PONTIANAK POST - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sambas menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pelaksanaan program transmigrasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas.
Penolakan tersebut disampaikan PMKRI sebagai bentuk keprihatinan terhadap potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dinilai dapat merugikan masyarakat lokal. Kabupaten Sambas diketahui termasuk dalam daftar wilayah sasaran transmigrasi yang disusun oleh pemerintah pusat dalam rangka pemerataan pembangunan nasional.
“Program ini berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial karena para transmigran difasilitasi secara khusus, sementara masyarakat lokal justru bisa kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini mereka kelola,” ujar Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Sambas, Adrianus Gogo Pamuihtn, dalam keterangannya kepada media.
Gogo menyebut bahwa masyarakat Kabupaten Sambas memiliki kapasitas dan sumber daya manusia yang cukup untuk membangun dan mengembangkan daerahnya tanpa perlu masuknya transmigran dalam jumlah besar. Menurutnya, kehadiran transmigran dengan fasilitas seperti lahan, rumah, dan pekerjaan dari pemerintah justru berpotensi mempersempit peluang ekonomi bagi warga lokal.
Lebih jauh, PMKRI juga mengkritisi aspek lingkungan dari rencana tersebut. Pembukaan lahan baru yang diperlukan untuk pemukiman transmigran dikhawatirkan akan mempercepat kerusakan ekosistem dan menimbulkan masalah lingkungan jangka panjang.
“Kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan bisa berdampak serius pada keseimbangan alam di wilayah ini, mulai dari deforestasi hingga ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan,” lanjut Gogo.
Selain itu, PMKRI juga menyoroti potensi munculnya kecemburuan sosial dan konflik horizontal antarwarga, terutama jika terjadi ketimpangan akses terhadap fasilitas dan lapangan kerja antara penduduk lokal dan pendatang.
“Kami khawatir rencana ini akan menimbulkan gesekan sosial. Ketimpangan perlakuan bisa menjadi pemicu konflik yang seharusnya bisa dihindari,” tegasnya.
PMKRI Cabang Sambas mendesak pemerintah pusat, khususnya Kemendes PDTT, untuk menghentikan atau minimal mengkaji ulang program transmigrasi secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, PMKRI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat Sambas.(*/r/mnk)
Editor : Hanif PP