PONTIANAK POST – Pemprov Kalbar mulai menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengantisipasi krisis air bersih yang kerap terjadi, terutama saat musim kemarau.
Salah satu upaya yang tengah dikawal Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
Kepala Bapperida Kalbar, Linda Purnama mengatakan, rencana tersebut menjadi bagian dari langkah strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta antisipasi krisis air bersih, baru-baru ini. Rakor tersebut diinisiasi untuk membahas langkah pencegahan, dan penanganan persoalan yang berulang setiap tahun.
Baca Juga: Wagub Kalbar Minta Kajian SPAM Regional untuk Atasi Persoalan Air Payau Tahunan
“Rapat koordinasi yang kami inisiasi adalah dalam rangka mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk pencegahan karhutla, dan mengantisipasi krisis air bersih untuk yang akan datang,” kata Linda.
Menurut Linda, Bapperida saat ini bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar tengah mengawal rencana pembangunan SPAM Regional. Rencana tersebut sudah masuk dalam perencanaan pemerintah, dan kini berada pada tahap kajian lokasi.
Sejumlah lahan milik Pemprov Kalbar sedang dikaji untuk menentukan lokasi yang paling tepat. Kajian tersebut mempertimbangkan aspek teknis serta ketersediaan sumber air baku sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan SPAM Regional.
“Bapperida saat ini sedang mengawal rencana pembangunan SPAM Regional bersama dengan Dinas PUPR. Sudah masuk dalam perencanaan, dan sedang kita kaji beberapa lokasi lahan Pemprov yang paling tepat dari sisi teknis, dan ketersediaan sumber air bakunya,” jelasnya.
Linda mengatakan, pembiayaan pembangunan SPAM Regional nantinya direncanakan menggunakan skema sharing anggaran. Yakni antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemprov Kalbar menargetkan proses tersebut dapat berjalan secepatnya. Setelah lokasi pembangunan dapat dipastikan, pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta kementerian terkait untuk membahas dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Target secepatnya. Apabila lokasi sudah dapat dipastikan, segera dikoordinasikan ke Bappenas, dan kementerian terkait untuk sharing pendanaan dari pusat,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Periksa Kepala Dinas PUPR dan Lima ASN Lainnya sebagai Saksi
Selain pembangunan SPAM Regional, Pemprov Kalbar juga menyiapkan alternatif lain untuk mengantisipasi krisis air bersih. Langkah tersebut akan dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten/kota, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), serta instansi terkait lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi persoalan ketersediaan air bersih yang berulang.
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Krisantus Kurniawan menegaskan persoalan karhutla, dan air payau tidak dapat terus dihadapi dengan pola penanganan saat kejadian. Menurutnya, kedua persoalan tersebut membutuhkan langkah mitigasi yang lebih terencana, dan terpadu.
Krisantus meminta seluruh pemangku kepentingan merumuskan langkah konkret. Untuk persoalan air payau, ia mendorong percepatan pembangunan reservoir, dan sarana penampungan air baku, termasuk kajian pengolahan air payau menjadi air tawar.
Langkah yang kini dikawal Bapperida bersama Dinas PUPR melalui rencana SPAM Regional menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti kebutuhan tersebut. Khususnya dalam menyiapkan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan.(bar)
Editor : Hanif