PONTIANAK POST — Wacana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan mendapat dukungan luas dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Barat. Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Gerindra, Aleksander, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Aleksander mengatakan dirinya mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas akses pendidikan gratis, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
"Saya dan partai Gerindra Kalbar mendukung penuh terkait program yang diusulkan oleh Presiden Bapak Prabowo, dari pendidikan gratis, dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Saya mendukung penuh," kata Aleksander kepada Pontianak Post, Kamis (8/10).
Baca Juga: Adaksi: Kuliah Gratis PTN Perlu Diiringi Peningkatan Mutu Pendidikan
Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan langkah strategis karena pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM.
Dia menilai masyarakat selama ini memang menginginkan biaya pendidikan yang lebih terjangkau, bahkan gratis, sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.
"Harapan kita bukan hanya negeri saja, tapi kalau bisa swasta juga, karena berkeadilan bagi bangsa, anak-anak kita," ujar anggota DPRD Kalbar dari dapil Bengkayang-Singkawang ini.
Aleksander berharap implementasi kebijakan pendidikan gratis nantinya tidak hanya menyasar sekolah negeri. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta karena sebagian masyarakat juga menggantungkan akses pendidikan pada lembaga pendidikan non negeri ini.
Baca Juga: Sekolah Negeri Gratis 2027 Tak Dapat Anggaran Baru, Pakai Alokasi Pendidikan
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting dalam implementasi kebijakan. Sebab, pemerintah sejauh ini secara resmi membahas pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA dan universitas negeri harus dapat digratiskan.
Dalam rapat terbatas pada 23 September 2026, pemerintah juga membahas perluasan akses pendidikan gratis dan bermutu di sekolah negeri, termasuk jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Karena itu, menurut Aleksander, aspirasi agar sekolah swasta ikut memperoleh perhatian pemerintah perlu menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut.
Gerindra Siap Kawal Program
Aleksander menegaskan kader Gerindra di daerah siap mengawal program pemerintah tersebut agar dapat berjalan sesuai tujuan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
"Gerindra siap mengawal program itu. Kita sebagai kader siap mengawal terkait program yang betul-betul program kualitas nasional," kata politisi Gerindra yang digadang-gadang maju Pilbup Bengkayang 2029 nanti.
Menurut dia, pengawalan diperlukan agar kebijakan pendidikan gratis tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Minta Pendidikan Gratis Dimulai dari TK, PIP TK Berlaku 2027
Apalagi, persoalan biaya pendidikan masih menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat. "Memang masyarakat menginginkan bahwa program pendidikan gratis itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia," ujarnya.
Dikaitkan dengan IPM Kalbar
Aleksander juga menilai kebijakan pendidikan gratis berpotensi memberikan dampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat. Ia menyoroti posisi Kalbar yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pembangunan manusia dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Kalimantan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kalimantan Barat pada 2025 mencapai 72,09, naik 0,90 poin atau 1,26 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka 71,19.
Namun, angka tersebut masih berada di bawah Kalimantan Tengah yang mencapai 73,17? Data BPS yang tersedia menunjukkan pada 2024 Kalimantan Barat berada di 70,13, sementara Kalimantan Tengah 72,73, Kalimantan Selatan 73,03, Kalimantan Timur 78,83, dan Kalimantan Utara 73,02.
Baca Juga: Zulfydar Sambut Wacana Pendidikan Gratis hingga Kuliah: Masyarakat Pasti Bangga Dan Tunggu Realisasi
Dengan demikian, isu pendidikan menjadi salah satu faktor yang relevan dalam upaya memperbaiki capaian pembangunan manusia di Kalbar. "Karena Kalimantan Barat ini IPM bersaing dengan seluruh provinsi di Kalimantan. Maka dengan adanya pendidikan gratis ini, IPM kita tetap meningkat," kata Aleksander.
Bukan Sekadar Gratis
Aleksander berharap jika kebijakan pendidikan gratis nantinya diimplementasikan, tidak hanya berorientasi pada penghapusan biaya pendidikan. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana sekolah, serta tenaga pendidik ikut diperkuat. Sebab, pendidikan gratis tanpa diikuti peningkatan mutu berpotensi belum sepenuhnya menjawab persoalan pembangunan SDM.
Presiden Prabowo sendiri dalam pembahasan lanjutan mengenai pendidikan gratis menekankan bahwa perluasan akses pendidikan harus berjalan bersama peningkatan mutu. Pemerintah juga mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara, termasuk dalam rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Bagi Aleksander, peningkatan akses pendidikan menjadi bagian penting dari pembangunan jangka panjang. Ketika hambatan biaya dapat dikurangi dan kualitas pendidikan diperbaiki, semakin banyak anak di Kalbar diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. "Karena itu kami mendukung dan mengawal agar program ini dapat dilaksanakan dengan baik," katanya.
Ia berharap kebijakan tersebut nantinya benar-benar menyentuh masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM, termasuk mendorong perbaikan IPM Kalimantan Barat. (den)
Editor : Miftahul Khair