Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Industri dalam negeri untuk pengolahan komoditas itu akan diperbanyak.
"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (21/12).
Jokowi pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan menggenjot hilirisasi berbasis SDA.
“Ini agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," bebernya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 yang lalu. Melalui kebijakan tersebut, RI berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat. Nilai yang semula Rp17 triliun atau USD 1,1 miliar USD di akhir 2014, naik menjadi Rp326 triliun atau USD 20,9 miliar pada 2021.
"Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp 468 triliun atau lebih dari USD 30 miliar," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sempat menyingung terkait gugatan pemberhentian ekspor nikel di World Trade Organization (WTO). Indonesia telah kalah dalam gugatan itu namun, akan dilakukan banding.
”Kita tidak tertutup. Kita terbuka dan mempersilakan siapapun dari negara manapun untuk ikut membangun industri, tapi di Indonesia,” tegasnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menambahkan, bauksit merupakan bahan baku untuk alumunium yang berguna bagi industri permesinan dan konstruksi. Saat ini, terdapat empat fasilitas pemurnian bauksit yang eksisting dengan kapasitas produksi alumina 4,3 juta ton per tahun. Selain itu, terdapat delapan pemurnian dalam tahap pembangunan dengan kapasitas input 27,41 juta ton per tahun dan kapasitas produksi 4,98 juta ton per tahun.
“Pelarangan seluruhnya bauksit mentah, termasuk yang dicuci. Selama ini, bauksit bisa dicuci kemudian di ekspor, nah sekarang yang dicuci pun tidak boleh,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Hilirisasi Minerba Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, pada prinsipnya Kadin mendukung kebijakan hilirisasi yang bisa memberikan nilai tambah. Namun, butuh waktu untuk mempersiapkan penyerapan produk dan membangun smelter-smelter yang lebih banyak lagi.
"Smelter yang ada masih belum mencukupi untuk menyerap produksi biji bauksit. Oleh karena itu, diperlukan roadmap hilirisasi bauksit untuk membangun smelter-smelter," ujarnya.
Roadmap hilirisasi pun tidak berhenti pada smelter, tetapi berlanjut pada penyerapan produk akhir bagi industri pengguna alumunium. Contohnya yang digunakan pada alat-alat transportasi, alat-alat konstruksi, dan peralatan-peralatan listrik, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
Terpisah, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk membuat ic design dan sudah saatnya masuk ke produksi wafer silicon. Dengan pelarangan ekspor bauksit, maka Indonesia memiliki kecukupan bahan-bahan untuk kebutuhan industri semikonduktor. (lyn/agf/dee/dio) Editor : Syahriani Siregar