PONTIANAK POST - Anggota DPRD Kalbar, Suib mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalbar dievaluasi secara total. Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut penanganan kebakaran, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Suib menilai laporan mengenai kondisi Kalbar yang disampaikan kepada Presiden belum menggambarkan persoalan karhutla secara komprehensif. Masih ada dampak yang dirasakan masyarakat yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Saya di lain sisi senang juga disampaikan kepada Presiden sebagai laporan, tetapi di lain sisi lagi penyampaiannya Kepala BNPB itu tidak komprehensif. Maksud saya ada hal-hal yang belum tersampaikan kepada Pak Presiden,” kata Suib, Minggu (27/9).
Baca Juga: Kejati Kalbar Setujui Penghentian Empat Perkara Lewat Keadilan Restoratif
Dia mengatakan, selama karhutla terjadi, banyak masyarakat yang menyuarakan keresahan akibat asap, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Karena itu, menurut dia, indikator seperti aktivitas masyarakat, dan lalu lintas yang masih berjalan tidak bisa menjadi satu-satunya gambaran bahwa kondisi Kalbar baik-baik saja.
“Orang kerja lalu lancar lalu lintas ya memang harus kerja, kalau tidak mau makan apa,” ujarnya.
Suib juga menyoroti dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Dia menyebut masyarakat Kalbar telah terpapar udara yang penuh asap dalam waktu cukup lama.
“Di sektor kesehatan saja sampel sederhana, lima juta lebih masyarakat Kalbar saya pastikan itu menghirup udara yang penuh asap selama dua hingga tiga bulan. Rasionalisasinya berdasarkan medis pasti ada imbas karena tiga bulan bukan dua tiga hari,” katanya.
Baca Juga: Dorong Ekonomi Kreatif, Kemenkum Kalbar Targetkan Perda KI Bengkayang Masuk Propemperda 2027
Karena itu, Suib sebelumnya meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah, puskesmas, posyandu, hingga pos pelayanan terpadu (postu) memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat terdampak karhutla.
Pemeriksaan, kata dia, terutama perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, generasi muda, dan orang tua. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak kesehatan dalam jangka panjang.
“Jangan sampai tahu-tahu di pertengahan jalan masyarakat kita banyak terkena penyakit. Ini berbahaya,” tegasnya.
Selain kesehatan, Suib meminta pemerintah memperhatikan dampak ekonomi yang dialami masyarakat akibat karhutla. Dia menyoroti masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit mandiri, dan mengalami kerusakan atau kehilangan tanaman akibat kebakaran.
Menurutnya, pemerintah harus hadir dengan program bantuan yang dapat membantu masyarakat memulihkan sumber penghidupannya. Sebab, hasil dari kebun selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, hingga kebutuhan kesehatan.
“Kita bayangkan warga hari ini yang notabene petani sawit mandiri itu banyak sekali yang sawitnya habis diakibatkan kebakaran. Kalau tidak hadir kita berarti sama halnya tidak membantu masyarakat yang terkena musibah,” ujarnya.
Suib mencontohkan masyarakat yang memiliki dua hektare lahan sawit dan kebunnya terdampak kebakaran. Lahan tersebut, kata dia, bukan sekadar aset, tetapi menjadi cadangan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Bayangkan kalau punya dua hektare lalu terkena kebakaran kemarin, sementara dua hektare itu untuk cadangan hidup hari-hari, untuk biaya anak sekolah, untuk kesehatan dan lainnya. Kalau itu habis mau bagaimana?” katanya.
Dia menilai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya tidak cukup menjadi satu-satunya solusi. Menurutnya, bantuan tersebut memiliki keterbatasan sehingga diperlukan skema pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan akibat karhutla.
“Tidak mungkin karena terbatas semua bantuan seperti itu. Oleh karena itu perlu evaluasi secara total apa yang disampaikan Kepala BNPB terhadap Presiden,” katanya.(bar)
Editor : Hanif