PONTIANAK POST - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Emiliana, berharap Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat koordinasi dalam proses pendataan dan penentuan desil masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar pengelompokan tingkat kesejahteraan warga benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Menurut Emiliana, pendataan yang maksimal menjadi kunci utama dalam menentukan desil masyarakat. Sebab, hasil pendataan tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan maupun mengakses program perlindungan sosial.
Ia menilai, proses pendataan tidak cukup hanya dengan melihat kondisi fisik rumah, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK). Petugas perlu melakukan verifikasi lebih mendalam dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi warga secara langsung.
Baca Juga: Tiga Bansos Cair Sekaligus Akhir September 2026! Cek NIK KTP Anda Sekarang Sebelum Terlewat
“Pendataan ini harus benar-benar detail. Jangan hanya melihat kondisi rumah, KTP, dan KK saja, tetapi perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi kehidupan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan,” ujarnya Rabu (14/10).
Emiliana menjelaskan, kondisi tempat tinggal seseorang tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraannya. Ada warga yang tinggal dengan menumpang di rumah orang lain, tinggal bersama keluarga, bahkan menetap di rumah majikan karena tuntutan pekerjaan.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi agar petugas tidak keliru dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebab, warga yang tinggal di rumah layak belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang baik, terutama jika rumah tersebut bukan miliknya dan ia tidak memiliki penghasilan yang memadai.
“Ini memang menjadi tantangan petugas di lapangan. Sebab ketika turun mendata, tidak semua warga mau terbuka. Supaya tidak terjadi kendala pendataan diharap sebelum mendata diberikan sosialisasi terlebih dulu. Di sana jelaskan tujuan pendataan dan apa saja poin yang bakal ditanya, supaya masyarakat tidak merasa khawatir ketika petugas pendataan datang ke rumah,” ungkapnya.
Karena itu, Emiliana mendorong Dinsos dan BPS membangun koordinasi yang baik, mulai dari proses pengumpulan data, verifikasi di lapangan, hingga pemutakhiran data masyarakat. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam pengelompokan desil dapat diminimalkan.
Ia berharap, pendataan yang dilakukan secara cermat dan menyeluruh dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Dengan begitu, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak sampai terlewatkan, sementara penetapan penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih adil dan tepat sasaran.(iza)
Editor : Hanif