PONTIANAK POST - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Emiliana, mendorong para pelaku usaha di Kota Pontianak agar dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal, khususnya warga Kota Pontianak yang memiliki keilmuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Menurut Emiliana, penyerapan tenaga kerja lokal merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena itu, pelaku usaha diharapkan dapat mengutamakan warga Pontianak sepanjang memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang dibutuhkan.
“Kita berharap pelaku usaha di Pontianak bisa menyerap tenaga kerja dari warga Pontianak sesuai dengan perda dan tentu berdasarkan keilmuan maupun keahlian yang dimiliki. Kecuali memang tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan keahlian yang tersedia di daerah,” ujar Emiliana Senin (28/9).
Baca Juga: Minta OPD Strategis Tetap Maksimalkan Kinerja di Tengah Pemangkasan Anggaran
Ia menilai, kebutuhan tenaga kerja di setiap sektor usaha tentu berbeda. Karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam bidang ketenagakerjaan.
Emiliana meminta agar koordinasi tersebut tidak hanya dilakukan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, tetapi juga untuk memetakan keterampilan yang saat ini paling banyak dibutuhkan dunia usaha.
“Pelaku usaha bisa berkoordinasi dengan OPD yang menangani penyaluran tenaga kerja. Dari sana kita bisa mengetahui keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh dunia usaha, sehingga masyarakat yang sedang mencari pekerjaan juga bisa mempersiapkan diri sesuai kebutuhan tersebut,” katanya.
Menurutnya, sinkronisasi antara kebutuhan dunia usaha dengan keterampilan tenaga kerja lokal menjadi hal penting. Dengan begitu, pelatihan yang diberikan pemerintah tidak berjalan sendiri, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja.
Ia berharap ke depan terbangun pola kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pencari kerja. Pemerintah dapat memetakan kebutuhan tenaga kerja, dunia usaha menyampaikan standar kompetensi yang dibutuhkan, sementara masyarakat meningkatkan keterampilan sesuai peluang yang tersedia.
“Jangan sampai ada tenaga kerja lokal yang sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan, tetapi tidak terserap karena tidak ada informasi yang mempertemukan antara kebutuhan perusahaan dengan keterampilan masyarakat. Ini yang perlu kita jembatani bersama,” katanya.(iza)
Editor : Rafael B. Junior