”Dalam fungsi imigrasi, kami telah mempersiapkan diri menghadapi kontingensi dalam rangka evakuasi WNI dari Ukraina,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM Andap Budhi Revianto kemarin (25/2).
Pelayanan selama perjalanan keluar dari Ukraina akan dipermudah untuk mendukung komitmen tersebut. Baik itu saat transit maupun saat tiba di tanah air. Bahkan, Kemenkum HAM bakal mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) bagi WNI yang kehilangan paspor.
”Dalam situasi kontingensi, paspor bisa saja rusak, hilang, atau tertinggal akibat kedaruratan,” paparnya.
Andap menjelaskan, SPLP hanya bisa berlaku untuk sekali jalan. Setelah kembali ke Indonesia, WNI pemegang SPLP harus mengurus lagi penggantian paspornya yang hilang atau rusak.
Aturan tentang SPLP tertuang dalam UU 6/2011 tentang Keimigrasian. Dalam UU tersebut dijelaskan, SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu jika paspor biasa tidak dapat diberikan.
”Untuk perwakilan Indonesia di luar negeri yang tidak terdapat atase atau konsul imigrasi, kewenangan tersebut (SPLP) dilimpahkan kepada pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani juga meminta pemerintah menjamin keselamatan dan keamanan WNI yang masih berada di Ukraina. Pemerintah juga perlu melakukan evakuasi.
”Jangan sampai ada satu pun warga Indonesia yang terluka dalam konflik di Ukraina. Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas,” tegas Puan.
Berdasar laporan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tercatat ada 138 WNI di Ukraina. Puan menilai, evakuasi terhadap WNI di Ukraina untuk kembali ke Indonesia saat ini sudah perlu dipertimbangkan serius.
Mantan Menko PMK itu meminta pemerintah menyiapkan segala kebutuhan WNI jika proses evakuasi dilakukan.
”Mulai safe house, kebutuhan sehari-hari, sampai transportasi untuk kembali ke tanah air,” terangnya.
Terkait dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, Puan mengingatkan posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif. Namun, dia menyerukan perang dihentikan untuk menghindari kekerasan terhadap umat manusia. DPR meminta pemerintah Indonesia mendorong terciptanya perdamaian dunia lewat berbagai forum internasional sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.
Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, transmisi kenaikan harga minyak mentah akibat konflik Rusia-Ukraina bisa merambat ke Indonesia dengan sejumlah catatan. Pertama, saat ini harga minyak Brent sudah menembus level USD 100 per barel. Tepatnya di angka USD 105 per barel. Asumsi harga minyak mentah Indonesia alias Indonesian crude price (ICP) dalam APBN hanya USD 63 per barel.
Artinya, ada gap penyesuaian harga. Padahal, konflik di Eropa Timur juga memengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah.
”Kalau harga minyak Brent sudah naik, lalu nilai tukar rupiah melemah, kenaikan ICP bakal lebih cepat lagi,” ungkap Bhima saat dihubungi tadi malam.
Kedua, dampak ekonomi perang Rusia dan Ukraina terhadap Indonesia bergantung seberapa kuat pemerintah menahan penyesuaian tarif energi. Baik listrik, gas, maupun bahan bakar minyak (BBM). Sejauh ini belum ada rencana kenaikan tarif premium, pertalite, maupun pertamax.
Untuk yang jenis pertamax, kenaikan harga tentu bergantung dari penugasan pemerintah dan kesiapan Pertamina. Sebab, jika BUMN minyak dan gas tersebut mengalami tekanan keuangan yang cukup hebat dari lonjakan harga minyak mentah dunia, bisa jadi harga BBM naik dalam waktu dekat.
”Dua atau tiga pekan ke depan ada penyesuaian harga BBM nonsubsidi,” ujar lulusan University of Bradford, Inggris, tersebut.
Meski, Pertamina sudah menaikkan harga BBM tertentu mulai 12 Februari lalu. Namun, penyesuaian itu dilakukan untuk BBM kelas atas. Misalnya, pertamax turbo, dexlite, dan pertamina dex.
Menurut dia, pemerintah harus cepat melakukan perubahan APBN. Menata ulang asumsi makro dan pos belanja. Termasuk pos belanja subsidi energi untuk menjaga daya tahan energi dalam negeri.
Terkait dengan impor gandum, Bhima mendorong pemerintah memanggil para importir gandum maupun jagung, termasuk industri makanan-minuman yang terdampak, untuk duduk bersama. Mencari alternatif negara lain untuk mengamankan stok maupun kontrak jangka panjang gandum. Misalnya, Tiongkok dan Australia.
Sebab, Singapura, Thailand, dan India telah melakukan peralihan dari Rusia dan Ukraina ke negara lain yang lebih siap mengekspor gandum.
”Nah, Indonesia jangan sampai ketinggalan. Kalau terlambat, nanti harga pasarnya tinggi,” katanya. (tyo/lum/han/c14/ttg) Editor : Syahriani Siregar