JAKARTA - Harga beras di pasaran tinggi meski stok beras di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) berlebih. Pemerintah pun mulai mengucurkan bantuan sosial guna menurunkan harga beras. Selain itu, pemerintah juga tengah berencana untuk mengimpor beras dari beberapa negara.
Presiden Joko Widodo kemarin (11/9) meninjau ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, dan Kelapa Gading, Jakarta. Stok beras secara nasional yang disimpan di gudang Bulog mencapai 1,6 juta ton. “Dalam perjalanan 400 ribu ton sehingga akan ada stok dua juta ton,” kata Jokowi.
Jumlah yang ada di gudang ini dinilai cukup besar. Sebab biasanya stok beras hanya 1,2 juta ton. Dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya, Jokowi berharap tidak ada kekhawatiran.
Meski stok beras di gudang Bulog cukup, Kepala Negara memandang pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.
“Harus itu untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun akibat El Nino,” bebernya.
Jokowi memastikan bahwa dirinya telah berbicara dengan sejumlah pemimpin negara untuk mengimpor beras ke Indonesia. Selanjutnya, menurut Presiden, proses negosiasi dilakukan oleh Bulog untuk memastikan terjadinya transaksi atau tidak. “Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri Hun Manet (PM Kamboja), Presiden Bangladesh, Perdana Menteri Modi (PM India), dan dengan RRT juga dengan Premier Li,” ucapannya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyalurkan beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jokowi mengatakan bahwa bantuan pangan untuk masyarakat akan disalurkan mulai bulan September hingga November.
“Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November,” ungkapnya. Jika stok masih ada, Jokowi berjanji program penyaluran beras akan dilanjutkan.
Adanya bantuan sosial beras ini diharapkan dapat menurunkan harga beras yang meroket. Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyebutkan setelah pembagian beras sebesar untuk 21,3 juta KPM, akan dilakukan juga gerakan pangan murah atau operasi pasar. Dia berharap dengan cara ini harga akan turun.
”Kalau produksi GKP (gabah kering panen) itu banyak, otomatis harga turun. Karena semester 2 cuma 30 persen, ini waktunya gelontorkan stok,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah memberikan instruksinya pada BUMN pangan seperti Perum Bulog untuk mengoptimalkan program bantuan pangan. Menurut Erick, BUMN memiliki peran besar tak hanya sebagai agen pembangunan, melainkan juga dalam aspek sosial seperti menjalankan penugasan untuk membantu masyarakat melalui program bantuan pangan.
”Saya sudah meminta BUMN untuk memastikan agar distribusinya bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar tepat sasaran,” tegas Erick.
Bulog akan dibantu PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan beras. Dengan jangkauan yang luas, kata Erick, Pos Indonesia memiliki kemampuan dalam menyalurkan bantuan ke seluruh penjuru negeri.
”Insyaallah BUMN terus bersinergi satu sama lain, seperti Bulog dan Pos Indonesia yang mulai hari ini (kemarin, red) mendistribusikan bantuan beras ke-34 provinsi di Indonesia," beber Erick.
Erick mengkonfirmasi bahwa presiden Jokowi telah memastikan bahwa stok beras di Gudang Bulog masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Erick menyampaikan program bantuan beras sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat (PKM) akan didistribusikan selama tiga bulan ke depan.
”BUMN akan terus berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk Badan Pangan Nasional hingga kementerian dan lembaga lain untuk memastikan penyaluran bantuan dapat berjalan secara maksimal,” pungkas Erick.
Awalnya bantuan akan disalurkan pada November hingga Desember, tetapi jadwalnya dimajukan untuk antisipasi dampak El Nino. Masyarakat bisa mengecek sendiri secara online, apakah jadi sasaran penerima bantuan atau tidak.
Sejumlah pihak menyambut baik program penyaluran bansos beras ini. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan kebijakan Presiden Jokowi itu tepat, karena membantu masyarakat miskin di tengah kenaikan harga beras. Seperti diketahui, akhir-akhir ini terjadi kenaikan harga beras. Ada yang kenaikannya mencapai Rp 2.000 untuk setiap liternya.
Bamsoet juga mengatakan, kebijakan penyaluran bansos beras tersebut sekaligus untuk meredam inflasi.
"Karena beras adalah komoditas utama pendorong inflasi," kata dia.
Politisi Partai Golkar itu lantas meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi cara mengecek daftar nama penerima bansos beras. Kemudian juga harus berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya pendistribusian bansos beras sehingga distribusinya berjalan baik dan tepat sasaran.
Menurut dia, pihak terkait dan kepala daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI), baik di pusat dan daerah, hendaknkya tetap rajin dan secara berkala memantau harga beras di lapangan. Dengan demikian, lonjakan harga beras atau kelangkaan stok dapat diantisipasi dini. (wan/lyn/agf)
Editor : Syahriani Siregar