PONTIANAK POST – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, meluas di Kalimantan Barat. Setelah berbulan-bulan dikeluhkan masyarakat di wilayah perhuluan akibat terganggunya distribusi melalui Sungai Kapuas, krisis kini juga dirasakan warga Ketapang, Kayong Utara, dan Kubu Raya. Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) membuat warga harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar.
Para kepala daerah mendesak Pertamina segera menjamin pasokan dan membenahi distribusi. Mereka juga meminta pengawasan diperketat agar BBM tidak disalahgunakan atau ditimbun di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Bupati Kubu Raya Sujiwo meminta Pertamina mengantisipasi gangguan pasokan yang membuat Pertalite sulit diperoleh di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Menurut dia, Pertamina memiliki informasi paling lengkap mengenai kondisi stok dan penyaluran BBM.
“Pertamina yang mengetahui persis kondisi stok, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan mitigasi,” kata Sujiwo di Sungai Raya, Senin (12/10).
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah SPBU memasang pemberitahuan BBM kosong atau masih dalam pengiriman. Ketika pasokan tersedia, kendaraan langsung mengantre hingga memanjang di area SPBU dan sekitarnya.
Di SPBU Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya, petugas menyebut kekosongan Pertalite mulai dirasakan sejak sekitar tiga hari sebelumnya. Salah satu kendala yang disampaikan petugas adalah kapal pengangkut BBM yang terhambat air laut surut sehingga pengiriman yang diterima terbatas.
Sujiwo meminta Pertamina memastikan ketersediaan stok di setiap SPBU sekaligus memperbaiki distribusi. Ia menilai kelangkaan BBM menambah beban warga yang juga menghadapi tekanan ekonomi, kabut asap, persoalan pasokan gas, dan pemadaman listrik.
Ia juga meminta kepolisian mengawasi penyaluran BBM untuk mencegah penyalahgunaan. Sujiwo mengaku menerima laporan mengenai dugaan penggunaan kendaraan bertangki modifikasi atau tangki siluman, meski belum melihat langsung praktik tersebut.
“Mitigasi perlu dilakukan. Jangan sampai kondisi ini tidak terkendali dan akhirnya menimbulkan gejolak sosial. Rakyat sudah susah, jangan ditambah susah lagi,” tegasnya.
Desakan serupa disampaikan Bupati Ketapang Alexander Wilyo. Ia meminta Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan kuota BBM untuk Ketapang tidak dikurangi. Jika memungkinkan, pasokan perlu ditambah sesuai kebutuhan masyarakat.
Alexander menilai pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah kendaraan, dan meningkatnya mobilitas harus diimbangi pasokan yang memadai. Ia juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menertibkan distribusi dan mengantisipasi pihak yang memanfaatkan situasi kelangkaan.
Antrean panjang kembali terjadi di sejumlah SPBU Ketapang pada pekan lalu. Pemerintah kabupaten meminta Pertamina dan BPH Migas segera mengambil langkah konkret agar persoalan tidak terus berlarut.
Distribusi Sulit
Persoalan BBM di Kalbar bukan semata-mata menyangkut ketersediaan di SPBU. Kondisi geografis dan jalur pengiriman turut menentukan kelancaran pasokan, terutama ke wilayah perhuluan.
Pada Februari 2026, BPH Migas mengungkapkan pendangkalan alur dan penurunan debit Sungai Kapuas sempat mengganggu pengangkutan BBM. Kapal tanker dilaporkan kandas, terutama dalam penyaluran menuju Fuel Terminal Sanggau dan Sintang. Pertamina menyiapkan skema pasokan alternatif untuk menjaga kebutuhan masyarakat.
Gangguan distribusi kembali menjadi perhatian pada Oktober. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menambah 11 mobil tangki dan 28 awak untuk memperkuat pengiriman BBM, terutama menuju Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.
Sebagian pasokan yang sebelumnya dikirim melalui Fuel Terminal Sintang dialihkan melalui jalur darat dari Integrated Terminal Pontianak. Penyesuaian ini membuat waktu tempuh menuju sejumlah wilayah lebih panjang dan meningkatkan aktivitas pengisian di terminal Pontianak. Pertamina juga mengoptimalkan operasional terminal selama 24 jam.
Penambahan armada menunjukkan upaya memperkuat distribusi, tetapi tantangannya bukan sekadar jumlah mobil tangki. Pengiriman harus disesuaikan dengan stok terminal, kapasitas pengisian, jarak tempuh, kondisi jalan, serta kebutuhan masing-masing SPBU.
Di sisi lain, kebutuhan BBM juga meningkat. BPH Migas mencatat konsumsi Pertalite di Kalbar naik sekitar 2,5 persen hingga Juni 2026. Pada periode yang sama, konsumsi solar meningkat sekitar 6,5 persen. Jaringan pelayanan BBM di provinsi ini mencakup 151 SPBU, 75 SPBU di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), 42 Pertashop, serta 17 SPBU nelayan.
Kenaikan konsumsi tersebut memberi gambaran besarnya kebutuhan energi di Kalbar. Namun, angka agregat itu tidak otomatis menjelaskan penyebab kekosongan di setiap daerah. Kondisi stok, jadwal kedatangan pasokan, dan penyaluran di masing-masing wilayah tetap perlu diperiksa.
BBM Eceran Melonjak
Di Kapuas Hulu, persoalan kelangkaan tidak berhenti pada antrean SPBU. Harga BBM di tingkat pengecer turut menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat menambah beban masyarakat yang tidak mudah menjangkau SPBU atau agen penyalur.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 3664 yang mengimbau harga eceran Pertalite maksimal Rp15.000 per liter. Dalam pemberitaan lokal pada akhir September, harga di tingkat pengecer di Putussibau dilaporkan sempat mencapai Rp25.000 per liter. Angka tersebut merupakan laporan harga pengecer, bukan harga resmi Pertamina.
Persoalan itu dibahas dalam rapat dengar pendapat umum DPRD Kapuas Hulu pada 2 Oktober. Pertemuan melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, perwakilan Pertamina, serta pengelola SPBU dan agen penyalur minyak dan solar (APMS). Pembahasan mencakup distribusi BBM bersubsidi, antrean, pembelian berulang, hingga penjualan oleh pengecer.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kelangkaan dapat memunculkan persoalan berlapis. Ketika pasokan di SPBU terbatas, masyarakat bisa terdorong mencari BBM di tempat lain dengan harga lebih tinggi. Karena itu, pengawasan distribusi dan penertiban harga perlu berjalan bersamaan dengan upaya menambah pasokan.
Krisis BBM di Kayong Utara juga menambah beban warga yang menghadapi kekurangan air bersih dan kabut asap. Warga mengeluhkan antrean panjang, sulitnya memperoleh air untuk kebutuhan rumah tangga, serta gangguan aktivitas akibat buruknya kualitas udara.
“Mau cari BBM susah dan harus antre berjam-jam, air bersih juga makin langka. Sekarang ditambah kabut asap tebal,” kata Santo, warga Kayong Utara, Selasa (6/10).
Bagi warga yang mengandalkan sepeda motor untuk bekerja, berdagang, mengantar anak sekolah, atau mencari kebutuhan pokok, waktu yang habis untuk mengantre berarti berkurangnya waktu produktif. Gangguan pasokan juga berpotensi memengaruhi ongkos transportasi dan pengiriman barang, terutama di wilayah yang jaraknya jauh dari pusat distribusi.
Ganjil Genap Berhasil
Di tengah persoalan pasokan, sejumlah daerah menerapkan pengaturan pembelian BBM untuk mengurai antrean. Kebijakan ini membantu mengatur arus kendaraan, meski tidak menggantikan kebutuhan untuk memastikan pasokan mencukupi.
Di Sintang, sistem ganjil genap untuk pembelian Pertalite yang awalnya diterapkan pada 1–7 Oktober diperpanjang hingga 14 Oktober di sembilan SPBU. Pertamina Patra Niaga menyatakan kebijakan itu diterapkan bersama pengelola SPBU agar pelayanan lebih tertib dan jadwal pengisian mudah dipahami masyarakat.
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny sebelumnya mengatakan penerapan ganjil genap mulai mengurangi antrean. Pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaannya sebelum memutuskan langkah lanjutan.
Adapun di Kapuas Hulu, kebijakan ganjil genap mendapat respons positif dari masyarakat. Asnawati, warga yang mengantre di Putussibau, mengatakan waktu tunggu pengisian BBM kini lebih singkat.
“Sekarang kita lebih cepat isi BBM-nya, tidak seperti sebelumnya hingga berjam-jam. Sekarang paling lama setengah jam,” ujarnya, Senin (12/10).
Pengelola SPBU di Desa Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Herman, juga menyebut antrean lebih tertib sejak kebijakan ganjil genap dan pemeriksaan barcode kendaraan roda empat diterapkan.
Meski membantu mengurai antrean, pembatasan berdasarkan nomor polisi tetap memiliki keterbatasan. Kendaraan yang tidak mendapat giliran pada hari tertentu harus menyesuaikan jadwal pengisian. Sementara itu, jika stok tidak bertambah, antrean dapat kembali memanjang ketika jadwal pembelian dibuka.
Karena itu, keberhasilan penanganan krisis perlu diukur dari dua hal: antrean yang semakin terkendali dan pasokan yang benar-benar tersedia. Pengaturan pembelian saja tidak cukup jika pengiriman ke SPBU masih tersendat.
Pemerintah daerah berharap Pertamina, BPH Migas, dan kepolisian memperkuat koordinasi untuk memastikan pasokan BBM mencukupi, distribusi tepat sasaran, dan antrean tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat.
Bagi warga, ukuran keberhasilan penanganan krisis bukan sekadar antrean yang lebih pendek, melainkan kepastian bahwa BBM tersedia ketika dibutuhkan. (ash/afi/dan/nda/fik)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro