“Ini yang akan kita jaga sehingga solar subsidi di lapangan tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar yang memang dipersiapkan untuk industri,” tegas Sigit usai rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4).
Rapat tersebut membahas soal isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar bersubsidi. Menurut Sigit, dari data yang ada ketersediaan atau stok solar bersubsidi sebenarnya dalam keadaan aman dan terjamin untuk masyarakat.
Namun, di lapangan terjadi kesulitan karena ada sesuatu (indikasi penyalahgunaan). Keanehan itu terlihat dari menurunnya kebutuhan terhadap solar industri. Padahal produktivitas industri meningkat. Sementara, pembelian solar bersubsidi menjadi naik.
Karena itulah, pihaknya akan mengintensifkan pengawalan terhadap penyaluran BBM subsidi. Jika itu bisa dikontrol, Sigit yakin stok BBM akan tercukupi. Mantan Kabareskrim Polri itu menjelaskan, dalam rapat tersebut memang ditemukan fakta adanya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Menurutnya, hal itu diakibatkan karena fenomena kenaikan terhadap tren produktivitas komoditas industri jenis tertentu.
Tak hanya itu, perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. “Sampai saat ini, khususnya di ASEAN, harga BBM masih ada di nomor dua terendah karena masih menahan harga sehingga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar,” terang Sigit.
Selain itu, Kapolri menekankan bahwa saat ini masih ada disparitas yang tinggi antara harga solar bersubsidi dengan solar industri. Bedanya, sampai Rp 12.500. Dengan adanya gap tersebut, kata Sigit, penggunaan solar di lapangan terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
“Yang kemudian memanfaatkan disparitas harga ini untuk mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU yang bersubsidi. Tentunya ini menambah beban pemerintah dan akan menimbulkan permasalahan,” tutur Sigit.
Seharusnya, BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang sangat memerlukan. Seperti moda transportasi umum, UMKM, sampai pedagang kaki lima (PKL). “Tapi, malah digunakan untuk kebutuhan industri. Jadi yang terjadi adalah kebutuhan industri menurun di tengah produktivitas yang meningkat untuk sektor perindustrian. Namun di satu sisi, kebutuhan terhadap minyak yang seharusnya disubsidi meningkat. Jadi ini yang akan kita tertibkan,” tegas Sigit.
Di sisi lain, Sigit menyebut kepolisian telah menetapkan 21 tersangka di enam wilayah terkait kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM. Keenam polda yang melakukan penyidikan terkait perkara itu adalah Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Gorontalo.
Sigit menegaskan, kepolisian tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak siapapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut. “Kami sudah menangkap kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah. Ini akan terus kita lakukan supaya distribusi BBM bersubsidi ini betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri,” papar Sigit.(jp) Editor : Syahriani Siregar