Gubernur Norsan Dorong Relawan Pemadam Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

 

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dinilai penting untuk melindungi relawan yang mempertaruhkan keselamatan saat membantu memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas.

“Relawan karhutla berperan penting dalam membantu pemadaman dan mencegah api meluas, serta mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan. Tugas mereka juga memiliki risiko, sehingga perlindungan jaminan sosial perlu dipertimbangkan,” ujar Norsan dalam Wawancara Nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek Award) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10).

Norsan mengatakan, gagasan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Pembahasan diperlukan untuk merumuskan skema kepesertaan, pembiayaan, hingga mekanisme klaim bagi relawan.

“Ke depan, komitmen saya selaku gubernur akan langsung menindaklanjuti secara maksimal bersama dinas teknis terkait untuk merumuskan kajian teknis dan berkoordinasi dengan seluruh instansi vertikal yang terlibat,” katanya.

Ia berharap tahapan perencanaan, pembiayaan, penentuan penerima manfaat, hingga proses klaim bagi relawan pemadam karhutla dapat segera dirumuskan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalbar memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), yakni perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja. Pemprov Kalbar mengandalkan tiga pilar utama, yaitu komitmen, inovasi, dan keberlanjutan.

Hingga triwulan III 2026, peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalbar mencapai 785.310 pekerja atau 30,15 persen. Angka ini meningkat dibandingkan cakupan pada 2025 yang tercatat 27,36 persen.

Meski meningkat, perluasan perlindungan masih menghadapi tantangan. Tingginya jumlah pekerja informal, kondisi geografis Kalbar, rendahnya literasi jaminan sosial, serta dukungan dan kepatuhan yang belum merata menjadi sejumlah kendala.

Untuk memperluas kepesertaan, Pemprov Kalbar memanfaatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta badan usaha. Pada 2026, perlindungan melalui APBD ditargetkan menjangkau 42.442 pekerja.

Pemprov Kalbar juga menjalankan sejumlah inisiatif, antara lain aplikasi E-TSBLP, sistem SILPBJ-Kalbar, dan pembentukan Tim Optimalisasi Peningkatan UCJ.

Norsan menegaskan, perluasan perlindungan akan berlanjut pada 2027 dengan menyasar pekerja rentan, termasuk relawan bencana. Pemprov Kalbar menargetkan perlindungan bagi 50 ribu pekerja rentan pada tahun tersebut.

“Pada 2027, kami menargetkan perlindungan bagi 50 ribu pekerja rentan, termasuk relawan bencana. Kami juga akan memperkuat regulasi daerah dan kolaborasi melalui Forum CSR/TSBLP, serta mendorong evaluasi dukungan APBD kabupaten dan kota,” kata Norsan. (mse)

Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kalbar

Tantangan dan Langkah Pemprov Kalbar

Catatan redaksi: Angka 30,15 persen merupakan cakupan kepesertaan yang dilaporkan hingga triwulan III 2026. Sementara itu, perlindungan bagi 50 ribu pekerja rentan pada 2027 masih berupa target, bukan jumlah peserta yang telah terlindungi.

Editor : Aristono Edi Kiswantoro