”Untuk jalan arteri primer kita pertimbangkan sebagai landasan yang bisa didarati pesawat,” ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga seperti dilansir dari Antara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Danis mengatakan, kemungkinan panjang jalan arteri IKN tersebut sekitar 1-2 km agar dapat didarati pesawat. Beberapa negara telah memanfaatkan jalan-jalan yang lurus untuk bisa didarati atau menjadi landasan pesawat.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan kemungkinan infrastruktur jalan di IKN Nusantara akan mengadopsi dan dibangun dengan konsep teknologi electric charging lane yang dapat membantu pengisian baterai kendaraan listrik.
Secara konsep, electric charging lane merupakan infrastruktur jalan yang kemungkinan dapat membantu pengisian daya baterai yang terpasang dalam kendaraan listrik ketika melintasi lajur jalan tersebut. Konsep itu sudah berjalan di beberapa negara dunia dan sudah banyak yang melakukan uji coba.
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) juga Nusantara menyiapkan pembangunan multi-utility tunnel atau MUT dalam rangka menampung semua jaringan pipa air sampai dengan kabel listrik dan fiber optik di IKN. Nanti di IKN tidak ada lagi jaringan kabel di atas permukaan tanah.
Dalam MUT itu, ketika ada jaringan yang harus diperbaiki atau diganti, teknisi perbaikan tinggal masuk ke dalam MUT untuk melakukan perbaikan. Infrastruktur MUT tersebut juga akan dikendalikan dan diawasi semacam ruang kendali (control room), sehingga bisa mendeteksi kerusakan dan kebocoran yang terjadi di MUT.
Banyak hal yang juga akan diimplementasikan dalam konteks smart and sustainable sebagai konsep IKN Nusantara sebagai ibu kota baru.
Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan sebanyak 29 paket dari 34 paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah terkontrak.
”Sebanyak 29 paket pekerjaan telah terkontrak,” ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga seperti dilansir dari Antara di Balikpapan, Sabtu (14/1).
Danis menambahkan, adapun paket-paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut seperti Kantor Presiden, Gedung Kementerian Koordinator, pembangunan Gedung Kawasan Sekretariat Negara, dan instalasi pengolahan air limbah. Sedangkan untuk total nilai paket pembangunan IKN yang telah terkontrak tersebut mencapai sekitar Rp 25 triliun.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahap pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp 43,73 triliun. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata.
Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik. Kementerian PUPR akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada 2024.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai 2024.
KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengutamakan penggunaan produk dalam negeri atau sesuai dengan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
”Khusus untuk IKN ini ketentuan bagi kewajiban menggunakan TKDN sudah masuk di dalam proses pelelangan sehingga otomatis masuk ke dalam kontrak pembangunan,” ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga seperti dilansir dari Antara di Balikpapan, seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (14/1).
Danis mengatakan, para pelaku pembangunan proyek IKN wajib menggunakan produk dalam negeri di mana komponen-komponennya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
”Intinya di dalam kontrak itu ada pilihan material atau barang tersebut produksi dalam negeri, pilihannya adalah produk dalam negeri harus digunakan dan masuk ke dalam kontrak,” kata Danis Hidayat Sumadilaga.
Dalam setiap pre-construction meeting proyek IKN, tim Satgas IKN selalu menekankan penggunaan produk dalam negeri. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan produksi dalam negeri.
”Kewajiban kita di dalam hal-hal yang berhubungan dengan produksi dalam negeri atau TKDN intinya harus masuk dalam kontrak,” tutur Danis.
Sebelumnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan optimalisasi TKDN dalam pembangunan IKN Nusantara membuka lapangan kerja.
Koordinator V LPJK Kementerian PUPR Manlian Ronald A. Simanjuntak mengatakan, TKDN itu betul-betul diperjuangkan supaya sepenuhnya, 70 persen sampai 80 persen ada di Indonesia. Strateginya adalah yang pertama LPJK mendorong mulai dari tenaga kerja konstruksi, kemudian aplikator, material, badan usaha termasuk penyedia jasa memastikan sumber daya manusianya berasal dari Indonesia.
Sedangkan urusan material, bagaimana ketersediaan material lokal. Kalaupun ada material dari luar negeri, diusahakan pabrikannya dihasilkan di Indonesia, termasuk peralatan, perakitan, sampai dengan ketersediaan suku cadang dan sebagainya. (ant) Editor : Misbahul Munir S