JAKARTA – Sering dipandang sebelah mata, angka kebekerjaan lulusan SMK tahun 2023 ternyata cukup tinggi. Lulusan SMK yang tidak menganggur berdasar kategori bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi itu sebesar 96,49 persen.
Angka tersebut naik sekitar 4,08 persen dari tahun 2022, yaitu sebesar 92,41 persen. Sisanya, sebanyak 3,51 persen, masih mencari pekerjaan.
Data itu diperoleh dari penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang dipaparkan dalam Rembuk Pendidikan Vokasi dengan tema Skills Indonesia 2045.
”Ini berdasar hasil pengukuran lulusan tahun lalu,” ujar Plt Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), Uuf Brajawidagda kemarin (20/7).
Kenaikan itu, kata Uuf, utamanya disumbang dari lulusan yang tengah mempersiapkan studi lanjut hingga kursus untuk mendapat pekerjaan.
Sementara untuk angka yang berwirausaha naik tipis sekitar 1,12 persen menjadi 21,34 persen dari tahun sebelumnya.
Dari penelitian yang sama, terungkap pula mobilitas lulusan SMK. Diketahui, lebih dari 90 persen lulusan SMK di Indonesia bekerja di provinsi asal. Sedangkan sisanya bekerja di luar daerah. Uuf mencontohkan wilayah Bali. Menurut dia, 96,42 persen lulusan SMK di Bali bekerja di wilayah Bali itu sendiri. Hanya 0,94 persen yang memilih keluar dari Bali.
”Namun, yang mengesankan adalah 2,64 persen lulusan dari SMK di Bali itu bermigrasi ke luar negeri,” ungkapnya. Kompetensi yang berhasil mengantarkan lulusan untuk bekerja di luar negeri mencakup kesehatan, pekerjaan sosial, dan pariwisata.
Berbeda halnya dengan Morowali. Meski sekitar 94,79 persen lulusan SMK di Morowali bekerja di daerah tersebut, tingkat migrasi lulusan SMK dari daerah lain ke Morowali cukup tinggi. Yakni, sekitar 25 sampai 50 persen pasar kerja di Morowali diisi lulusan dari daerah lain, utamanya dari SMK di Sulawesi Selatan.
Hal itu pun selaras dengan hasil penelitian soal kategori keselarasan di tingkat satuan pendidikan vokasi dengan mitra DUDI-nya. Dari 14 kabupaten/kota di tujuh kawasan ekonomi khusus, menunjukkan dua wilayah atau 28 persen yang keselarasan SMK dengan di mitranya tergolong tinggi.
Dua wilayah tersebut adalah Bali dan Kendal. Kemudian, lima wilayah lainnya itu keselarasannya cukup atau sedang, yakni Batang, Kepulauan Riau, Morotai, Morowali, dan penyangga IKN.
”Secara umum, hasil kajian menunjukkan tren yang konsisten. Justru untuk kelemahan keselarasan terjadi pada tiga komponen sistem, yakni pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, serta kemitraan,” tuturnya.
Hal itu yang kemudian diminta untuk menjadi perhatian. Terutama dalam memotret keselarasan program studi dan terobosan lainnya di SMK dengan potensi ekonomi yang ada di provinsi tersebut. Sebab, itu akan sangat berkaitan erat.
Dirjen Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati meminta hal tersebut menjadi perhatian semua pihak, baik satuan pendidikan, pemerintah daerah, maupun DUDI.
Dia berharap ada perubahan-perubahan terkait pola ajar maupun mata pelajaran yang dinilai perlu diubah atau diganti dengan pembaruan. Sehingga selaras dengan kebutuhan masa kini dan potensi ekonomi daerah. (mia/c9/fal)
Editor : A'an