Harapan tersebut disampaikan anggota BPKH Indra Gunawan. Dia menegaskan keuangan haji yang ada di BPKH siap untuk penyelenggaraan haji "Kami menunggu keputusan dari DPR dan Kemenag. Berapa finalnya BPIH nanti," katanya kemarin (31/1).
Indra menegaskan dana haji yang disetor jemaah aman. Dia mengatakan saat ini ada 5,3 juta calon jemaah yang antre. Setiap jemaah membayar setoran awal Rp 25 juta. Jadi, jika ditotal ada Rp 132,5 triliun. Tapi pada kenyataannya dana haji di BPKH saat ini sebanyak Rp 166 triliun.
Dia kembali mengingatkan bahwa BPIH 2023 yang diusulkan Kemenag sebesar Rp 98,9 juta per jemaah. Dari dana tersebut, yang diusulkan ditanggung jemaah haji adalah Rp 69 jutaan. Sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Atau dengan proporsi 70 persen tanggungan jemaah dan 30 persen subsidi dari BPKH.
"Kami semua berharap ada efisiensi dari komponen-komponen (layanan haji),” jelasnya. Dia mencontohkan biaya penerbangan sebelumnya diusulkan sebesar Rp 33 juta. Kemudian juga living cost hampir Rp 6 juta per jemaah, serta komponen-komponen layanan haji lainnya.
Pada kesempatan itu, Indra juga menyampaikan rencana investasi biaya haji ke depannya. Salah satunya adalah membentuk syirkah atau perusahaan di sektor layanan haji. Menurut dia, posisi Indonesia sangat strategis. Untuk haji saja, Indonesia adalah pengirim jemaah terbanyak. Belum lagi jumlah jemaah umrah yang mencapai dua jutaan orang tiap tahunnya.
"Artinya Indonesia market besar untuk Saudi," jelasnya. Dia berharap secara pemerintahan, kedua negara menjalin kerja sama G to G untuk membangun bisnis bersama. "Kami sudah mengarah ke sana. Kami konsultasi juga ke Kemenag," katanya. Pasalnya, kerja sama harus dilakukan dengan landasan regulasi yang tepat supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.
Dia menegaskan jika entitas bisnis atau syirkah di Saudi sudah mendapatkan persetujuan pemerintah Saudi, BPKH siap menjalankannya. Termasuk juga harus ada izin dari pemangku kebijakan di tanah air. Dia mengatakan layanan yang akan mereka berikan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan Saudi.
Selanjutnya, dia juga menyampaikan kesiapan sistem saat pelunasan biaya haji dibuka. Indra menegaskan bahwa jadwal pelunasan biaya haji merupakan kewenangan dari Kemenag. Jadwal pelunasan nantinya akan diumumkan saat BPIH sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR.
"Kami tentunya harus siap untuk memberikan nilai manfaat, untuk (menutup) gap yang harus ditanggung jemaah dan sisanya yang harus kami tambal," jelasnya. (wan) Editor : Syahriani Siregar