PONTIANAK POST— Kemarau panjang yang melanda Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdampak pada berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan air bersih, kesehatan hingga harga kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Pontianak memperkuat penanganan sekaligus mengevaluasi kesiapan layanan pemerintah menghadapi perubahan kondisi lingkungan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan dampak kemarau dan karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyentuh berbagai sektor pelayanan masyarakat.
“Karhutla dampaknya ke banyak hal. Ada kesehatan, pendidikan, air bersih, harga kebutuhan pokok, lingkungan dan kebersihan kota. Semua ini harus kita respons,” ujar Edi usai memimpin rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (28/9/2026).
Baca Juga: Pemkot Pontianak Kembali Datangkan 5 Juta Liter Air Tawar, Antisipasi Gangguan Layanan di Pontim
Pemkot Diminta Lebih Antisipatif
Edi mengatakan kondisi alam yang berlangsung cukup panjang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki pola kerja dan respons terhadap persoalan di lapangan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu persoalan berkembang menjadi lebih besar sebelum mengambil tindakan.
“Pola kerja kita harus lebih antisipatif. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Respon, peduli dan tanggap harus menjadi cara kita bekerja,” katanya.
Pola tersebut diterapkan dengan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, kecamatan dan kelurahan agar kebutuhan masyarakat dapat diketahui lebih cepat.
Baca Juga: Harga Cabai Tembus Rp190 Ribu, Pemkot Pontianak Siapkan Operasi Pasar
Cari Sumber Air Baku Alternatif
Ketersediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama Pemkot Pontianak selama kemarau panjang.
Kondisi sumber air baku yang terdampak intrusi air laut membuat pemerintah terus mencari sumber alternatif, termasuk di kawasan Biong, Desa Kuala Mandor A, Kabupaten Kubu Raya.
“Kemarin kita sudah cek beberapa lokasi yang berpotensi menyediakan air baku,” papar Edi.
Sebelumnya, Pemkot Pontianak telah meninjau kawasan Biong sebagai salah satu calon sumber air baku alternatif. Lokasi tersebut berada di aliran Sungai Landak dan berjarak sekitar 22 kilometer dari Waduk Penepat.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kadar garam di lokasi tersebut sekitar 11 miligram per liter.
Namun, Pemkot Pontianak masih perlu melakukan kajian teknis terkait kondisi sungai, jarak ke instalasi pengolahan dan kebutuhan jaringan perpipaan sebelum menetapkannya sebagai sumber air baku.
Baca Juga: Kasus Diare Meningkat, Pemkot Pontianak Ingatkan Pelaku Usaha Gunakan Air Bersih
Di sisi lain, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa diminta segera memfungsikan lima pompa yang berada di Penepat.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kapasitas sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kebutuhan air baku Kota Pontianak.
Distribusi air bersih juga tetap dilakukan secara kondisional sesuai kebutuhan warga. Camat dan lurah diminta memantau kondisi wilayah dan segera berkoordinasi apabila terdapat kebutuhan distribusi air.
Kesehatan Warga Jadi Perhatian
Dampak kemarau dan kabut asap juga menjadi perhatian di sektor kesehatan.
Dinas Kesehatan diminta memperkuat respons terhadap gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap maupun dampak penggunaan air yang terdampak intrusi air asin.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup diarahkan memastikan informasi mengenai kualitas udara disampaikan secara tepat dan terukur kepada masyarakat.
“Informasi kualitas udara disampaikan dengan konteks yang tepat. Jika sedang berbahaya atau parah, perlu ditampilkan imbauan,” imbuh Edi.
Pemerintah sebelumnya juga meminta perhatian khusus terhadap kesehatan anak-anak di tengah kondisi kabut asap, termasuk membatasi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Pasar Murah Disiapkan untuk Jaga Daya Beli
Dampak kemarau terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat turut menjadi perhatian Pemkot Pontianak.
Pemerintah merencanakan pasar murah yang akan digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk sayur-mayur, akan disediakan untuk membantu menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga.
“Yang kita jaga adalah kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Saya minta dinas terkait turun monitoring harga serta mitigasi lonjakan harga,” sebutnya.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan gangguan pasokan akibat kondisi alam tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih besar terhadap kebutuhan sehari-hari warga.
Drainase Disiapkan Hadapi Musim Hujan
Evaluasi Pemkot Pontianak tidak hanya diarahkan pada dampak kemarau, tetapi juga kesiapan menghadapi perubahan kondisi cuaca berikutnya.
Dinas Pekerjaan Umum bersama camat dan lurah diminta memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik menjelang musim penghujan dan potensi air pasang pada akhir tahun.
Pengawasan pembangunan dan proyek di wilayah juga diperkuat agar kegiatan tersebut tidak mengganggu drainase, akses masyarakat maupun kondisi lingkungan.
Penataan jaringan utilitas, terutama kabel internet yang tidak tertata, turut menjadi perhatian pemerintah.
APBD Perubahan Diminta Segera Direalisasikan
Edi juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan.
Percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan administrasi dan prinsip akuntabilitas.
“Ini momentum untuk kita berbenah. Pemerintah harus lebih cepat membaca situasi, lebih peduli terhadap dampaknya kepada masyarakat, dan lebih tanggap dalam mengambil tindakan,” tuturnya.
Menurut Edi, pembenahan membutuhkan kerja bersama antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, aparat keamanan dan masyarakat.
Program Indonesia ASRI juga akan terus digiatkan melalui berbagai aksi untuk menjaga kebersihan, lingkungan dan kualitas ruang kota.
“Kita ingin sistem kerja yang lebih siap menghadapi perubahan kondisi ke depan,” pungkasnya.*
Editor : Uray RonaldSumber : Pemkot Pontianak