PONTIANAK POST — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara bertahap, mulai dari langkah jangka pendek hingga jangka panjang. Rencana tersebut disusun Bapperida Kalbar melalui kaji cepat untuk memetakan persoalan, kebutuhan, serta langkah penanganan karhutla.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Barat, Linda Purnama mengatakan jika kaji cepat menjadi langkah awal untuk menyusun kebijakan pencegahan karhutla yang lebih terarah. Bapperida membagi strategi tersebut dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dalam jangka pendek, rencana yang disiapkan mencakup pemetaan lokasi pembangunan embung darurat dan sumur bor, pembangunan sekat kanal pada jaringan kanal yang telah tersedia, serta penguatan patroli terpadu dan sistem peringatan dini (early warning system).
Baca Juga: DPRD Pontianak Dorong Pelaku Usaha Serap Tenaga Kerja Lokal Sesuai Keahlian
Untuk jangka menengah, pemerintah daerah merencanakan pembangunan sekat kanal dan embung di kawasan rawan karhutla. Selain itu, disiapkan pula pembentukan desa mandiri gambut sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem gambut.
Sementara untuk jangka panjang, strategi diarahkan pada revitalisasi kawasan, penguatan penegakan zonasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), kelembagaan berbasis masyarakat dan lingkungan, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga dan mengelola ekosistem gambut.
Selain mitigasi karhutla, Bapperida juga mengkaji penyediaan sumber air baku untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat Kalbar.
Salah satu rencana yang dibahas ialah pemanfaatan lahan milik Pemprov Kalbar di kawasan Teluk Bakung, termasuk area Sport Center, untuk pembangunan waduk. Waduk tersebut direncanakan menjadi salah satu alternatif sumber air baku bagi kebutuhan masyarakat dan pengembangan infrastruktur air bersih.
Bapperida juga membahas rencana pengadaan lahan untuk perluasan Waduk Penepat di Kecamatan Kuala Mandor B, Desa Korek. Rencana tersebut berkaitan dengan dukungan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Kota Pontianak.
Rangkaian rencana tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla dan persoalan air baku ditempatkan dalam perencanaan yang saling berkaitan. Ketersediaan sumber air menjadi salah satu kebutuhan dalam menghadapi kondisi kemarau dan penanganan karhutla, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. (mse/r)
Editor : Hanif