Menindak
Di Kalbar, Direktur Eksekutif WALHI Kalbar Sri Hartini menekankan bahwa penambahan lembaga harus disertai pembenahan tata kelola. Menurutnya, kebakaran berulang tidak cukup diatasi melalui teknologi deteksi dan operasi pemadaman.
WALHI meminta BPGMN memiliki mandat yang jelas untuk mendorong pertanggungjawaban korporasi, audit perizinan, serta pemulihan ekosistem. Pemerintah juga didesak mengevaluasi penguasaan lahan dan kepatuhan pemegang konsesi.
“Jika BPGMN dibentuk tanpa kewenangan penindakan hukum yang tegas terhadap kejahatan korporasi, lembaga ini hanya akan mengulang kegagalan mitigasi masa lalu,” ujar Sri dalam keterangan tertulis.
WALHI menyebut pemantauannya menunjukkan titik panas dan gambut yang terbakar berulang masih didominasi kawasan konsesi industri, termasuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Namun, keterangan tersebut belum menyertakan jumlah titik panas, luas kebakaran, periode pemantauan, maupun daftar perusahaan yang menjadi dasar penilaian.
Karena itu, klaim mengenai dominasi kebakaran di dalam konsesi masih membutuhkan rincian data pendukung. Bahan yang tersedia juga belum memuat tanggapan perusahaan atas penilaian tersebut.
Pulihkan Tata Air, Lindungi Warga
WALHI mengajukan empat tuntutan untuk memperkuat pengelolaan gambut. Pertama, audit perizinan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran berulang.
Evaluasi diminta melibatkan aparat penegak hukum dan menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti melanggar. Dengan demikian, penanganan tidak berhenti setelah api padam.
Kedua, pemulihan tata air melalui pembasahan kembali atau rewetting, penyekatan kanal, dan perbaikan fungsi hidrologi. WALHI meminta pemulihan menjangkau kawasan yang dinilainya rusak akibat drainase industri, termasuk di dalam konsesi.
Menurut Sri, kewajiban memulihkan gambut harus dibebankan kepada perusahaan yang bertanggung jawab. Sasaran pemulihan tidak boleh hanya terpusat pada lahan masyarakat.
Ketiga, pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat. Masyarakat adat serta komunitas lokal diminta dilibatkan dengan memperkuat pengetahuan dan praktik mereka dalam menjaga gambut.
WALHI juga mengingatkan agar warga kecil tidak terus menjadi pihak yang dipersalahkan atas kebakaran. Pemeriksaan penyebab karhutla harus menjangkau aktivitas industri dan tanggung jawab pemegang izin.
Keempat, keterbukaan data konsesi dan pembaruan peta gambut. Akses informasi diperlukan agar masyarakat serta akademisi dapat mengawasi pemulihan dan menilai kepatuhan perusahaan.
Sri menegaskan keberhasilan BPGMN harus terlihat pada pulihnya lingkungan dan terlindunginya warga dari dampak kebakaran. Bagi Kalbar, ukuran tersebut mencakup pemulihan tata air, pembenahan konsesi, perlindungan wilayah kelola rakyat, serta pengawasan yang terbuka. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro