PONTIANAK POST – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak menghindari mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Ia menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang harus dihormati, sementara respons terhadap aksi mahasiswa harus mengedepankan dialog, kebijaksanaan, dan tanpa kekerasan.
Menurut Heri, mahasiswa memiliki peran historis sebagai kelompok kritis yang kerap berada di garis depan dalam menyuarakan persoalan masyarakat, terutama ketika kebijakan pemerintah dinilai belum tepat, lambat, atau belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“Sebagai wakil rakyat, tentu saya mendukung keinginan mahasiswa untuk menyuarakan pemikirannya terhadap kebijakan yang barangkali masih dirasakan kurang, lambat, atau tidak jelas,” kata Heri.
Baca Juga: Norsan Jelaskan Perkembangan Karhutla ke Mahasiswa, Ketapang Jadi Fokus
Ia menilai, pemerintah daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga pemerintah kabupaten dan kota, semestinya membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan tuntutan. Menurutnya, demonstrasi tidak seharusnya langsung dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk mendengar persoalan yang dirasakan masyarakat.
Heri juga mengingatkan agar pihak-pihak di luar gerakan mahasiswa tidak memanfaatkan situasi untuk memprovokasi atau mempertajam konflik. Ia meminta seluruh elemen masyarakat tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk menghadapi mahasiswa dengan tindakan yang keliru.
Di sisi lain, Heri juga menyesalkan adanya rekaman dugaan tindakan kekerasan yang beredar terkait aksi mahasiswa. Meski mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang melakukan tindakan tersebut, ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurut dia, mahasiswa merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan contoh baik dari para pemimpin dan orang-orang yang lebih tua. Karena itu, perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui komunikasi, bukan kekerasan. “Jangan contoh-contoh kekerasan yang disajikan kepada mahasiswa. Saya berharap hal ini jangan sampai terulang,” ujarnya.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Kalbar: Bawa Isu Karhutla, Pendidikan, hingga KKN
Ia juga menilai mahasiswa memiliki lingkungan akademik yang dapat membantu mengarahkan gerakan mereka, mulai dari rektor, dekan, dosen, hingga bagian kemahasiswaan. Mekanisme tersebut, menurut Heri, dapat menjadi ruang pembinaan apabila kegiatan mahasiswa dinilai melampaui ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Heri mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara terprogram, elegan, serta tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Ia menekankan bahwa sikap tersebut perlu berjalan beriringan dengan kesediaan pemerintah dan aparat untuk menerima aspirasi secara bijaksana.
Kritik Penggunaan Anggaran Karhutla Rp60 Miliar
Selain persoalan demonstrasi, Heri menyoroti tuntutan mahasiswa terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan keterbukaan pemerintah, terutama dalam perencanaan, penggunaan, dan efektivitas anggaran.
Heri menyinggung anggaran penanganan karhutla yang disebut mencapai Rp60 miliar. Menurut dia, dana tersebut perlu direncanakan dan digunakan secara profesional agar memberikan dampak nyata, baik untuk pencegahan kebakaran maupun pemulihan wilayah terdampak.
“Kalau memang benar-benar terprogram dan direncanakan dengan baik, anggaran Rp60 miliar itu untuk penanganan karhutla masih bisa dirasakan manfaatnya. Kebutuhan di lapangan bahkan sangat besar,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan. Heri turut menyoroti kebutuhan dukungan bagi desa-desa yang berhadapan langsung dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga: Heri Mustamin Desak PLN Transparan: Kafe hingga Industri Rumahan Terdampak Pemadaman Listrik
Menurut dia, persoalan yang perlu dievaluasi bukan semata-mata besaran anggaran, tetapi juga kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program dan merealisasikan anggaran secara efektif. Ia menegaskan, tanggung jawab pelaksanaan program tidak bisa dibebankan hanya kepada gubernur karena setiap OPD memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Heri berharap pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran tersebut agar masyarakat, termasuk mahasiswa, dapat mengetahui sejauh mana dana yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Ia menilai transparansi dan efektivitas belanja publik menjadi bagian penting dari tuntutan mahasiswa. Dengan keterbukaan informasi, pemerintah dapat menjelaskan kendala yang dihadapi sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada masyarakat.
Minta Pemerintah dan Mahasiswa Saling Mendengar
Heri menyebut tuntutan mahasiswa tidak hanya menyangkut karhutla, tetapi juga persoalan pendidikan dan infrastruktur. Ia meminta pemerintah tidak langsung menghindar, melainkan menemui mahasiswa untuk menjelaskan kebijakan, kondisi anggaran, serta kendala pelaksanaan program.
Baca Juga: Heri Mustamin Pastikan Anggaran Rp60 Miliar Karhutla Kalbar Punya Mekanisme Pertanggungjawaban
Menurutnya, dialog yang terbuka dapat membantu mahasiswa memahami situasi dan mekanisme pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah juga perlu mendengar kritik mahasiswa sebagai bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan, termasuk kepolisian dan TNI, yang berupaya menjaga situasi selama aksi berlangsung. Ia berharap pengamanan tetap mengutamakan kesabaran, proporsionalitas, dan upaya menjaga suasana kondusif.
Heri menegaskan, seluruh pihak perlu menjaga ruang demokrasi agar penyampaian aspirasi tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Pemerintah, DPRD, mahasiswa, dan aparat keamanan, menurut dia, harus membangun komunikasi serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
“Kalau sudah saling mendengar dan saling memberikan pemahaman, bukan dengan kekerasan atau cara-cara yang tidak beretika, saya yakin kita akan menemukan titik temu yang baik,” katanya.
Ia berharap dialog yang sehat antara mahasiswa dan pemerintah dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Kalimantan Barat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di daerah. (den)
Editor : Miftahul Khair