PONTIANAK POST — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat mulai menunjukkan penurunan. Namun, pemerintah daerah diminta tidak lengah dan memperkuat langkah antisipasi agar bencana serupa tidak kembali terjadi.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Sanggau dan Sekadau, Marten Luther, S,sos mengatakan penanganan karhutla harus diikuti dengan strategi pencegahan yang lebih kuat.
Menurutnya, berkurangnya karhutla saat ini diharapkan dapat segera memulihkan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Kita berharap karhutla ini segera selesai, sehingga aktivitas anak-anak sekolah bisa berjalan dengan baik,” kata Marten.
Baca Juga: Karhutla Kayong Utara Disorot, Jurnalis Serahkan Bantuan dan Serukan Kolaborasi Hadapi Bencana
Ia menilai pencegahan harus menjadi perhatian utama setelah kondisi karhutla mereda. Pemerintah bersama masyarakat perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
Marten mendorong adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kawasan hutan serta mencegah munculnya titik api baru. “Ke depannya kita harap kalau ini tidak terjadi lagi, ada antisipasi. Pembakaran-pembakaran itu juga bisa ditangani oleh pemerintah. Pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama menjaga hutan,” ujarnya.
Selain aspek pencegahan, Marten menilai kesiapan anggaran juga perlu diperkuat. Pengalaman menghadapi karhutla tahun ini, menurut dia, harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyiapkan anggaran penanggulangan bencana pada tahun-tahun berikutnya.
Ia berharap pemerintah memiliki cadangan anggaran yang memadai sehingga ketika bencana kembali terjadi, penanganan dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan tambahan. “Kita berharap pemerintah nanti bisa mencadangkan anggaran bencana. Jadi ketika ini terjadi, kita sudah siap untuk melaksanakan penanggulangan bencana,” katanya.
Baca Juga: Karhutla Kayong Utara Disorot Himakatra, Pemerintah Diminta Evaluasi Lahan Gambut dan Konsesi
Menurut Marten, kesiapan anggaran penting karena penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga dampak lanjutan yang dirasakan masyarakat. Selain karhutla, Marten menyoroti persoalan kekeringan dan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat selama musim kemarau panjang.
Ia menyebut kebutuhan air bersih menjadi persoalan yang perlu segera diantisipasi pemerintah, terutama ketika kemarau berlangsung dalam waktu lama. “Untuk krisis air bersih memang ini terjadi di mana-mana. Ini karena faktor kemarau yang cukup panjang,” ujarnya.
Marten berharap pemerintah daerah bersama perusahaan daerah air minum (PDAM) memperkuat langkah untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.
Menurut dia, pemerintah dan pengelola layanan air minum perlu menyiapkan solusi serta langkah antisipasi agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Kita berharap pemerintah bersama PDAM yang ada di daerah ini bisa mengatasi dan mengantisipasi kekurangan air bersih. Saya rasa pemerintah bersama PDAM sudah punya solusi-solusi untuk mengatasi bagaimana masyarakat ini tidak kekurangan air,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan karhutla dan krisis air bersih perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam menghadapi kondisi lingkungan dan cuaca ekstrem ke depan. “Ini harapan kita kepada pemerintah maupun pusat-pusat air minum daerah yang ada di Kalbar,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair