JAKARTA - Penyebab tabrakan beruntun akibat truk tronton di Exit Tol Bawen bakal segera diketahui.
Ditlantas Polda Jawa Tengah (Jateng) melakukan olah tempat kejadian perkara (olah TKP) dengan teknologi traffic accident analysis atau tiga dimensi kemarin.
Hasil olah TKP itu akan menjadi dasar untuk penetapan tersangka dalam gelar perkara nantinya.
Dirlantas Polda Jateng Kombespol Agus Suryo Nugroho menuturkan, untuk kecelakaan truk tronton di Exit Tol Bawen memang dugaan awalnya karena rem blong.
Namun begitu, petugas tengah melakukan olah TKP dengan teknologi traffic accident analysis atau tiga dimensi.
”Olah TKP dilakukan Minggu (24/9),” jelasnya.
Dalam olah TKP tersebut akan memastikan gambaran peristiwanya seperti apa. Bahkan, keterangan saksi yang melihat kejadian di lapangan dan saksi lainnya akan dicocokkan.
”Olah tkp ini kami membantu,” ujarnya.
Hasil dari olah TKP tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi dalam gelar perkara. Dalam gelar perkara tersebut akan menentapkan siapa tersangka dalam kejadian kecelakaan yang melibatkan sembilan kendaraan roda dua dan tujuh kendaraan roda empat.
”Kita nantinya tetapkan tersangkanya,” paparnya.
Terpisah, Senior Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan mengungkapkan, pihaknya belum memiliki factual terkait kecelakaan beruntun di exit Tol Bawen. Sehingga, tak bisa banyak merespon mengenai kecelakaan di sana.
”Dan kita tidak turun investigasi,” ujarnya saat dihubungi, kemarin (24/9).
Meski demikian, diungkapkan olehnya, jika KNKT sudah berulangkali mengupas dan memberikan saran terkait kejadian rem blong ini. Yang mana, kasus rem blong kerap terjadi di jalan menurun.
Hal hal ini dipicu dari kesalahan penggunaan gigi di jalan menurun. Biasanya, pengemudi menggunakan gigi tinggi, yang akhirnya memaksa untuk mengerem berkali-kali dan berujung pada rem blong.
Semakin tinggi tempatnya, semakin berat kendaraannya, dan semakin cepat kendaraannya maka semakin besar risiko rem blongnya.
”Sehingga melakukan pengereman berulang dan berujung tiga hal, kampas panas brake fading, minyak rem panas vapor lock, atau anginnya tekor,” ungkapnya.
Dia menyarankan, pengemudi kendaraan besar dapat menggunakan rem pembantu saat mendapati jalan menurun. Fungsinya mengurangi putaran mesin.
Selain itu kesalahan dalam penggunaan gigi, Wildan juga mengungkapkan, banyak truk dan bus yang kondisinya kurang laik jalan.
Lalu, menggunakan klakson telolet, terdapat kebocoran-kebocoran saluran angin, maupun minyak rem yang tidak teridentifikasi karena tidak pernah melakukan pre trip inspection dengan baik dan benar sebelum berangkat.
”Saya kira saran mitigasi dari KNKT sudah cukup jelas, baik ke pemerintah maupun operator, tinggal dijalankan saja by system,” ungkapnya.
Jika dijalankan by system, lanjut dia, harus dihitung berapa hazard dan analisa resikonya dengan baik dan benar.
Kemudian, berhitung soal dana yang dibutuhkan untuk memutus mata rantai hazard tersebut dan berapa lama waktu yang diperlukan.
Untuk memulai mitigasi by system ini, hal yang bisa dilakukan pertama adalah memasukkan materi terkait teknik mengemudi di jalan menurun serta tata cara pre trip inspection untuk memastikan sistem rem aman pada pengemudi bus & truk.
Materi diberikan dalam mekanisme teori dan praktek pengambilan sim B1 & B2.
Selanjutnya, memasukkan 2 materi tersebut pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pengemudi bus dan truk.
Sehingga, menjadi rujukan nasional untuk setiap pelatihan dan uji kompetensi pengemudi bus dan truk.
”Jika 2 hal di atas dilakukan maka secara sistem kecelakaan rem blong di Indonesia hazardnya sudah ada kendalinya,” sambungnya.
Tapi sayangnya, saat ini mitigasi rekomendasi KNKT baru dijalankan person by person. Diselipkan pada kegiatan- kegiatan tertentu saja.
”Namun hal itu sudah baik daripada tidak dilakukan sama sekali,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno ikut menyorot kecelakaan di Exit Tol Bawen tersebut.
Menurut dia, saat ini Indonesia sudah darurat keselamatan angkutan barang.
’’Pemilik truk tidak punya anggaran yang cukup merawat armadanya,’’ katanya.
Kondisi itu dipicu karena kontrak angkut barang yang terlalu rendah nilainya.
Di lapangan, pengusaha angkutan barang banyak yang tidak bisa menjalankan perawatan armadanya dengan baik.
Nilai kontrak yang kecil, juga menyebabkan belum tercapainya kesejahteraan para sopir truk atau angkutan barang.
’’Setiap hari pasti terjadi kecelakaan truk,’’ paparnya.
Djoko juga menuturkan Kemenhub sudah tidak bisa lagi mengatasi persoalan tersebut.
Kemudian penegakan hukum oleh kepolisian dia nilai juga sangat lemah. Bahkan pada praktiknya jarang ada tilang terhadap truk-truk dengan muatan berlebih.
Belum lagi pada praktiknya, 50 persen lebih operasi angkutan barang dilindungi oleh oknum aparat penegak hukum.
Kondisi ini jelas menambah biaya operasional yang harus ditanggung pengusaha truk. Supaya menutup beban operasional, truk terpaksa memuat barang dengan tonase melebihi aturannya,
’’Akar masalah rem blong tidak pernah diselidiki,’’ jelasnya.
Upaya penegakan hukum biasanya terhenti sampai di supir saja. Padahal supir tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan.
Jika aparat penegak hukum tidak menggali sampai ke akar pemicu rem blong, kasus serupa berpotensi terjadi lagi.
’’Semoga bukan kita yang menjadi korban,’’ sambungnya. (idr/mia/wan)
Editor : Syahriani Siregar