Dilansir dari situs pramukarek.or.id, sekitar 10 ribu anggota Gerakan Pramuka di Jakarta mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas, dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres Nomor 448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai.
Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.
Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO) pada 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kwartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) pada 1916.
Organisasi Kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaansche Padvinders Organisatie; berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 1916.Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Padvinder Muhammadiyah yang pada 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan (HW); Nationale Padvinderij yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Padvinderij yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.
Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada 23 Mei 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).
PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938. Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. kepanduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).
Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan All Indonesian Jamboree. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19 – 23 Juli 1941 di Yogyakarta.
Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.
Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan Janji Ikatan Sakti, lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.
Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).
Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20 – 22 Januari 1950.
Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupakan kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah. Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab sepuluh hari sesudah keputusan Menteri Nomor 2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konfersensi di Jakarta. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (Ipindo) sebagai suatu federasi. Pada 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia.
Pada 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan.
Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar), gerakan Pramuka dimulai ketika para tokoh kepanduan setempat membentuk organisasi Gerakan Pramuka Kalbar. Para tokoh ini bersepakat membentuk Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalbar. Sebagaimana digambarkan dalam Pidato Gubernur Kalbar pada Upacara Hari Ulang Tahun ke-50 Gerakan Pramuka yang berlangsung pada 19 September 2011 di Halaman Kantor Bupati Landak, disebutkan jika organisask tersebut mulai dibentuk pada 1961. Kala itu ditunjuk Kapten Sukotjo sebagai Ketua Kwarda Kalbar.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kwarda Kalbar menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) I pada 1967. Musda tersebut memilih Mayor JJ Korah sebagai Ketua Kwarda Kalbar periode 1967 – 1978. Pada 1973, Pramuka Kalbar mengikuti Jambore I di Cibubur dengan peserta 180 anggota Pramuka putra dan putri dari tujuh Kwartir Cabang.
Setelah kepengurusan ini berakhir, digelar Musda II. Kali ini terpilih Kolonel P. Subiyanto sebagai Ketua Kwarda Kalbar untuk masa bakti 1978 – 1981. Nama ini kembali terpilih dalam Musda berikutnya, hingga Beliau menjabat sampai tahun 1990.
Musda VI pun digelar pada 1991, di mana kemudian terpilih Letnan Kolonel HM Daud Montain sebagai Ketua Kwarda. Beliau menjabat hingga tahun 2000, lantaran terpilih kembali dalam Musda VII.
Usai kepemimpinan Daud Montain, Ketua Kwarda berikutnya diemban Henri Usman. Beliau terpilih dalam Musda VIII, dan diberi amanah memimpin organisasi ini sepanjang 2000 – 2010. Henri Usman yang meninggal dunia pada 2009, kemudian digantikan Suriyadi M. Sukur. Suriyadi pun terpilih memimpin Kwarda Kalbar pada Musda X untuk masa bakti 2010 – 2015. Beliau kembali memimpin Kwarda untuk jabatan berikutnya, 2015 – 2020.
Saat ini, Kwarda Kalbar dipimpin oleh Syarief Abdullah Alkadrie. Beliu terpilih dalam Musda XIV yang berlangsung di Sanggau, 20 – 21 November 2020. Secara aklamasi, sosok yang juga anggota DPR-RI tersebut memimpin Kwarda Kalbar untuk periode periode 2020 – 2025. (berbagai sumber) Editor : Super_Admin