JAKARTA – Meski disatukan persamaan nasib, hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dan Anies Baswedan nampaknya belum sepenuhnya klir. Jelang satu hari masa pendaftaran calon kepala daerah (cakada), kemarin (26/8), PDIP belum memberikan lampu hijau kepada Anies untuk maju di Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Padahal, kemarin Anies telah datang ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mengenakan batik tenun merah, Anies berangkat dari rumahnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebelum berangkat, mantan gubernur DKI Jakarta itu sempat meminta doa restu kepada sang ibu, Aliyah Rasyid. Dia juga meminta restu istrinya, Ferry Farhati.
Kehadiran Anies di kantor DPP PDIP bersamaan dengan agenda pengumuman cakada yang akan diusung partai banteng tersebut. Namun, sampai akhir pengumuman, tak ada nama Anies maupun calon yang diusung di Pilkada Jakarta. PDIP hanya merilis cakada untuk provinsi Banten, Jawa Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Anies memang sempat datang ke kantor DPP PDIP. Bahkan, Anies sempat bertemu dengan mantan Gubernur Banten Rano Karno yang sebelumnya digadang-gadang akan dipasangkan dengan Anies di Jakarta. Djarot menyebut, pertemuan Anies dan Rano Karno hanya sebatas diskusi.
”Bung Rano adalah (mantan) gubernur Banten, (mantan) wakil gubernur Banten. Pak Anie situ (mantan) gubernur DKI. Masa (mantan) gubernur DKI sama (mantan) gubernur Banten berdiskusi tidak boleh,” kata Djarot usai pengumuman cakada tahap 3 dari PDIP di kantor DPP PDIP, kemarin.
Djarot menegaskan, sampai kemarin partainya belum memutuskan siapa figur yang akan diusung PDIP sebagai cagub dan cawagub di Jakarta. Mengenai nama Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang juga santer disebut akan diusung PDIP sebagai cagub Jakarta, Djarot meminta publik bersabar. ”Jadi tunggu saja satu dua hari (ke depan, Red),” ujarnya.
Meski begitu, Djarot mengakui bahwa ada aspirasi dari arus bawah untuk mengusung Pramono sebagai cagub Jakarta. Pramono yang merupakan mantan Sekjen PDIP itu juga digadang-gadang hendak dipasangkan dengan Rano Karno. ”Kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah,” kata Djarot.
Selain Pramono, ada pula nama kader PDIP lain yang muncul dari internal. Yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ronny Talapessy hingga Prasetyo Edi. Djarot menegaskan, keputusan akhir terkait siapa cagub di Jakarta dari PDIP ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Kita berikan sepenuhnya kepada ibu Ketua Umum,” imbuhnya.
Di sisi lain, Jawa Pos mencoba mengonfirmasi Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan perihal dinamika pencalonan pilkada Jakarta. Namun, hingga tadi malam, dua jubir Anies, Angga Putra Fidrian dan Sahrin Hamid belum mau memberikan komentar ketika ditanya mengenai komunikasi terakhir Anies dengan PDIP.
Sementara itu, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, KIM menghormati apapun sikap politik PDIP. Termasuk jika PDIP kelak memilih Anies Badwesan dalam Pilkada Jakarta. Selama memenuhi syarat yang diatur Undang-undang, maka tidak bisa ditolak. "Tidak ada siapapun yang menghambat orang punya hak konstitusi untuk mengambil keputusan apapun ya," ujarnya di DPR.
KIM, lanjut dia, tidak akan mengubah pilihan politik di Jakarta. Yakni tetap mengusung pasangan calon Ridwan Kamil - Suswono. Paslon tersebut, diyakini Doli telah siap untuk menghadapi situasi apapun. "Kami bismilah jalan terus, kapal sudah berlayar," jelasnya.
Kemudian untuk Banten, Doli juga mengatakan situasi untuk Airin tidak mudah. Sehingga pada akhirnya harus pisah jalan dengan Golkar yang memutuskan mendukung Andra Soni dan merelakan Airin diusung PDIP. "Nah jadi tentu ini sebetulnya situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Golkar," ujarnya.
Pilihan Golkar, lanjut doli, didasarkan pada kepentingan yang lebih besar, yakni kesepakatan bersama KIM. Secara pribadi, dia menghargai pilihan pribadi Airin yang memilih untuk menyeberang. "Tentu kita ya memberikan selamat, memberikan keleluasaan itu hak pribadinya Ibu Airin," jelasnya.
Karena itu pula, Doli berharap DPP Golkar tidak menjatuhkan sanksi. Dia beralasan, pilihan Airin masih bisa dipahami. "Saya menyarankan untuk tidak diberi sanksi kepada bu airin," tegasnya.
Sementara itu, paslon KIM di Jawa Barat Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan terus menggalang dukungan. Kemarin, pria yang akrab disapa Demul bertandang ke DPP Partai Buruh. Selain menerima dukungan, Demul juga memaparkan visinya untuk kelas pekerja.
Antara lain pembangunan perumahan dekat kawasan industri, penyediaan fasilitas bagi anak pekerja, hingga peningkatan kesejahteraan. Usai dari Partai Buruh, Demul ke DPP PSI untuk memerima surat rekomendasi resmi. Dalam sambutannya, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni mengatakan penyerahan B1KWK ini tidak hanya bersifat legal formal, tapi juga dukungan yang total.
“Mas Kaesang sudah bicara ke saya, sepulang dari mengantar istri yang sekolah di kampus terbaik di Amerika Serikat, beliau akan ikut blusukan bersama Kang Dedi dan Kang Erwan untuk memenangkan hati rakyat Jawa Barat,” kata Raja. PSI menitipkan Jawa Barat kepada pasangan Dedi dan Erwan. Jawa Barat adalah provinsi terbesar, dengan penduduk terbanyak. Sehingga apapun kemajuan di Jawa Barat, akan berdampak pada Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Demul menyampaikan rasa terima kasih dan hormat atas dukungan dari PSI untuk dirinya dan Erwan. “Saya paham betul apa yang menjadi orientasi PSI, yaitu membangun sebuah peradaban yang menjunjung tinggi semangat kebinekaan, dengan mengedepankan toleransi,” kata mantan Bupati Purwakarta ini.
Dia menambahkan, tidak akan pernah ada kerukunan, tidak akan pernah ada kebinekaan, tanpa ada kesejahteraan. Demul juga mengatakan tidak hanya berkantor di Bandung. Melainkan juga akan berkantor Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Harapannya, bisa menciptakan rasa hadir untuk seluruh warga Jabar. (tyo/far)
Editor : Miftahul Khair